Tempe Mengecil, Beban Rakyat Membesar, Ketika Ketergantungan Impor Menelanjangi Rapuhnya Sistem Ekonomi

Tempe mungkin terlihat sederhana. Makanan rakyat yang akrab di meja makan hampir seluruh keluarga Indonesia. Murah, bergizi, mudah diolah, dan menjadi penyelamat di tengah harga lauk lain yang makin sulit dijangkau. Namun hari ini, bahkan tempe pun ikut “menjerit”.

Ukurannya mengecil, produksinya dikurangi, harga diam-diam dinaikkan. Para perajin tahu-tempe di berbagai daerah mulai kelimpungan menghadapi lonjakan harga kedelai impor akibat melemahnya rupiah. Belum lagi harga plastik kemasan yang ikut naik, membuat biaya produksi semakin menghimpit usaha kecil yang sejak lama hidup dalam napas pas-pasan.

Yang paling ironis, negeri agraris sebesar Indonesia justru bergantung pada impor kedelai hingga triliunan rupiah. Ketika nilai tukar rupiah goyah, rakyat kecil langsung menjadi korban pertama.

Lalu pertanyaannya: mengapa makanan sesederhana tempe pun bisa bergantung pada gejolak global? Di mana peran negara ketika usaha rakyat kecil tercekik? Dan sampai kapan bangsa ini hidup dalam ketergantungan pangan?

Kenaikan harga kedelai impor bukan sekadar persoalan teknis perdagangan. Ia adalah potret nyata rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang membuat negara bergantung pada mekanisme pasar global.

Dalam sistem kapitalisme, pangan dipandang sebagai komoditas bisnis, bukan kebutuhan strategis rakyat yang wajib dijaga negara. Akibatnya, negara lebih memilih impor karena dianggap lebih murah dan praktis dibanding membangun kemandirian produksi dalam negeri.

Padahal pilihan inilah yang justru menjerumuskan rakyat dalam lingkaran ketergantungan.

Ketika rupiah melemah terhadap dolar, harga kedelai impor langsung melonjak. Para perajin tahu-tempe tak punya banyak pilihan selain memperkecil ukuran tempe, mengurangi produksi, atau menaikkan harga sedikit demi sedikit. Semua dilakukan agar usaha mereka tetap bertahan.

Namun di balik itu, rakyat kecil lagi-lagi dipaksa beradaptasi dengan keadaan yang sebenarnya bukan kesalahan mereka. Beginilah wajah kapitalisme: keuntungan dinikmati segelintir pihak, sedangkan risiko dibebankan kepada rakyat.

Padahal Allah SWT telah mengingatkan agar harta tidak berputar hanya di kalangan tertentu saja. Allah berfirman:

“... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...”

(QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian besar terhadap distribusi kesejahteraan. 

Negara tidak boleh membiarkan sistem ekonomi berjalan liar hingga menindas masyarakat kecil.

Namun dalam kapitalisme, negara justru sering hadir hanya sebagai regulator pasar, bukan pelindung rakyat.

Ketika sebuah negara bergantung pada impor pangan, sejatinya negara itu sedang menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada pihak luar. Hari ini kedelai. Besok bisa beras, gandum, bahkan kebutuhan pokok lain.

Ketergantungan impor membuat rakyat sangat rentan terhadap gejolak global: perang dagang, konflik geopolitik, krisis energi, fluktuasi mata uang, hingga permainan spekulan internasional.

Ironisnya, Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tanah luas, iklim mendukung, tenaga kerja tersedia. Namun semua potensi itu tidak dikelola serius demi mewujudkan kemandirian pangan.

Karena paradigma pembangunan kapitalisme lebih berorientasi pada keuntungan cepat dibanding ketahanan jangka panjang. Impor dianggap solusi instan. Negara lebih sibuk membuka keran perdagangan bebas dibanding membangun kekuatan produksi domestik.

Akibatnya, petani lokal kalah bersaing, lahan pertanian menyusut, dan generasi muda enggan terjun ke sektor pertanian karena dianggap tidak menjanjikan.

Padahal Rasulullah SAW justru mendorong pengelolaan lahan produktif. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.”

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong produktivitas sektor pertanian dan memberikan insentif nyata bagi masyarakat yang mengelola lahan.

Dalam sejarah peradaban Islam, negara bahkan aktif memastikan lahan pertanian tidak terbengkalai. Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah mengambil kembali tanah yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun untuk kemudian diberikan kepada pihak lain yang mampu mengelolanya.

Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa negara dalam Islam tidak membiarkan sumber daya berhenti produktif sementara rakyat membutuhkan pangan.

Kenaikan harga kedelai impor juga berkaitan erat dengan pelemahan rupiah. 

Semakin lemah nilai rupiah terhadap dolar, semakin mahal biaya impor. Ini membuktikan betapa rapuhnya sistem mata uang fiat (uang kertas) yang hari ini digunakan hampir seluruh negara di dunia.

Nilai uang bisa naik turun drastis karena spekulasi pasar, kebijakan suku bunga global, atau permainan lembaga keuangan internasional. Akibatnya, kehidupan rakyat menjadi sangat tidak stabil. Harga pangan bisa melonjak hanya karena kurs berubah.

Dalam Islam, sistem moneter dibangun di atas mata uang berbasis emas dan perak, yakni dinar dan dirham. Mata uang ini memiliki nilai intrinsik sehingga lebih stabil dan tidak mudah dipermainkan spekulan.

Selama berabad-abad, peradaban Islam menggunakan sistem ini dan mampu menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. Tentu Islam bukan sekadar mengganti bentuk uang, tetapi membangun sistem ekonomi yang berbasis sektor riil, produksi nyata, dan distribusi kekayaan yang adil.

Karena itu, Islam melarang praktik riba, penimbunan, monopoli, dan transaksi spekulatif yang hanya menguntungkan segelintir elit finansial.

Allah SWT berfirman:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. Al-Baqarah: 275)

Riba dan sistem ekonomi berbasis spekulasi terbukti melahirkan ketimpangan dan ketidakstabilan. Yang kaya makin kaya, sedangkan rakyat kecil makin rentan dihantam krisis.

Dalam Islam, negara bukan sekadar regulator ekonomi. Negara adalah raa’in (pengurus rakyat) yang wajib memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Rasulullah SAW bersabda:

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Artinya, negara wajib hadir melindungi perajin kecil, petani, pedagang, dan seluruh lapisan masyarakat dari tekanan ekonomi.

Negara tidak boleh menyerahkan urusan pangan kepada mekanisme pasar semata. Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab membangun produksi pangan secara mandiri agar kebutuhan rakyat tidak bergantung pada impor dan gejolak global. Negara juga menyediakan berbagai sarana pertanian yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari pengelolaan lahan, irigasi, benih, hingga dukungan distribusi hasil panen agar petani dan pelaku usaha kecil tidak dirugikan oleh rantai perdagangan yang panjang dan tidak adil.

Selain itu, negara menjaga stabilitas harga sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau masyarakat. Islam juga melarang praktik kartel, monopoli, dan penimbunan barang yang menyebabkan harga melambung demi keuntungan segelintir pihak. 

Semua kebijakan ekonomi dijalankan dengan orientasi utama memastikan setiap individu rakyat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan layak dan mudah.

Bahkan dalam sejarah Khilafah, negara memiliki lembaga khusus yang mengawasi pasar, yaitu hisbah. Lembaga ini memastikan tidak ada praktik curang, manipulasi harga, atau penindasan ekonomi terhadap rakyat.

Bandingkan dengan hari ini. Ketika harga naik, solusi yang diberikan sering kali hanya imbauan bersabar atau bantuan sementara yang tidak menyentuh akar masalah. Padahal akar persoalannya jelas: sistem ekonomi yang dibangun di atas ketergantungan, liberalisasi perdagangan, dan dominasi pasar global.

Mengecilnya ukuran tempe mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang. Namun sesungguhnya ia adalah alarm bahaya tentang rapuhnya ketahanan ekonomi negeri ini.

Hari ini tempe mengecil. Besok bisa jadi rakyat makin sulit membeli pangan bergizi. Hari ini perajin tahu-tempe terjepit. Besok usaha kecil lain menyusul tumbang satu per satu.

Semua ini terjadi karena negara tidak benar-benar membangun sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat. Selama kapitalisme tetap dijadikan fondasi, maka ketergantungan impor, fluktuasi harga, dan penderitaan rakyat kecil akan terus berulang.

Islam menawarkan solusi yang menyentuh akar persoalan, bukan sekadar tambal sulam kebijakan. Islam membangun ekonomi di atas kemandirian, keadilan distribusi, kestabilan mata uang, dan tanggung jawab negara terhadap rakyat.

Karena itu, persoalan tempe hari ini sejatinya bukan hanya tentang kedelai. Ia adalah cermin kegagalan sistem dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Dan selama sistem rusak tetap dipertahankan, rakyat kecil akan terus menjadi pihak yang pertama dikorbankan setiap kali krisis datang.

Wallahu a’lam bish-shawab.