Polemik MBG Yang Terus Berlanjut

MBG merupakan program dari bapak presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting dan memberikan makanan bergizi untuk para pelajar demi menunjang pendidikan disekolah. Menurutnya sangat penting untuk menyediakan layanan dengan sesegera mungkin, tak lama setelah beliau menjabat program ini mulai dijalankan. Dalam kurun waktu enam bulan MBG mulai beroperasi, namun sangat disayangkan karena program ini memakan banyak korban.

Baru-baru ini sejumlah korban dugaan keracunan massal usai menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kini mencapai 664 orang.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr Lakhsmita Herawati merinci, dari total tersebut, 581 orang sudah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik.  Tapi, kata Lakhsmita, masih ada 77 santri masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan, dan enam pasien lainnya masih dalam tahap observasi. Dikutip dari CNN Indonesia (Kamis 3 September 2026)

Kasus ini bukan menjadi yang pertama namun terjadi secara beruntun di beberapa daerah, seperti Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, Tana Toraja, dan masih banyak lagi dengan total korban dalam tiga hari sejak satu hingga tiga September 2026 mencapai sekitar 2.000 orang. Bahkan total korban keracunan sejak MBG diluncurkan mencapai 50.000 orang. Pemerintah meminta maaf dan siap melakukan langkah taktis untuk menyelesaikan problem, termasuk siap memberikan sanksi administratif kepada pihak yang bertanggungjawab.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap sebagian besar kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi akibat pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Kepala BGN, Sudaryono mengatakan lebih dari 80 persen kasus yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran SOP, seperti tata cara penyimpanan makanan dan waktu konsumsi yang tidak sesuai standar.

Apakah benar hanya karena tidak sesuai standar lantas menyebabkan keracunan? sebenarnya keracunan massal MBG tidak bisa ditimpakan pada kelalaian SOP saja namun tentu banyak sebabnya, termasuk kegagalan yang tersistem dari awal. Pengadaan MBG terkesan terburu-buru dan kurang persiapan serta sangat dipaksakan. Disaat negara lain membutuhkan waktu lima hingga sepuluh tahun negara ini mengadakannya dalam waktu enam bulan.

Selain itu mindset bisnis yang dipakai pemerintah demokrasi kapitalisme dalam mengurusi MBG ini jelas bermasalah. Problem sistemik yang mendasar terkait regulasi penetapan SPPG dengan ketentuan harus melayani minimal 2500 porsi setiap hari akan sulit memastikan aspek higienitas selalu terpenuhi, sekalipun SPPG sudah mengantongi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Apalagi bagi SPPG yang kemampuan dan kelayakannya dibawah itu.

Belum lagi masalah perizinan pendirian SPPG yang hanya bertumpu pada aspek administratif tanpa pemastian kelayakan tempat, peralatan dan rekrutmen karyawan SPPG, akibatnya banyak SPPG yang jauh dari kelayakan tetap beroperasi. Ditambah lagi banyak kasus jual beli titik, bagi-bagi untung antara yayasan, investor dan mitra SPPG yang berpengaruh pada kualitas bahan makanan MBG. Ditambah problem pengawasan negara terhadap program MBG yang masih lemah sehingga terjadi berbagai kelalaian.

Dalam mengatasi masalah ini sistem Islam memiliki pandangan yang tentu sangat berbeda dari sistem hari ini. Dalam pandangan Islam, negara sepenuhnya berperan sebagai pelayan dan pengurus rakyat tidak ada samasekali tujuan bisnis. Pandangan ini harus ada pada semua level pemerintahan dari pusat sampai kepada unit pelaksana teknis. Dari mindset ini akan lahir tanggung jawab penuh dalam pengurusan kebthan rakyat.

Dalam Islam, pangan itu merupakan hak dasar rakyat. Negara wajib menjamin beberapa hal tersedia, halal,thayyib atau aman serta bergizi. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain Dapur SPPG yang membuat keracunan wajib ditutup dan dihukum. Harus ada lembaga yang pengawasi pasar dan makanan serta petugas khusus cek kebersihan dapur, bahan, dan pendistribusian setiap hari. Standar thayyib itu wajib bukan sekedar halal. Tapi bersih, tidak basi, tidak tercemar. Juru masak muslim dan amanah yang faham fiqih thaharah dan keamanan pangan serta sudah tersertifikasi oleh negara. Dari sisi distribusi harus cepat kurang dari dua jam agar makanan tidak basi. Bisa dengan membuat dapur disetiap sekolah. Sumber biaya untuk MBG juga jelas yaitu dari kas Baitulmal yang senantiasa terisi tanpa mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Selain itu pengelolaannya akan terus diawasi.

Darisegi pengawasan dan hukum akan ada lembaga hisbah yang bertugas sidak dapur, cek lab, dan terima pengaduan sehingga pelaksanaannya transparan. Mereka juga memiliki wewenang untuk menutup dapur. Sanksi juga akan diberikan untuk dapur yang lalai. Dalam Islam, kasus 50.059 korban ini disebut kelalaian negara dalam mengurus urusan umat. Solusi yang ditawarkan bukan hanya sekedar benahi SOP namun sistem pengadaan dari awal mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi kalau sistem distribusinya belum aman, lebih baik ditunda dulu daripada dipaksa jalan dan memakan korban.