Gaya Bahasa Pemimpin dan Efek Ekonomi

Di negeri ini, fenomena unik terjadi di pasar modal dan valas Indonesia dalam 17 bulan terakhir, tentu saja ini di luar pembahasan fiqih. Bukan menunggu rilis data inflasi AS atau RDG BI, pelaku pasar kini justru mencermati kalender pidato Presiden Prabowo Subianto. 

Di media sosial X dan Threads, warganet bahkan membuat “Kalender Pidato Presiden” sebagai penanda potensi volatilitas naik-turun harga di bursa. Polanya, setiap kali ada agenda pidato kenegaraan, ekspektasi risk-off atau risiko tinggi meningkat.

Sejumlah pernyataan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menjadi sorotan publik karena dinilai memengaruhi sentimen pasar dan memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi arah kebijakan pemerintah.

Pada Tanwir Muhammadiyah di Kupang, 4 Desember 2024, Prabowo menyatakan, "Main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah, biasanya sama dengan judi." Pernyataan tersebut menuai respons. Sehari kemudian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan investasi saham bukanlah judi. Di tengah polemik itu, sentimen investor ritel dilaporkan sempat terguncang.

Sorotan kembali muncul pada 16 Mei 2026 saat pidato di Nganjuk. Ketika nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS, Presiden menyatakan, "Rakyat di desa enggak pakai dolar kok." Ucapan tersebut memicu beragam tanggapan karena disampaikan saat pelemahan rupiah masih menjadi perhatian.

Pada 20 Mei 2026 dalam pidato di DPR, IHSG sempat menguat sekitar 1 persen hingga menyentuh level 6.430 pada perdagangan pagi. Namun, indeks kemudian turun ke sekitar 6.215 setelah diumumkannya kebijakan ekspor komoditas strategis melalui satu BUMN. Sebelumnya, pengamat pasar Hendra Wardana mengingatkan kepastian arah kebijakan pemerintah akan sangat menentukan respons pasar.

Pada 24 Juni 2026, saat menghadiri Pekan Nasional (Penas) Petani di Gorontalo, potongan pernyataan "emang gua pikirin" menjadi viral di media sosial X. Sejumlah warganet kemudian mengaitkan potongan pidato tersebut dengan pergerakan pasar.

Selain isi pidato, publik juga menyoroti perubahan narasi kebijakan Presiden Prabowo dibandingkan dengan sikapnya saat menjadi oposisi. Pada 2014, ia pernah menyatakan kabinet seharusnya ramping, tetapi pada Oktober 2024 kabinet pemerintahannya justru menjadi salah satu yang terbesar. Pada 2019, ia berjanji akan mengejar koruptor hingga ke Antartika, tetapi pada Desember 2024 muncul wacana memaafkan koruptor yang mengembalikan kerugian negara. Sementara itu, pada April 2026, pernyataannya bahwa dirinya harus sering bepergian ke luar negeri demi mengamankan pasokan minyak juga menuai sorotan.

Dampak kepada Kepercayaan Investor

Ekonom Universitas Andalas Hefrizal Handra menyebut meningkatnya risk premium terhadap Indonesia mengindikasikan investor makin sulit memprediksi arah kebijakan. (Antara, 2024).

Lantas, apa dampak ekonomi “Blunder Pidato” kepada 280 ruta rakyat yang tidak pegang saham? Pertama, rupiah melemah mengakibatkan harga barang impor naik. Pada 16 Mei 2026, rupiah menembus Rp17.500 per dolar AS. Padahal, Indonesia masih bergantung pada impor BBM, gandum, kedelai, pupuk, dan bahan baku obat. Menurut Bank Indonesia, setiap pelemahan Rp100 per USD berpotensi menambah inflasi 0,03–0,05%. Jika benar ke Rp17.500 dari Rp16.200, artinya naik Rp1.300, setara inflasi tambahan 0,39–0,65%. Artinya harga mi instan, tempe, tahu, ongkos angkot, hingga listrik ikut naik. 

Kedua, IHSG Anjlok sehingga PHK dan kredit UMKM terseret. Pada 20 Mei 2026 IHSG terjun dari 6.430 ke 6.215 dalam satu sesi karena kebijakan ekspor BUMN tunggal. IHSG turun >3% dalam sehari membuat risk appetite bank turun. Kredit modal kerja UMKM pun direm. Data OJK 2025: 52,59% investor pasar modal berusia di bawah 30 tahun dengan penghasilan Rp10–100 juta per bulan. Jika mereka rugi, konsumsi kelas menengah turun. 

Ketiga, ketidakpastian kebijakan menjadikan investasi asing kabur dan lapangan kerja seret. Kebijakan “ekspor komoditas lewat BUMN” diumumkan mendadak di podium DPR. Ekonom Andalas Hefrizal Handra menilai persepsi risiko ke Indonesia naik, investor tidak percaya pada pemerintah. Data BKPM: 1% penurunan FDI berpotensi menghilangkan 50 ribu lapangan kerja. Efek ke rakyat yakni pabrik menunda ekspansi. Lulusan SMA yang mendominasi investor ritel 15,15% juga mendominasi angkatan kerja. Jika pabrik tidak buka lowongan, mereka menganggur.

Keempat, APBN dan subsidi kena imbas. Jika rupiah jebol dan IHSG jatuh, yield SBN

naik. Per 28 Februari 2025, kepemilikan domestik di SBN mencapai Rp1.981 triliun. Pemerintah membayar bunga utang lebih mahal, sehingga ruang fiskal untuk subsidi LPG, pupuk, dan listrik menyempit. Efek ke rakyat yakni subsidi dicabut perlahan. Kenaikan harga gas 3 kg sebesar Rp2.000 saja sudah terasa di seluruh Indonesia.

Dari penjelasan di atas, pidato menjadi pemantik di tengah trust yang rapuh. Tanpa buffer institusional dan komunikasi terstruktur, pasar akan terus memasukkan “Pidato Risk” ke dalam model valuasi.

Bagi 280 juta rakyat yang tidak pegang saham sekalipun, efeknya tetap sampai ke dompet: rupiah, harga pangan, dan lapangan kerja. Komunikasi presiden adalah infrastruktur kepercayaan.

Karena itu, penting bagi umat agar mendapatkan gamaran yang jelas ketika Islam di jadikan landasan ideologi negara. kita ambil contoh dua teladan pemimpin agung yang namanya diabadikan dalam sejarah Islam: Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mereka berdua membuktikan bahwa kepemimpinan yang sesungguhnya adalah raja’ sebagai penyejuk bagi umat, bukan beban. 

Gaya komunikasi pemimpin yang berlandaskan aqidah Islamiah menjadikan warga tenang, sebab setiap kalimat atau pidato yang disampaikan selaras dengan tindakan yang dilakukan.

Ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi Khalifah, beliau berdiri di mimbar dan menyampaikan pidato yang hingga kini masih menggetarkan hati, “Wahai manusia! Sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah aku. Jika aku berbuat salah, luruskanlah aku...”

Beliau tidak hanya berpidato, tapi menjalankan apa yang dikatakan.

Suatu malam, Umar berkeliling Madinah seperti biasa. Beliau mendengar seorang perempuan tua mengeluh karena anaknya lapar. Umar langsung pulang, mengangkat karung gandum di pundaknya sendiri, dan membawanya ke rumah perempuan itu. Ketika pembantunya hendak membantu, Umar berkata, “Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat? Tidak! Biarkan aku yang memikulnya.”

Kisah lain yang sangat masyhur: Seorang budak kelaparan mencuri unta. Pemiliknya melaporkan ke Umar. Setelah diselidiki, ternyata budak itu memang kelaparan dan majikannya tidak memberi makan dengan baik. Umar memutuskan: budak itu dibebaskan, majikannya dihukum, dan Umar sendiri membayar ganti rugi yang lebih dari harga unta kepada pemiliknya. 

Beliau mengutamakan keadilan dan kasih sayang daripada hukuman semata. Beliau juga pernah menggerebek rumah seorang pejabat di malam hari karena curiga ada penyimpangan. Ternyata tuduhan salah. Esok harinya, Umar naik mimbar dan berkata di hadapan umum, “Aku telah salah. Aku memohon ampun kepada Allah dan kepada kalian.”

Itulah Umar RA. Tegas dalam kebenaran, rendah hati dalam kesalahan. Keadilannya membuat rakyat merasa aman: harta aman, jiwa aman, dan hati pun tenang.

Umar bin Abdul Aziz: Reformasi yang Mengembalikan Cahaya Khilafah

Setelah masa dinasti yang penuh kemewahan dan kezaliman, Allah mengutus Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Pada pidato pertamanya di atas mimbar, beliau menangis tersedu-sedu sambil berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya aku telah dibebani tugas ini tanpa aku minta... Aku memohon pertolongan Allah. Barang siapa melihat kebenaran, tolong bantu aku. Barang siapa melihat kebatilan, tolong luruskan aku...”

Beliau langsung melakukan reformasi besar yang menenangkan umat yakni menghapus pajak-pajak zalim yang membebani rakyat miskin, memecat gubernur-gubernur yang korupsi tanpa pandang bulu, mengembalikan harta yang dirampas oleh Bani Umayyah kepada pemiliknya yang sah, membagikan harta Baitul Mal kepada fakir miskin hingga banyak yang tidak lagi membutuhkan zakat karena sudah berkecukupan dan menekankan kepada para pejabat, “Aku mengutus kalian bukan untuk memukul rakyat atau merampas harta mereka, tetapi untuk mengajarkan agama dan menegakkan keadilan.”

Dalam masa pemerintahannya yang singkat, hanya sekitar 2,5 tahun, kemiskinan hampir hilang di wilayah kekuasaannya. Rakyat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan yang luar biasa. Beliau pernah berkata, “Jika aku hidup lebih lama, aku ingin membuat setiap orang merasa cukup sehingga tidak lagi membutuhkan orang lain selain Allah.” 

Fakta sejarah tersebut dapat memberikan kita pelajaran dan solusi masalah umat saat ini.

Mustahil kita berharap hadirnya pemimpin sekelas dua Umar radhiyallahu 'anhuma jika masih hidup dalam sistem demokrasi seperti saat ini. Demokrasi dengan segala cacat bawaannya yakni kedaulatan di tangan manusia, biaya politik yang mahal, dan kebijakan yang tunduk pada pasar hanya akan melahirkan pemimpin yang tersandera kepentingan.

Satu-satunya jalan agar umat mendapatkan pemimpin adil seperti Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu 'anhuma dengan mengembalikan sistem kehidupan Islam secara kaffah melalui tegaknya Khilafah. Sebab hanya dalam Khilafah, kedaulatan hukum berada di tangan syariat, bukan hawa nafsu atau sentimen pasar.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah dalam kitabnya Ajhizah Daulah al-Khilafah telah merinci syarat-syarat seorang khalifah berdasarkan dalil-dalil syar’i yang qath’i. Di antaranya: Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu. 

Khalifah dibaiat untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah ke seluruh dunia. Dengan sistem seperti ini, lahirnya pemimpin yang takut hanya kepada Allah dan melayani umat dengan penuh amanah menjadi keniscayaan, bukan sekadar harapan.

Maka tugas kita hari ini bukan sekadar mengeluh pada tiap “blunder pidato”, melainkan berjuang mengubah sistem sekuler-demokrasi ini menuju sistem yang diridhai Allah. Di situlah kepercayaan, keadilan, dan kesejahteraan hakiki akan terwujud.[]