-->

BENCANA ALAM DI DALAM SISTEM KAPITALIS


Oleh : Lia Asani

Mengapa sumber daya alam di Indonesia begitu melimpah dan kaya akan sumber energi?
Karena Indonesia dilewati oleh 3 tumbukan besar lempeng tektonik utama dunia. Yaitu, Indo-Australia dari jalur selatan, Eurasia dari jalur utara dan Pasifik dari jalur timur.

Indonesia dilalu jalur 'ring of fire' atau cincin api pasifik, lempeng-lempeng itulah yang memberikan efek gempa, tsunami hingga gunung-gunung berapi meletus. Tetapi, akibat letusan tersebut, Indonesia menjadi negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah ruah.

Diawal bulan September 2026 ini saja, setidaknya ada sekitar 7 gunung yang mengalami erupsi dan berstatus siaga. Dari gunung Anak Krakatau, Semeru, Ibu, Ili Lewotolok, Lewotobi Laki-Laki, Sinabung hingga Merapi. Artinya, Indonesia harus siap dengan segala bencana dan penanggulangannya jika suatu waktu keadaan memburuk.

Indonesia, bukan secara kebetulan didatangi bencana alam, karena letak geografis inilah seharusnya pemerintah lebih bisa memahami siklus alam, menyiapkan anggaran yang cukup untuk mendeteksi bencana lebih awal dengan teknologi yang lebih mumpuni serta penanggulangan yang cepat, sehingga recovery pasca bencana tidak berlarut-larut seperti di beberapa wilayah Indonesia sebelumnya.

Dalam negara rawan bencana, yang dilakukan pemerintah justru memangkas anggaran penanggulangan bencana (BNPB) dari 2,01 Triliun ditahun 2025 menjadi hanya 491 Milyar ditahun 2026. Anggarannya dipangkas sekitar 75,6% untuk kepentingan yang lain (seperti program MBG dan pembangunan Kopdes). Angka ini merupakan titik terendah dari beberapa tahun terakhir. Hal ini tentunya akan mengurangi kesiapsiagaan negara, menurunkan kapasitas mitigasi bencana, sedangkan ancaman bencana bisa kapan saja terjadi.

Didalam sistem kapitalis, keamanan dan kesejahteraan rakyat bukanlah prioritas, karena pada dasarnya, apa dan siapa yang lebih menguntungkan penguasa dan pemilik modal adalah yang terpenting. Hasil sumber daya alam yang melimpah ruah dikelola oleh swasta dan hanya dinikmati sebagian kecil orang, sedangkan bencana yang membayanginya ditanggung oleh rakyat adalah ironi negeri ini. Belum termasuk dari dampak keserakahan seperti asap karhutla untuk penanaman sawit dan banjir serta longsor akibat penggundulan hutan oleh oknum serakah lainnya.

Sedangkan Allah berfirman dalam nash-Nya;
"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” 
(QS al-A’raf Ayat 56).

Maka, sudah sepatutnya aturan dikembalikan pada Allah SWT yang memang lebih berhak mengatur hajat dan kebutuhan manusia sesuai porsinya. Tidak hanya bersabar dengan ujian bencana alam yang Allah berikan, namun juga diberikan kelimpahan sumber daya alam yang bisa mensejahterakan dan dinikmati seluruh rakyat, bukan dieksploitasi dan dijadikan alat komoditas penguasa.

Dalam sistem Islam, sumber daya alam adalah milik negara dan hanya negara yang berhak mengelolanya tanpa campur tangan swasta, maka manfaat atau hasilnya akan diberikan kepada rakyat dan tentunya seiring perkembangan teknologi, sistem Islam juga akan mengatur skala prioritas, salah satunya mitigasi bencana didalam negara yang rawan bencana demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat.