Krisis Murid di SD Negeri, Mengapa Orang Tua Ramai-Ramai Pindah ke Swasta?

Awal tahun ajaran ini, pemandangan janggal terjadi di sejumlah SD Negeri. Hanya 1 sampai 5 murid baru yang mendaftar, namun Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tetap digelar dengan khidmat. Guru-guru tetap semangat menyambut, fasilitas tetap disiapkan. Ironis.

Fenomena SD Negeri minim murid ini tidak hanya terjadi di pelosok, tapi juga di kota besar seperti Semarang dan Bandar Lampung. Jika dibiarkan, ini menjadi alarm krisis pendidikan negeri.

Mengapa orang tua meninggalkan SD Negeri? Setidaknya ada dua faktor yang memengaruhi.  Pertama, faktor demografi.Jumlah anak usia SD di sekitar sekolah memang menurun. Ini akibat kombinasi program pengendalian kelahiran, pasangan muda yang enggan punya anak karena biaya hidup tinggi, serta urbanisasi. Banyak keluarga desa pindah ke kota mencari penghidupan yang lebih layak. Dampaknya, banyak anak bahkan putus sekolah karena ekonomi keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Kedua, dan ini yang paling menentukan, adalah faktor kepercayaan. Orang tua yang mampu secara finansial kini lebih memilih sekolah swasta, terutama yang berbasis agama. Ini bukan soal gengsi, tapi soal rasa aman.

Orang tua cemas melihat kerusakan moral, tawuran, perundungan, dan kenakalan remaja yang semakin marak. Mereka takut anaknya menjadi korban atau pelaku. Di benak orang tua, sekolah yang mengajarkan ibadah, mengaji, dan akhlak setiap hari terasa lebih mampu menjaga anak.

Sayangnya, gonta-ganti kurikulum di sekolah negeri terbukti belum mampu membendung krisis adab ini. Ketika murid kehilangan adab dan guru kehilangan wibawa, sekolah kehilangan fungsinya sebagai tempat pembentukan karakter.

Pemerintah mencoba menjawab dengan kebijakan regrouping, menggabungkan beberapa SDN menjadi satu. Namun solusi ini tidak menyentuh akar masalah dan justru menimbulkan masalah baru yakni jarak sekolah menjadi jauh dan tidak terjangkau.

Persoalan ini sejatinya bersifat sistemik. Pendidikan adalah kebutuhan dasar dan pilar peradaban, sehingga negara wajib menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, gratis, dan dapat dijangkau semua rakyat.

Dalam pandangan Islam, solusinya jelas. Sistem pendidikan harus dibangun di atas kurikulum berbasis akidah Islam, sehingga melahirkan generasi yang berkepribadian Islam sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara wajib hadir menyediakan guru yang kompeten, infrastruktur, dan sarana prasarana yang memadai.

Apa yang terjadi hari ini harus menggeser kesadaran kita. Dari sekadar ingin menyelamatkan anak sendiri-sendiri, menjadi kesadaran politik bahwa kerusakan moral generasi adalah akibat dari penerapan sistem sekuler-liberal.

Karena itu, dakwah politik untuk membangun kesadaran kolektif menjadi sangat penting, agar masyarakat tergerak untuk melakukan perubahan sistemik menuju sistem pendidikan yang berlandaskan Islam.[]