PENENTUAN DESIL MENJADI POLEMIK, STRATEGI MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN?

Desil merupakan pembagian data berdasarkan perhitungan indikator kesejahteraan. Sedangkan indikatornya ini diklaim sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi sebagai data perhitungannya. Desil sendiri dibagi menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat tertentu berdasarkan kesejahteraannya, dari desil 1 dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga desil 10 dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Penentuan desil ini ditentukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dengan anggaran 7 triliun meliputi total anggaran operasional dan program BPS secara keseluruhan termasuk menentukan desil di 2026 ini, sesuai dengan pernyataan menteri keuangan, Purbaya, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026). Desil ini juga yang nantinya akan menentukan sasaran bansos oleh kemensos berdasarkan data dari BPS.

Namun dengan anggaran sebesar itu, hasilnya justru sangat ironis. Pasalnya, penentuan desil ini banyak yang tidak sesuai dengan fakta dan ketimpangan ekonomi ditengah masyarakat. Dalam kondisi yang sulit, banyak buruh dengan penghasilan pas-pasan, lansia yang butuh pengobatan dan pekerja serabutan tak berpenghasilan tetap justru berada pada desil tingkat atas, sehingga bantuan sosial dan kesehatan mereka dihentikan.

Sementara baru-baru ini, seorang anggota DPR dengan aset puluhan milyar mengaku dirinya berada pada desil dengan tingkat kesejahteraan rentan miskin. Tentunya, data ini juga yang akan menentukan bagaimana milyuner bisa terbebas dari pajak bahkan mendapatkan bansos dan bisa jadi lebih banyak kasus serupa dan memilih diam sambil menikmati fasilitas.

Lebih parahnya, kesalahan-kesalahan krusial ini dijadikan alasan oleh lembaga BPS untuk meminta tambahan anggaran hingga 1,47 triliun untuk membiayai survey ekonomi terintegrasi  yang merupakan tindak lanjut dari Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 (dilansir CNBC Indonesia, Jumat, 04/09/2026).

Dari semua polemik itu, pemerintah mengklaim terjadi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran selama satu tahun masa pemerintahannya di angka 8,47% terendah sepanjang sejarah, dan klaim ini salah satunya mereka dapatkan dari data BPS. Hal ini menjadi perdebatan ditengah masyakarat dan mempertanyakan apakah ini strategi pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan?

Bukan dengan kinerja dan program konkret dengan membuka banyak lapangan pekerjaan serta pendidikan gratis untuk generasinya, tapi mencari data fatamorgana yang bisa dihancurkan dengan fakta yang tidak bisa dimanipulasi, seperti data dari bank dunia yang memperkirakan 64,2% penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan 8,30 dollar AS Purchasing Power Parity (PPP) pada tahun 2026.

Saat ini, rakyat sudah tidak bisa lagi dibohongi dengan narasi-narasi manis, karena yang dirasakan dan dihadapi rakyat tidak sama dengan klaim sepihak penguasa. Sedangkan informasi serta data bisa diakses secara mudah dan transparan bahkan oleh semua kalangan. Yang bisa dilakukan saat ini adalah menyuarakan kebenaran dan kebobrokan sistem yang sebenarnya tidak layak diterapkan sebuah negara.

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim”

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). 

Jika sistem syariat yang diterapkan, seluruh individu yang berada dalam naungannya adalah satu tubuh yang saling melindungi, karena perisainya adalah sistem itu sendiri. Menuntaskan kemiskinan adalah salah satu prioritas, karena penderitaan rakyat adalah rasa sakit bagi salah satu tubuh yang harus segera diobati, bukan dibiarkan seolah akan sembuh sendiri atau malah mengabaikan dan menutupi rasa sakitnya.

Darurat sistem Syariat memang dirasakan bagi orang-orang beriman dan manusia yang inginkan keadilan, yang merindukan seluruh lini kehidupannya diatur oleh sistem yang orientasinya hanya pada akhirat dan keridhoan Allah, pemimpin yang dipercaya menjadi amirul mukminin tentunya akan merasa takut dan hati-hati dalam mengemban kepemimpinan yang merupakan amanah besar yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.

Semoga itu tidak lama lagi, Aamiin Allahumma Aamiin.