Polemik Desil, Ulah Sistem Kapitalis DalamMemandang Kemiskinan Yang Dianggap Relatif

Memandang Kemiskinan Yang Dianggap Relatif

Olehh : Sumarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan desil atau kategori kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan setelah pemerintah berencana menggunakannya untuk mengatur penyaluran energi bersubsidi. Pemerintah berencana membatasi akses masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, yakni desil 9 dan 10, terhadap sejumlah energi bersubsidi seperti elpiji 3 kilogram (kg) dan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite. 

Polemik Desil, tidak ada bedanya atau serupa dengan istilah sebelum nya yang mengkategorikan rakyat atau mengelompokkan rakyat pada posisi " Hampir miskin, miskin dan sangat miskin "

Kali ini dengan polemik yang sama, yang disana hanya ada sedikit saja perbedaan yaitu peralihan ke kategori kesejahteraan yakni ( Desil 1 - 10 ). Yang intinya sama saja, masyarakat miskin atau rentan tiba-tiba tercoret dari daftar penerima bantuan (bansos/beasiswa) karena adanya perubahan istilah, penggabungan sistem, ataupun algoritma pendataan dari pemerintah yang tak sesuai fakta di lapangan. 

Seperti yang saat ini terjadi pemerintah berencana membatasi akses masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, yakni desil 9 dan 10.Terhadap sejumlah energi, seperti elpiji 3 kilo gram dan juga BBM bersubsidi jenis pertalit kepada mereka yang dianggap tingkat kesejahteraan nya tinggi .Yang menjadi masalah kelompok masyarakat yang dianggap sejahtera dengan tingkat kesejahteraan tinggi tersebut nyatanya dalam realisasi kehidupan nyata adalah tergolong Orang- orang yang justru belum bisa dianggap sejahtera, seperti buruh dan juga tukang becak yang jelas- jelas pendapatan mereka itu jauh dari kata cukup, namun Oleh pemerintah mereka dimasukkan kedalam kelompok yang dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sungguh ini tak bisa diterima... Oleh segenap masyarakat yang memang tingkat kesejahteraan nya masih dibawah kata sejahtera. 

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang bertanya tanya bagaimana bisa mereka di masuk kan kedalam kategori Desil 9 dan 10 ( katagori mampu/ kaya) sementara kehidupan mereka pas - pas an, dan pada saat bersamaan hak bantuan mereka pun dicabut oleh sistem otomatis. 

Pemerintah dalam hal ini mengatakan bahwa Desil bukan lah ukuran absolut kemiskinan. Sebab pemerintah memandang kemiskinan itu secara relatif tidak mutlak, mengelompokkan seluruh masyarakat dalam 10 kelompok yang masing-masing 10% sama besar. 10% untuk Desil 1,dengan tingkat kategori kesejahteraan paling rendah dan demikian dengan tingkatan berikut nya hingga Desil 10 yang dikategorikan mampu/ kaya. 

Demikian lah sistem kapitalis hari ini yang memandang kemiskinan dengan bahasa relatif, sebuah anggapan tak berdasar bukan dengan cara pandang yang realistis.. 

Kemiskinan adalah hal yang jelas adanya, bisa di indra bukan direkayasa dan dibuat seakan akan. Ini suatu kesalahan besar jika kemiskinan dianggap relatif, dan demikian lah kapitalisme dalam rangka tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan secara adil dan merata buat rakyat nya. Sehingga harus mengelompokkan dengan data yang salah kaprah dalam mengkategorikan tingkat kesejahteraan rakyat, dan imbasnya justru memunculkan tanda tanya ketika mendapati Desil 9 dan 10 yang itu dianggap kaya dan mampu namun itu hanya anggapan pemerintah, jelas nya itu ya coba di lihat secara detail... Bagaimana sih kehidupan mereka sebenarnya apa iya sudah diatas sejahtera..

Dari sini kapitalisme jelas gagal dalam mendefinisikan kemiskinan. Bagaimana upaya memberantas kemiskinan bisa terwujud, sementara dalam menyeleksi siapa saja rakyat nya yang masuk dalam kategori miskin masih pakai cara pandang relatif, bukan dengan data yang sesungguhnya sesuai fakta yang ada di masyarakat. Relatif miskin atau relatif kaya itu hanya sebuah anggapan tak berdasar dan kira kira. Sekali lagi ini ulah sistem kapitalis yang sesungguhnya tidak inginkan untuk kemiskinan itu agar bisa diberantas. Hanya sibuk dengan berbagai polemik ini itu yang sejati nya intinya itu sama, yaitu sama- sama ingin Rakyat semakin terpuruk dalam kondisi yang makin sulit dengan kebingungan nya mereka, yang seharusnya mereka mendapatkan bantuan, subsidi sejumlah energi namun justru semuanya itu dihilangkan sebab dianggap mampu....

Sungguh sekali lagi ulah sistem ini semakin membingungkan rakyat dengan segala rekayasa Desil yang dibuat. 

Kemiskinan di Indonesia merupakan problem sistemis ( kemiskinan struktural) adalah kondisi di mana sekelompok masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat lemahnya tatanan institusi, kebijakan ekonomi, dan akses sosial yang tidak merata. Perekonomian di tata mengikuti Tata kelola ekonomi kapitalistik dengan menguasai sumber daya alam milik umum untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan justru penguasa memberikan kebijakannya kepada para kapitalis atau pemilik modal untuk mengelola nya.

Sehingga tidak ada lagi tempat untuk masyarakat dalam mendapatkan posisi lepas dari kemiskinan, kemiskinan bahkan terus bertambah akibat semakin sulitnya lapangan pekerjaan, hingga PHK massal yang justru menambah deretan angka kemiskinan... 

Demikian lah gambaran sistem hari ini yang tak lagi kita bisa berharap untuk hidup sejahtera di bawah naungan nya.... 

Sementara itu ketika kapitalisme memandang kemiskinan secara relatif berbanding terbalik dengan bagaimana islam memandang kemiskinan. Kemiskinan itu jelas adanya dan mudah di indera, sebagaimana dijelaskan dalam 

konsep kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah bahwa kemiskinan itu dapat diindera karena diukur secara nyata dari tidak terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Kemiskinan dapat terlihat nyata saat seseorang tidak mempunyai makanan (Pangan), Pakaian (Sandang) dan juga Rumah (Papan) yang layak / standart. 

Ukuran kemiskinan didasarkan pada kondisi nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar angka statistik buatan.Dapat Dilihat. 

Negara dapat langsung melihat siapa saja warga yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Peran Negara (Khilafah)Sebagai Pengurus: Negara bertindak sebagai pihak yang wajib mengurus dan menjamin kebutuhan dasar rakyat.

 Dana dari Baitul Mal dipakai untuk membantu orang fakir dan miskin agar kebutuhan mereka tercukupi. 

Bukan dengan cara mengelompokkan rakyat menjadi kelompok2 seperti saat ini dalam menilai kemiskinan berdasarkan cara pandang relatif, Namun tiap-tiap rakyat individu per individu akan mendapatkan pengurusan dan jaminan kehidupan yang mendasar dan juga mewujudkan kelengkapan hidup untuk mereka. Inilah yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin dalam aturan Islam. 

Tata kelola perekonomian juga harus dikembalikan kepada penerapan perekonomian islam, perwujudan nya yaitu dengan cara mengembalikan Sumber daya alam (SDA) kembali kepada rakyat sebagai pemiliknya, negara hanya mengelola dan hasil nya dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. 

Demikian lah ketika nanti Islam kembali kepada kehidupan kita... Tidak adalagi tanya..? Aku di kelompok yang mana ya..... Lalu kecewa, sebab dianggap kaya meski sesungguhnya dalam kondisi sebaliknya... Yaitu miskin..!! 

Dan ini yang sedang terjadi hari ini bersama polemik Desil. 

Demi meninggal kan semua yang urusan nya hidup dan matinya rakyat, tentu kita inginkan perubahan... Dan perubahan itu hanya ketika Islam saja sebagai pengganti sistem bathil hari ini. Sistem yang akan membuat kehidupan rakyat lepas dari belenggu ketidak adilan yang senantiasa ditampilkan seperti hari ini. 

Waalahu a' lam bishawab.