POLEMIK DESIL DAN ILUSI KESEJAHTERAAN

Akhir-akhir ini, di tengah masyarakat kita sering mendengar istilah "desil". Istilah ini semakin hangat dibicarakan setelah adanya wacana pemerintah yang akan membatasi pembelian BBM bersubsidi pada akhir tahun, khusus bagi kelompok yang masuk desil 9 dan 10. Kabar ini tentu sangat merisaukan masyarakat, sebagaimana dikutip dari iNews.id pada 28 Agustus 2026.

Klasifikasi desil memicu polemik di tengah masyarakat. Banyak warga merasa heran dengan penentuan desil keluarga mereka. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih harus memutar otak demi memenuhi kebutuhan pokok. Jadi, sangat wajar jika muncul pertanyaan: dari mana kesimpulan bahwa perekonomian mereka sudah sejahtera?

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri telah menyampaikan bahwa naiknya tingkat desil seseorang tidak serta-merta menandakan keluarga tersebut sejahtera. Ada banyak variabel penilaian yang harus dipenuhi, mulai dari material bangunan tempat tinggal (kayu atau tembok), akses air bersih, bahan bakar untuk memasak (kayu atau gas), kepemilikan aset, pekerjaan sebagai PNS, daya listrik, tingkat pendidikan, hingga jumlah tanggungan keluarga. Oleh karena itu, lonjakan angka desil tidak bisa menjadi tolok ukur mutlak kesejahteraan.

Jika naiknya desil sebuah keluarga bukan jaminan kehidupan yang sejahtera, lalu untuk apa angka-angka ini dimunculkan?

Realita Ekonomi versus Angka Statistik

Padahal, saat ini tidak sulit bagi pemerintah untuk mengenali apakah suatu keluarga hidup sejahtera atau tidak. Kita bisa melihat bagaimana para orang tua terpaksa menunda berobat ke rumah sakit demi menghemat pengeluaran agar anak-anak mereka bisa makan esok hari.

Banyak pula orang tua yang terpaksa menunggak pembayaran SPP sekolah anak karena uangnya dialokasikan untuk membeli bahan pokok. Mereka bekerja dan berpenghasilan, tetapi pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan melonjaknya biaya hidup. Sungguh naif jika kita menilai kesejahteraan rakyat hanya berdasarkan deretan angka tanpa melihat realitas kehidupan secara utuh.

Secara teoritis, data desil memang dibutuhkan pemerintah untuk memetakan kondisi ekonomi rakyatnya. Namun, masalah mendasar timbul ketika kenaikan tingkat desil langsung diklaim sebagai bentuk kesejahteraan keluarga. Padahal, pendapatan yang sama antara satu keluarga dan keluarga lainnya akan memberikan tingkat ketahanan ekonomi yang sangat berbeda jika jumlah tanggungan keluarganya tidak sama.

Dari carut-marut penentuan desil ini, kita seharusnya bisa melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Kita tidak boleh hanya terpaku pada penetapan desil yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita harus berani bertanya: mengapa di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini, masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan?

Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah sekadar masalah pribadi atau kegagalan individu semata, melainkan buah dari sistemik. Ini adalah dampak dari penerapan sistem kapitalisme sekuler. Padahal, jika sumber daya alam yang melimpah dikelola dengan benar oleh negara, keuntungannya seharusnya mampu menyejahterakan seluruh rakyat.

Sayangnya, dalam sistem kapitalisme sekuler, kekayaan alam yang melimpah justru lebih banyak dikuasai oleh segelintir pemilik modal. Sumber daya alam vital—mulai dari gas, hutan, hingga air—pengelolaannya sering kali diserahkan kepada pihak swasta maupun asing.

Masalah kesejahteraan rakyat sangat erat kaitannya dengan tata kelola sumber daya alam. Jika kekayaan alam yang melimpah ini dikelola secara mandiri oleh negara dan hasilnya digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tentu kondisinya akan jauh berbeda.

Namun, mustahil negara dapat mengelola kekayaan alam secara mandiri jika sistem yang diterapkan masih berorientasi pada kapitalisme sekuler. Jika negara bersedia menerapkan sistem Islam, kesenjangan ekonomi dan polemik penentuan desil seperti saat ini tidak perlu terjadi.

Dalam pandangan Islam, masalah kemiskinan dilihat secara menyeluruh dan riil, bukan sekadar membandingkan tingkat pendapatan antarindividu. Islam berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (primer) setiap individu rakyat, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Dalam sistem Islam, seorang kepala negara bertindak sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Oleh karena itu, negara akan memastikan terpenuhinya kebutuhan setiap individu warganya secara langsung. Kepala negara tidak hanya membuat aturan, tetapi juga wajib memperhatikan kondisi riil masyarakat.

Islam memiliki mekanisme yang jelas untuk mengentaskan kemiskinan:

Penyediaan Lapangan Kerja: Negara membuka lapangan kerja seluas-luasnya, terutama bagi kaum laki-laki yang bertindak sebagai kepala keluarga. Negara juga memberikan pelatihan keterampilan (skill) agar mereka mampu mandiri dalam mencari nafkah. Sebab, penyediaan lapangan kerja adalah bentuk tanggung jawab dan penjagaan negara terhadap rakyatnya.

Pemberian Modal Usaha: Negara dapat memberikan bantuan modal usaha secara langsung. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memberikan sebuah kapak kepada seorang laki-laki agar ia bisa mencari kayu bakar dan menjualnya di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pendidikan dan Layanan Publik Gratis: Negara menjamin dan menyediakan fasilitas pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta layanan kesehatan yang berkualitas secara gratis untuk seluruh warga.

Pengelolaan Kekayaan Publik: Negara mengelola secara mandiri sumber daya alam yang tergolong kepemilikan umum—seperti air, padang rumput/hutan, dan tambang/energi. Keuntungan dari pengelolaan ini dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas dan pelayanan publik.

Optimalisasi Baitulmal: Sistem keuangan Islam ditopang oleh lembaga Baitulmal yang memiliki mekanisme pos penerimaan dan pengeluaran yang syar'i untuk membantu warga yang membutuhkan (mustahiq).

Inilah mekanisme khas dalam sistem Islam yang terbukti secara historis mampu mengentaskan kemiskinan dan kebodohan secara mendasar. Sudah saatnya kita kembali pada aturan Islam, sebab hanya dengan penerapan aturan-Nya secara komprehensif, kesejahteraan lahir dan batin setiap warga negara dapat terjamin secara adil dan merata.