KARHUTLA, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN HASIL DARI KEPENTINGAN?

Sebanyak 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Para tersangka bertanggung jawab atas karhutla yang terjadi di Kalimantan, Sumatra Selatan (Sumsel) hingga Riau.

Dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Minggu (23/8/2026), Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Irhamni menyampaikan ada 89 laporan polisi terkait karhutla yang tersebar di sembilan Polda. Polri kemudian melakukan asistensi untuk memastikan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan optimal.

Puluhan laporan polisi tersebut tersebar di Polda Riau, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara.

Polri Ungkap Modus 72 Tersangka Karhutla: Sengaja Bakar demi Biaya Murah. "Sembilan Polda ini telah melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka yang sudah ditetapkan sebanyak 72 orang tersangka perorangan. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan di titik-titik api yang terjadi di lapangan setelah sebelumnya terpantau ada hotspot, kemudian dicek dan ternyata benar terjadi kebakaran," kata Brigjen Irhamni dalam jumpa pers di Mabes Polri, Minggu (23/8/2026). Ia mengatakan pembakaran lahan tersebut diduga kuat disengaja oleh para pelaku. Sejumlah barang bukti disita petugas, di antaranya korek api hingga jeriken bekas BBM. "Yang pertama adalah 35 buah korek api. Ini sebagai alat yang digunakan untuk membakar. Tentunya ini bukti bahwa memang terjadi kesengajaan untuk melakukan pembakaran, bukan disebabkan faktor alam atau dampak dari panas El Nino," kata Irhamni.

Selain itu, Bareskrim menyita dua buah botol plastik berisi BBM jenis solar. Irhamni menyebut botol plastik BBM tersebut menjadi bukti valid bahwa para tersangka sengaja membakar hutan. "Ini sangat jelas. Bukti kami secara valid menetapkan proses penyidikan dan menetapkan tersangka ini berdasarkan alat bukti secara profesional," sambungnya. News Detik, 25/08/2026 

Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Senin, 24 Agustus 2026. Setibanya di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Presiden Prabowo langsung memimpin rapat untuk mengevaluasi hasil penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), memastikan penanganan berjalan hingga tuntas, serta memperkuat sistem pencegahan dan penanganan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di Posko Aju Provinsi Riau.

Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau, M. Edy Afrizal menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Provinsi Riau pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang salah satunya dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat. Edy menyebut hingga 23 Agustus 2026, terdeteksi sebanyak 306 titik panas (hotspot) di wilayah Riau.

“Dari hotspot 306 titik ini yang sudah menjadi terbakar 7 titik, yaitu tersebar di 4 kabupaten. Pertama di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Indragiri Hilir 2 titik, Indragiri Hulu 2 titik, Kampar 2 titik. Nah saat ini yang masih cukup besar itu berada di Kabupaten Pelalawan, itu di Kerumutan dan Kabupaten Kampar di Rimba Panjang,” ujar Edy. https://presidenri.go.id,25/08/2026 

Kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih terus bertambah. Hingga akhir pekan lalu setidaknya tercatat 430 kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 1.260,92 hektare, dan mayoritas merupakan lahan milik perusahaan. Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kaltim, dari total luas terdampak, sebanyak 1.197,37 hektare merupakan lahan, kemudian hutan 32,84 hektare, dan kebun 30,71 hektare.

Pada Minggu malam kemarin, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Malam-malam, Prabowo memimpin rapat terbatas membahas penanganan karhutla dan penanggulangan pascagempa NTT di rumahnya tersebut. Tiga kepala staf angkatan TNI pun turut dalam rapat tersebut.

Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya di @sekretariat.kabinet mengatakan Prabowo membahas tindak lanjut instruksinya menangani Karhutla dan bantuan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Teddy mengatakan beberapa di antaranya adalah penambahan 17 pesawat water bombing ke Kalimantan dan mobilisasi 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan untuk penanganan karhutla di Kalimantan. https://www.cnnindonesia.com, 25/08/2026 

Kendala kebakaran hutan dan lahan ini tidak menjadi trending topik yang akan dibahas dengan panas oleh semua public figure. Pemberitaan yang tidak terlalu viral bahkan tidak menuai banyak komentar. fakta ini menunjukkan bahwa posisi kita sebagai rakyat tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang utama untuk dibahas, bahkan terendam oleh perayaan 17 agustus yang konon katanya MERDEKA.

Perayaan dilakukan bersamaan dengan bencana. Baiklah memang dia merupakan momentum wajib yang tidak harusnya disandingkan dengan peristiwa lain, mungkin demikian. Mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bahwa, Api membakar lahan di Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (11/8/2026). Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 48.889,69 hektare pada periode Januari hingga 9 Agustus 2026. republika.co.id, 25/08/2026

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di sejumlah wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat karhutla terjadi mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah provinsi dalam beberapa hari terakhir. Di Pulau Jawa, karhutla dilaporkan terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Di Pulau Jawa, kebakaran hutan dan lahan dilaporkan dari tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," kata Abdul dalam keterangannya, Senin (10/8/2026). afu.id, 25/08/2026

Tentu hal ini menjadi peristiwa yang membuat kita sadar bahwa ternyata setiap kejadian sudah by desain. Desain dari prinsip ekonomi kapitalisme yaitu lahan dan hutan dijadikan sebagai komoditas (sesuatu yang diperjual belikan). jelas bahwa ada kepentingan dibalik ini semua. 

Mengapa harus menyalahkan negara? 

Inilah tuaian yang akan diterima ketika membongkar sebuah fakta bahwa memang lahan yang kita punya bahkan tidak bisa dijaga dengan baik. Bukankah harus menjadi pertanyaan terkait tata kelola dalam setiap lini sumber daya alam yang dimiliki?

Sejatinnya, dari fakta karhutla ini menunjukkan kebobrokan sistem yang berdiri yaitu sistem kapitalisme dengan konsep mereka mengabaikan keselamatan rakyat dan memikirkan kepentingan para korporat dan pemilik modal. Apabila keselematan saja diabaikan apalagi terkait kepentingan rakyat. Miris memang tetapi inilah fakta.

Karhutla ini telah menjadi kerugian ekologis yaitu merusak kualitas udara yang ditanggung oleh publik. Bahkan membahas terkait pelaku pembakaran saja hanya tentang jumlah dan ciri-cirinya. Apakah itu yang dibutuhkan, bukankah kita lebih membutuhkan sanksi tegas untuk pelaku. Jika memang mereka pelaku bukan tumbal korporasi.

Nyata, bahwa kepemimpinan sekuler tidak menjalankan fungsinya sebagai pemimpin. Dan mungkin, mereka tidak mengetahui fungsi pemimpin. Berhubung asas sekuler adalah memisahkan agama dari kehidupan maka konsep pemimpin tidak akan dibahas dengan jelas bahwa mereka bukanlah raja melainkan pelayan umat. Dan tugasnya riayah(pengurus) dan juga menjadi junnah(perisai), sebagaimana dalam sebuah hadits “Tidaklah seorang hamba yang Allah beri tanggungan untuk mengurus rakyat (pemimpin), kemudian ia mati pada hari kematiannya dalam keadaan menipu rakyatnya (tidak mengurus dengan jujur/amanah), melainkan Allah mengharamkan surga baginya.” (HR. Muslim no. 142 dan Bukhari no. 6731) 

"Sesungguhnya al-imam (pemimpin/khalifah) itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengannya. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, maka ia akan mendapatkan pahala atas hal itu, namun jika ia memerintahkan selain itu, maka ia akan menanggung dosanya." (HR. Muslim No. 3428).

Peristiwa karhutla dibutuhkan sebuah solusi yang jelas dan pasti tetapi ini tidak bisa didapatkan jika hanya diam dengan sistem kapitalisme sistem yang hanya fokus pada kepentingan yang memiliki kuasa. Sebab, sistem yang rusaklah penyebab banyak kerusakan dan kehancuran bermunculan. Inilah waktunya kita mengembalikan hukum dan kebijakan untuk segala yang ada di bumi ini kepada sang pemilik bumi, sebagimana Islam menerangkan dengan jelas terkait hutan dan lahan adalah kepemilikan umum yang dikelola oleh negara bukan melalui izin konsesi kepada korporasi. 

Melihat tanggapan pemimpin dan pejabat tidak fokus pada akar masalah terjadinya karhutla yang bukan sekali ini saja. Mereka justru membahas peningkatan yang terjadi dan solusi sementara yang mereka berikan yaitu water bombing. Hanya fokus pada pemadaman api bukan membahas kenapa terjadi kebakaran hutan dan bagaimana agar tidak terjadi lagi.

Inilah waktunya untuk kita lebih kritis melihat sebuah fakta bahwa semua kerusakan ini bukan sesuatu hal yang terjadi secara alamiah tetapi ini semua by design capitalism. 

Apabila kita mengembalikan pada solusi yang diberikan islam bahwa hutan dan lahan adalah kepemilikan umum maka setiap rakyat boleh untuk memanfaatkannya kecuali wilayah yang ditetapkan negara. Dan untuk pelaku pembakaran hutan sengaja akan diberikan sanksi tegas yang diberikan oleh khalifah. 

Sayangnya, saat ini kita belum memiliki khalifah karena khalifah hanya berada dalam naungan khilafah. Dan tanpa khilafah kita tidak akan memiliki kholifah. Inilah fakta yang sebenarnya, karena wadah yang indah hanya diisi dengan keindahan artinya pemimpin yang taat hanya hadir jika sistem yang dibangun dalam sebuah negara juga dari dasar ketaatan kepada Allah bukan hawa nafsu belaka yang memikirkan kepentingan pribadi.

Wallahu a’lam bii showab.