Dolar Menguat, Rupiah Melemah, Rakyat Makin Resah

Kepanikan mulai terasa. Aroma keresahan menyelimuti perekonomian Indonesia. Resah, gundah, dan berbagai perasaan tidak nyaman lainnya tampak dirasakan masyarakat, bahkan para pengusaha. Kondisi ini dipicu oleh nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang terus menguat dan melesat tinggi, sementara rupiah kian terpuruk dan semakin melemah.

Namun keresahan ini berusaha diredam oleh Presiden Prabowo dengan menenangkan rakyatnya melalui pernyataan dolar tidak dipakai di pedesaan karena transaksi mereka tidak menggunakan mata uang dolar sebagai alat tukar. 

Astaqfirullah, bukannya menenangkan, pernyataan ini justru tambah membuat suasana tak menentu. Mengapa pendapat sekelas presiden tidak mampu mengkaitkan betapa mata uang dolar adalah tolak ukur dari perekonomian Indonesia karena negara kita penghamba hingga tergantung dengan mata uang dolar. 

Apalagi, Pakar Ekonomi sekaligus Head of Centre of Macroeconomics INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) M. Rizal Taufikurahman menyatakan masyarakat desa pun ikut terkena dampak dari kenaikan kurs dolar AS meski tidak bertransaksi dengan dolar (kanal YouTube UIY Official, Ahad (24/5/2026).

Secara literal, memang benar transaksi di Indonesia tidak pakai dolar dan memang tidak boleh menggunakan mata uang selain rupiah. Karena tidak ada masyarakat belanja kebutuhan sehari-hari memakai mata uang dolar. Namun kenaikan dolar berpengaruh dalam transaksi ekspor impor. Sudah otomatis ketika dolar naik dan rupiah melemah dan yang akan terjadi biaya impor energi, pupuk, pakan, ternak, mesin pertanian, obat-obatan, termasuk hama hingga logistik pasti ikut terdongkrak naik. 

Dampak pelemahan rupiah juga merembet pada harga BBM, ongkos transportasi, biaya produksi, pertanian, dan harga pangan, baik di desa maupun di perkotaan. Karena itu, yang perlu dikritisi dari pernyataan Presiden bahwa masyarakat desa memang tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar, tetapi tetap terhubung dengan sistem ekonomi yang menggunakan dolar dan sistem harga global berbasis dolar.

Dampak pelemahan rupiah paling sering muncul dalam bentuk naiknya biaya hidup dan menurunnya daya beli, baik di pedesaan maupun perkotaan, bukan karena masyarakat memegang dolar secara fisik. Hal ini menunjukkan struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada sistem global, sementara ekonomi desa dan kota tetap terintegrasi dengan rantai pasok global serta pasar keuangan internasional.

Maka, mewujudkan kemandirian ekonomi merupakan suatu keharusan. Pasalnya, ketika rupiah melemah, biaya impor akan meningkat karena transaksi perdagangan internasional umumnya menggunakan mata uang yang lebih kuat, yaitu dolar AS. Kondisi ini terjadi karena Indonesia masih banyak mengimpor bahan baku dan barang penunjang produksi dalam negeri, sehingga kebutuhan terhadap dolar terus meningkat. Di sisi lain, posisi negara pengekspor lebih kuat karena transaksi dilakukan dalam dolar, sehingga rupiah tertekan.

Jika Indonesia ingin memiliki rupiah yang kuat dan ekonomi yang mandiri, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan daya saing industri nasional. Negara juga perlu mengawasi volume ekspor secara riil agar tidak terjadi kebocoran dan korupsi. Industri dalam negeri seharusnya tidak bergantung pada impor, sementara ekspor tidak hanya berupa bahan mentah (raw material), melainkan produk jadi (end product) yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Kemandirian ekonomi sangat diperlukan untuk memperkuat industrialisasi manufaktur yang mampu menghasilkan nilai tambah tinggi, terutama pada komoditas berorientasi ekspor. Bukti nyata dapat dilihat dari kenaikan harga kedelai impor yang semakin menghimpit perajin tahu dan tempe. Pelemahan rupiah membuat harga kedelai impor naik, sehingga banyak perajin terpaksa memperkecil ukuran tempe, mengurangi produksi, atau menaikkan harga agar usaha tetap bertahan. Kenaikan harga plastik kemasan turut menambah beban biaya produksi. Kondisi ini menunjukkan Indonesia masih sangat bergantung pada impor pangan, termasuk kedelai yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Pelemahan rupiah dan mahalnya kedelai impor menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang melahirkan ketergantungan dan menyulitkan rakyat kecil. Naiknya harga kedelai dan plastik menunjukkan lemahnya peran negara dalam menjaga keberlangsungan usaha rakyat. Ketergantungan impor kedelai mencerminkan lemahnya kemandirian pangan dan ekonomi negara. Tugas penguasa adalah menegakkan keadilan dengan tangannya. Namun, tidak sedikit penguasa yang lupa diri dengan kekuasaannya. Alih-alih menegakkan keadilan, mereka justru bertindak zalim terhadap rakyat yang lemah. 

Kondisi ini sangat berbeda dengan politik ekonomi Islam yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu serta melindungi pengrajin kecil dari tekanan ekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, negara bertanggung jawab memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan mendorong kemandirian produksi dalam negeri.

Khilafah menggunakan mata uang berbasis emas dan perak yang diyakini memiliki nilai lebih stabil serta tidak mudah dipengaruhi oleh spekulasi. Negara juga berupaya menghidupkan sektor pertanian dan membangun kemandirian produksi pangan, termasuk kedelai, sehingga tidak bergantung pada impor.

Tidakkah kita jenuh dan bosan dengan sistem saat ini? Tidakkah kita rindu untuk bersegera dipimpin oleh politik ekonomi Islam?[]