Rakyat Menganggur Bagaimana Bisa Makmur?

Fenomena pengangguran di Indonesia kembali menjadi sorotan. Jumlah sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan terus menjadi persoalan serius. Ironisnya, kondisi tersebut terjadi ketika angka pertumbuhan ekonomi terus digaungkan sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Sejumlah pemberitaan menunjukkan persoalan yang tidak sederhana. Pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi masih tinggi, sementara mahasiswa bahkan mulai menagih janji penciptaan lapangan kerja hingga 19 juta pekerjaan. Di sisi lain, berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai belum mampu menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja dengan kompetensi pendidikan tinggi.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Ekonomi bisa tumbuh, tetapi kesempatan kerja tidak otomatis tumbuh dalam jumlah dan kualitas yang sebanding. Bahkan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi persoalan yang menghantui para pekerja.

Fenomena tersebut semakin terasa ketika berbagai job fair dipenuhi pencari kerja. Tidak sedikit pencari kerja yang harus bersaing dengan ribuan pelamar lainnya. Bahkan, muncul fenomena orang tua ikut mengantar dan menunggu anaknya dalam proses mencari pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pekerjaan bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang menyangkut arah kebijakan ekonomi dan tanggung jawab negara.

Selama ini pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Ketika angka pertumbuhan meningkat, masyarakat seolah diharapkan merasakan dampak positifnya.

Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut?

Dalam sistem kapitalisme, pertumbuhan ekonomi sangat erat dengan peningkatan produksi, investasi dan akumulasi modal. Karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan setiap individu.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu menciptakan pekerjaan yang layak menunjukkan adanya persoalan dalam orientasi pembangunan. Ekonomi dapat tumbuh karena sektor-sektor tertentu mengalami peningkatan keuntungan, tetapi pada saat yang sama sebagian masyarakat justru kesulitan memperoleh pekerjaan.

Inilah yang kemudian dikenal sebagai fenomena jobless growth, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penciptaan lapangan kerja secara memadai.

Masalahnya bukan sekadar berapa persen ekonomi tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan tersebut mampu memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Dalam sistem kapitalisme, perusahaan pada dasarnya berorientasi pada keuntungan. Efisiensi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam kegiatan produksi. Ketika biaya tenaga kerja dianggap terlalu besar atau kondisi bisnis berubah, perusahaan dapat melakukan pengurangan tenaga kerja.

Dari perspektif ini, PHK bukan semata-mata persoalan hubungan antara pekerja dan perusahaan. Ada sistem ekonomi yang menempatkan keuntungan dan efisiensi sebagai pertimbangan penting dalam aktivitas ekonomi.

Akibatnya, ketika seseorang kehilangan pekerjaan, persoalannya tidak berhenti pada hilangnya pendapatan. Ia tetap harus memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

Jika negara menyerahkan penciptaan lapangan kerja terutama kepada mekanisme pasar dan pihak swasta, maka kemampuan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan sangat bergantung pada kebutuhan dan keputusan pasar.

Padahal, pekerjaan bukan sekadar sarana memperoleh keuntungan. Bagi masyarakat, pekerjaan merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan keberlangsungan keluarga.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Minyak, gas, berbagai jenis tambang, hutan, dan sumber daya lainnya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana kekayaan tersebut memberikan manfaat langsung bagi rakyat?

Dalam perspektif Islam, terdapat konsep kepemilikan umum terhadap sumber daya tertentu yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Sumber daya tersebut tidak semestinya dikuasai oleh segelintir individu atau korporasi untuk kepentingan keuntungan pribadi.

Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut dan mengarahkan hasilnya bagi kemaslahatan rakyat.

Jika sumber daya strategis dikelola dengan orientasi pelayanan kepada masyarakat, pengembangan industri strategis juga dapat menjadi sarana menciptakan lapangan kerja dalam skala besar. Negara tidak hanya memperoleh pemasukan, tetapi juga dapat membangun industri, infrastruktur, dan berbagai sektor produktif yang membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dengan demikian, kekayaan alam tidak berhenti sebagai komoditas ekonomi, tetapi menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai keberhasilan ekonomi. Ukuran keberhasilan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan angka-angka ekonomi atau besarnya akumulasi kekayaan.

Pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu merupakan persoalan yang harus mendapatkan perhatian.

Negara dalam Islam berfungsi sebagai raa'in pengurus dan pelindung urusan rakyat. Artinya, negara tidak cukup hanya membuat regulasi kemudian menyerahkan persoalan lapangan kerja sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Bagi masyarakat yang mampu bekerja, negara perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka memperoleh pekerjaan. Negara dapat mengembangkan sektor industri, pertanian, perdagangan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai sektor strategis lainnya.

Negara juga dapat memfasilitasi pendidikan, peningkatan keterampilan, dan penempatan tenaga kerja agar kompetensi masyarakat dapat terserap sesuai kebutuhan pembangunan.

Sementara itu, masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena kehilangan pekerjaan atau berada dalam kondisi tertentu tetap menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat melalui mekanisme yang telah ditetapkan syariat.

Persoalan sarjana menganggur juga menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat berjalan sendiri tanpa ditopang kebijakan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Mencetak lulusan perguruan tinggi dalam jumlah besar tanpa menyediakan ekosistem ekonomi yang mampu menyerap kompetensi mereka hanya akan memperbesar persaingan di pasar kerja.

Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah sarjana memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri. Kita juga perlu bertanya apakah struktur ekonomi yang dibangun negara memang mampu menyediakan pekerjaan yang layak dan produktif bagi rakyat?

Dalam perspektif Islam, negara memiliki peran strategis untuk mengembangkan industri dan sektor ekonomi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan pengelolaan sumber daya strategis yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat, negara memiliki sumber daya yang lebih kuat untuk membangun perekonomian sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Fenomena satu juta sarjana menganggur, pencari kerja yang memadati job fair, mahasiswa yang menagih janji lapangan kerja, hingga orang tua yang ikut menemani anak mencari pekerjaan seharusnya menjadi bahan evaluasi serius.

Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya menjadi angka yang indah di atas kertas, sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Islam menawarkan perspektif bahwa ekonomi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan sekadar mengejar pertumbuhan dan akumulasi modal.

Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai raa'in yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Lapangan kerja harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab negara, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk kemaslahatan umum, dan pembangunan ekonomi harus benar-benar bermuara pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, persoalan pengangguran tidak cukup dijawab dengan meminta masyarakat terus meningkatkan kompetensi atau meminta perusahaan membuka lebih banyak lowongan. Yang perlu dipertanyakan adalah sistem ekonomi seperti apa yang mampu menjamin setiap rakyat memperoleh kesempatan untuk hidup layak dan memenuhi kebutuhan dasarnya?

Sebab, keberhasilan ekonomi sejatinya bukan hanya ketika angka pertumbuhan meningkat, tetapi ketika rakyat dapat merasakan hasil pembangunan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan merasakan kehidupan yang layak nan makmur. Wallahua’lam bishawab…