Dinamika Hubungan Penguasa Dan Rakyat Dalam Sistem Islam.
Oleh : Ummu Arif
Demontrasi terus saja terjadi, menyusul kritik tajam yang terus memanas dari kalangan mahasiswa hingga masyarakat sipil dari berbagai daerah. Yang menuntut pemerintah untuk segera menghentikan program program yang dibuat yang itu sangat merugikan dan juga memberat kan rakyat seperti program MBG, KDMP hingga kenaikan BBM dan juga tarif listrik, dan kesemuanya ini benar-benar sangat sangat memberatkan rakyat.
Fenomena yang terjadi jelas mencerminkan adanya perasaan gelisah yang terus membayangi setiap pikiran umat hari ini. Dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang sulit dan menghimpit, masyarakat merasakan tekanan demi tekanan terus saja menghampiri. Dan sedikit pun tidak ada niatan dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang bisa itu pro terhadap rakyat, namun justru sebaliknya terus saja menyulitkan rakyat dengan segala program 2 kotor nya.
Namun demikian meski mendapat kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah tidak langsung menarik diri dari semua kebijakan dan juga program yang dianggap prioritas, maka keputusan mereka tetap jalan terus.
Keberanian umat hari ini dalam menyuarakan kritik kepada pemerintah patut diberikan acungan jempol. Bagaimana kita lihat saat ini baik itu lewat forum off line maupun lewat media sosial berbagai macam bentuk kritikan terus kita ikuti. Tidak perduli meski pemerintah anti akan kritik, namun mereka juga tidak bisa menghentikan derasnya gelombang kritik yang terus dan terus hingga membuat mereka tidak akan bertahan untuk tetap kekeh dengan segala kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat nya.
Kalau kita bicara hubungan antara penguasa dan rakyat hari ini, tentunya masih didasari oleh kepentingan atau manfaat, sangat jauh dari hubungan yang didasari pada syari'at. Kedekatan itu sangat tidak menghadirkan kenyamanan, hanya karena manfaat hingga tidak membekas sama sekali.
Dalam rangka demi kepentingan penguasa tak segan untuk memaksakan kebijakan nya pada rakyat, dalam rangka apa mereka melakukan semua itu kalau bukan demi melanggengkan kepentingan kekuasaannya. Meski apa yang dilakukan mereka banyak mendapat tantangan dari rakyat itu sendiri.
Atas nama rakyat itu yang sering digunakan oleh penguasa untuk membuat kebijakan yang nyata nya justru untuk kepentingan mereka saja. Ini kerap dilakukan pemerintah dalam sistem politik demokrasi yang meniscayakan kebebasan bersuara.
Sebaliknya kalau di dalam islam hubungan antara penguasa dengan rakyat tentu harus sesuai dengan syariat islam, hubungan itu bukan didasari karena manfaat, tapi hubungan yang terjalin karena Allah.
Penguasa wajib menerapkan syariat islam dalam segala aspek kehidupan. Apakah itu terkait politik, ekonomi, sosial, budaya pendidikan dan lain-lain harus diterapkan secara syar'i. Dan demikian rakyat juga harus taat kepada seorang pemimpin yang menerapkan syariat islam dalam menjalankan pemerintahan nya.
Segala permasalahan dan juga persoalan akan di musyawarah kan hingga segala keputusan menjadi keputusan yang diambil secara musyawarah dan sesuai dengan syariat.
Dalam kitab Nizhamul Islam (Peraturan Hidup dalam Islam) karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, konsep amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa sering disebut sebagai muhasabah lil hukkam (mengontrol dan mengoreksi penguasa). Hal ini diposisikan sebagai kewajiban syar'i dan hak politik utama, jadi amar ma' ruf terhadap penguasa yang zhalim juga merupakan kewajiban kita.
Sebagaimana hari ini, upaya kita untuk muhasabah lil hukkam sedang kita lakukan. InsyaAllah apapun usaha kita dengan tujuan untuk bisa mengembalikan bagaimana sih Hubungan antara penguasa dengan rakyat nya. Dan tentu jawab nya ada pada saat ada islam.
Waallahu a' lam bishawab
Posting Komentar