Rekening Massal : Kebijakan Baru Pasti Anggaran Baru Untuk Kepentingan Siapa?

Rekening Massal : Kebijakan Baru Pasti Anggaran Baru Untuk Kepentingan Siapa? 

Oleh. Susi Ummu Musa

Kinerja pemerintahan ala Presiden Prabowo yang terus mengeluarkan kebijakan kebijakan baru  dengan dana fantastis, menduduki kursi kepresidenan Hingga pertengahan 2026, era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan sekitar 21 bulan (663 hari) mencatatkan 121 kebijakan transformatif. 

Diantara banyaknya kebijakan ada satu yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di media sosial yaitu MBG karena banyaknya kasus keracunan yang menimpa anak anak sekolah, banyak masyarakat meminta program tersebut  dihentikan namun saat ini belum jelas status nya bahkan masih banyak yang beroperasi. 

Tak hanya MBG program Koperasi Merah Putih juga turut jadi sorotan sebab anggaran besar sudah pasti diluncurkan namun tidak begitu diperlukan bagi masyarakat apalagi melihat bangunan yang dibangun ditengah hutan atau tempat yang tidak terjangkau masyarakat. 

Belum lama menjadi perbincangan muncul lagi kebijakan rekening massal yang akan memakan anggaran fantastis

Dilansir Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjemput bola membuatkan rekening bagi masyarakat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Prabowo meminta agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening koran.

"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9)

Pemerintah berencana membuatkan rekening massal untuk 200 juta warga, terutama yang baru berumur 17 tahun, dengan saldo awal Rp50 ribu di BRI dan BSI. Total anggaran yang disiapkan Rp11 triliun. 

Tujuannya adalah untuk penyaluran bansos secara lebih efisien dan tepat sasaran, juga untuk peningkatan inklusi keuangan. Pengamat menilai ini kebijakan yang tidak mendesak di tengah kondisi fiskal yang sulit. Jika targetnya penyaluran bansos secara lebih efisien dan tepat sasaran, solusinya adalah perbaikan DTSEN. Alasan peningkatan inklusi keuangan juga kurang kuat karena angka inklusi keuangan kita sudah tinggi.

Lantas, untuk siapa sebenarnya kebijakan ini dibuat? Bukan kah lebih baik pemerintah membuka lapangan pekerjaan massal daripada rekening massal yang jumlah saldonya juga tidak mencukupi kebutuhan ekonomi sedangkan penerima bansos toh selama ini sudah dibuatkan rekening. 

Sistem kapitalisme dan demokrasi memberi ruang bagi penggunaan APBN secara serampangan, asalkan disetujui oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tanpa pengawasan yang kuat, hal ini membuka peluang korupsi uang negara dan disini lah letak manfaatnya yang dinikmati para kapital. 

Di sisi lain, banyak pos yang terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat justru kekurangan dana, seperti penanganan bencana, gaji layak untuk guru honorer, pemerataan infrastruktur kesehatan, dll. Ini menegaskan negara dalam kapitalisme tidak menjalankan fungsi riayah sebagaimana mestinya. 

Jika merujuk kepada Islam dikatakan bahwa negara adalah raa'in,Setiap kebijakan negara dibuat berasaskan akidah Islam, bersumber dari syariat, dan melalui proses ijtihad syar'i untuk merealisasikan kemaslahatan rakyat. 

Setiap sen uang di baitulmal sudah jelas peruntukannya berdasarkan syariat, Pos pemasukan maupun pengeluaran sudah ditentukan Anggaran tidak boleh digunakan secara serampangan. 

Wallahu a lam bissawab