Sepinya SD Negeri, Ramainya Sekolah Swasta, Di Mana Letak Masalahnya?

Fenomena sepinya sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) mulai menjadi persoalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di sejumlah daerah, penerimaan murid baru sangat minim. Bahkan, ada SDN yang tidak mendapatkan murid baru sama sekali. Pemerintah kemudian menempuh kebijakan regrouping atau penggabungan beberapa sekolah untuk menyesuaikan jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik.

Namun, persoalannya tidak sesederhana menghitung jumlah murid dan jumlah sekolah. Di sisi lain, sejumlah sekolah swasta justru tetap diminati, terutama sekolah yang menawarkan pendidikan agama, pembiasaan ibadah, mengaji, dan pembentukan akhlak. Fenomena ini semestinya menjadi bahan evaluasi serius: mengapa sebagian orang tua lebih memilih sekolah swasta, meskipun sekolah negeri tersedia? Di mana sebenarnya letak masalahnya?

Minimnya murid baru memang berkaitan dengan perubahan struktur demografi. Jumlah anak usia sekolah di sejumlah wilayah semakin sedikit akibat menurunnya angka kelahiran, masyarakat yang semakin menua, serta urbanisasi.

Kondisi tersebut tidak muncul begitu saja. Kebijakan pengendalian kelahiran dalam jangka panjang ikut membentuk struktur penduduk dengan jumlah generasi muda yang semakin kecil. Pada saat yang sama, persoalan ekonomi juga membuat sebagian pasangan muda menunda atau bahkan enggan memiliki anak. Biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup yang semakin berat membuat membangun keluarga terasa semakin mahal.

Urbanisasi turut memperparah ketimpangan persebaran penduduk. Kesempatan ekonomi yang lebih besar di kota mendorong keluarga muda meninggalkan desa. Akibatnya, sebagian wilayah pedesaan mengalami kekurangan penduduk usia produktif sekaligus anak-anak usia sekolah.

Tetapi persoalan SDN tidak berhenti pada masalah jumlah anak. Ada persoalan lain yang jauh lebih mendasar: mengapa ketika pilihan sekolah semakin banyak, sebagian orang tua justru mencari sekolah yang memberikan porsi pendidikan agama lebih kuat?

Ketika Orang Tua Mencari Sekolah yang Bisa Menjaga Anak

Pilihan orang tua sesungguhnya merupakan pesan sosial yang penting.

Ketika orang tua memilih sekolah yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan umum, tetapi juga mengajarkan mengaji, ibadah, dan akhlak, ada kebutuhan yang sedang mereka ungkapkan: mereka ingin anak-anaknya tumbuh bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter dan pegangan hidup.

Kekhawatiran itu semakin kuat ketika berbagai persoalan sosial dan kenakalan remaja semakin mudah ditemukan. Perundungan, kekerasan antarpelajar, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, kecanduan pornografi, hingga berbagai bentuk kriminalitas yang melibatkan anak dan remaja menimbulkan kecemasan besar bagi orang tua.

Dalam kondisi seperti ini, pendidikan tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana memperoleh ijazah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Orang tua membutuhkan jaminan bahwa sekolah ikut menjadi lingkungan yang menjaga perkembangan kepribadian anak.

Maka, ketika sekolah yang menawarkan pendidikan agama semakin diminati, seharusnya pemerintah tidak buru-buru menyimpulkan bahwa masyarakat sekadar mengikuti tren. Bisa jadi, masyarakat sedang menyampaikan kritik melalui pilihan mereka: pendidikan yang hanya mengejar aspek akademik belum cukup untuk menjawab kegelisahan mereka terhadap masa depan anak-anaknya.

Selama ini, ketika muncul persoalan pendidikan, salah satu jawaban yang sering diberikan adalah perubahan kurikulum. Kurikulum berganti, metode pembelajaran diperbarui, istilah pendidikan berubah, tetapi berbagai persoalan moral dan sosial di kalangan generasi muda tetap muncul.

Mengapa?

Karena pendidikan tidak berdiri di ruang hampa. Anak-anak tidak hanya dibentuk oleh apa yang mereka pelajari di kelas. Mereka juga dibentuk oleh keluarga, lingkungan pergaulan, media, budaya, kondisi ekonomi, serta nilai-nilai yang dominan di tengah masyarakat.

Dalam pandangan Islam, persoalan tersebut berkaitan dengan paradigma pendidikan itu sendiri. Pendidikan semestinya tidak memisahkan pembentukan ilmu dari pembentukan kepribadian. Ilmu pengetahuan dan teknologi penting, tetapi harus diarahkan oleh akidah dan nilai yang benar.

Sistem sekuler liberal, yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, pada akhirnya menghadirkan tantangan besar bagi pembentukan kepribadian anak. Ketika ukuran keberhasilan kehidupan semakin didominasi kebebasan individual, materialisme, dan pencapaian duniawi, sementara agama ditempatkan terutama sebagai urusan pribadi, pendidikan akan kesulitan membangun benteng moral yang kokoh.

Karena itu, berulang kali mengganti kurikulum tanpa mengevaluasi sistem yang melingkupi pendidikan ibarat memperbaiki daun sementara akar persoalan tidak disentuh.

Regrouping SDN mungkin dapat menjadi solusi administratif ketika jumlah murid memang tidak sebanding dengan jumlah sekolah. Negara tentu perlu memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif.

Namun, penggabungan sekolah juga memiliki konsekuensi. Ketika sekolah semakin jauh dari tempat tinggal peserta didik, akses pendidikan justru dapat semakin sulit, terutama bagi anak-anak di wilayah pedesaan dan keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Karena itu, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan pertanyaan, “Sekolah mana yang harus ditutup atau digabung?”

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: pendidikan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, dan bagaimana negara menjaminnya secara merata?

Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus salah satu pilar penting pembentukan peradaban. Karena itu, negara tidak boleh menyerahkan pemenuhan pendidikan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Negara berkewajiban memastikan setiap rakyat memperoleh pendidikan yang berkualitas, mudah diakses, dan tidak terhalang oleh kemampuan ekonomi. Ketersediaan sekolah, guru, sarana-prasarana, serta pemerataan pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Dalam sistem pendidikan Islam yang diterapkan dalam institusi Khilafah, kurikulum dibangun berdasarkan akidah Islam. Tujuannya bukan sekadar menghasilkan manusia yang mampu bersaing di dunia kerja, tetapi membentuk pribadi yang memiliki kepribadian Islam sekaligus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, pendidikan agama tidak ditempatkan sebagai tambahan yang bisa ada atau tidak ada. Akidah menjadi landasan pembentukan cara berpikir dan perilaku, sementara ilmu pengetahuan dan teknologi tetap dikembangkan secara serius.

Negara juga bertanggung jawab menyediakan guru yang berkualitas, membangun infrastruktur pendidikan, serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik.

Pilihan orang tua menyekolahkan anak ke lembaga yang lebih kuat pendidikan agamanya merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun, kesadaran tersebut perlu dinaikkan ke tingkat yang lebih mendasar.

Jangan sampai masyarakat hanya berpikir, “Saya harus mencari sekolah yang baik agar anak saya selamat.”

Pertanyaan berikutnya adalah: mengapa lingkungan kehidupan anak-anak kita semakin banyak menghadirkan ancaman terhadap akhlak dan keselamatan mereka?

Jika persoalan terjadi berulang dan meluas, masyarakat perlu melihat bahwa problem tersebut bukan semata-mata kesalahan individu anak, guru, atau orang tua. Ada persoalan sistemik yang perlu dikaji, termasuk sistem pendidikan dan sistem kehidupan yang membentuk lingkungan tempat generasi tumbuh.

Kesadaran inilah yang penting dibangun. Masyarakat tidak cukup hanya menjadi konsumen pendidikan yang memilih sekolah terbaik untuk keluarganya masing-masing. Masyarakat perlu memahami akar persoalan pendidikan dan kerusakan sosial secara lebih menyeluruh.

Sepinya SD negeri seharusnya tidak hanya dibaca sebagai persoalan kekurangan murid. Ramainya sekolah yang menawarkan pendidikan agama juga tidak semestinya dianggap sekadar kompetisi antara sekolah negeri dan swasta.

Fenomena tersebut dapat dibaca sebagai sinyal dari masyarakat bahwa mereka membutuhkan pendidikan yang mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus: membentuk generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kepribadian dan akhlak yang kokoh.

Islam memiliki pandangan pendidikan yang menyatukan keduanya. Negara bertanggung jawab menjamin pendidikan bagi rakyat, sementara akidah Islam menjadi landasan pembentukan kepribadian.

Karena itu, solusi tidak cukup berhenti pada regrouping sekolah, pergantian kurikulum, atau penambahan program pendidikan agama. Dibutuhkan perubahan cara pandang terhadap pendidikan dan kehidupan secara menyeluruh.

Di sinilah dakwah politik memiliki peran penting: membangun kesadaran masyarakat bahwa berbagai persoalan yang mereka rasakan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan sistem kehidupan yang diterapkan. Kesadaran tersebut diharapkan mendorong masyarakat untuk memperjuangkan perubahan menuju sistem Islam yang menjadikan akidah sebagai landasan kehidupan dan negara sebagai penanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, termasuk pendidikan.