Tahu dan Tempe, Makanan Favorit Rakyat yang Terimbas Dollar

Belum lama berselang ramai kontroversi di media sosial pernyataan dari orang nomer satu di negeri ini yang menanggapi soal nilai rupiah yang makin melemah terhadap dollar Amerika. Presiden menyatakan bahwa rakyat di desa tidak menggunakan dollar jadi aman dengan kondisi rupiah yang melemah hingga ke level Rp. 17.600 ketika itu.

Namun nyatanya, masyarakat di desa sangat terimbas dengan melemahnya rupiah. Karena pupuk, pakan ternak, tepung dan sebagian bahan makanan masih mengandalkan impor. Salah satunya adalah kedelai sebagai bahan pembuatan tempe dan tahu yang merupakan bahan makanan pokok yang digemari masyarakat Indonesia.

Seperti yang dituturkan oleh Taryono salah satu perajin tempe di Malang bahwa harga kedelai impor dari Amerika tembus Rp 10.500 per kilogram dari harga semula Rp 9.000 per kg. Akan sangat berasa karena dalam sehari Taryono membutuhkan 450 kg kedelai untuk membuat tempe. Sementara harga plastik untuk mengemas tempe juga mengalami kenaikan harga yang sangat drastis dari semula Rp 35.000 per kemasan juga naik menjadi Rp 51.000. Tentu saja ada tambahan biaya ekstra yang harus dikeluarkan (kompas.id).

Hal yang sama juga dialami oleh pengrajin tempe dan tahu di beberapa daerah. Mereka menyiasati kenaikan kedelai dan plastik ini dengan tidak menaikkan harga jual karena kuatir mempengaruhi daya beli, tapi dengan memperkecil ukuran tempe dan tahu hingga 5 persen. Meskipun ukurannya sudah diperkecil, namun produksinya tetap mengalami penurunan hingga 30 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan harga kedelai dan plastik menyebabkan ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Yang seharusnya jadi uang yang disimpan, malah harus jadi tambahan modal lagi. Kondisi penurunan jumlah produksi ini akan berimbas pada masyarakat yang kesulitan mendapatkan bahan makanan favorit ini (kumparan.com, 23/5/26).

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia masih sangat tergantung dengan kedelai impor untuk pembuatan tempe dan tahu. Bahkan nilai impor dari komoditi ini mencapai 1.2 trilyun rupiah. Meskipun kedelai memiliki peran penting dalam pola makan masyarakat Indonesia, namun produksi kedelai di dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, selain memang ada perbedaan kualitas. (cnbcindonesia, 21/5/26)

Ketergantungan pada pasar global sering membuat Indonesia menghadapi siklus krisis ekonomi. Seperti ketergantungan impor kedelai Indonesia selama lima tahun terakhir sudah mencapai 78,44 persen per tahun. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa jumlah produksi dalam negeri tidak sebanding dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia.

Pelemahan rupiah yang terjadi saat ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Berimbas pada kenaikkan harga BBM, sembako, pupuk, plastik, kedelai dan bahan pangan lain sangat membebani petani, nelayan dan pengrajin tempe tahu. Sementara pedagang kecil menghadapi penurunan daya beli masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang membuat kehidupan rakyat sangat bergantung pada situasi ekonomi global. Ketika ada kondisi geopolitik maka akan berpengaruh ke dollar yang menguat, akibatnya harga-harga di dalam negeri yang masih tergantung impor ikut terdorong naik. Bisa dipastikan, rakyat kecil yang paling terdampak. Negara terbukti tidak mampu menjaga stabilitas pasar dan menjamin keberlangsungan usaha masyarakat.

Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap impor berbagai produk pangan menunjukkan bahwa negara belum memiliki kemandirian pangan dan ekonomi yang kuat. Sistem kapitalisme justru mendorong negara bergantung pada investasi asing dan utang ribawi untuk menopang pembangunan. Akibatnya, kebijakan ekonomi sering kali lebih diarahkan untuk menjaga investor dibandingkan melindungi rakyat kecil.

Berbeda halnya dengan sistem Islam yang memiliki mekanisme ekonomi yang berbeda. Negara dengan sistem Islam/khilafah mengelola sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum sebagai pemasukan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Negara mengatur pengelolaan sumber daya tanpa campur tangan investor swasta/asing. Oleh karena itu negara tidak terpengaruh oleh gejolak ekonomi dunia.

Selain itu khilafah menggunakan mata uang emas (dinar) dan perak (dirham) yang lebih stabil karena memiliki nilai intrinsik. Sehingga mampu menjaga kestabilan mata uang dan mencegah spekulasi yang merugikan masyarakat.

Khilafah akan menerapkan politik ekonomi Islam dalam pengelolaan pangan dan pertanian. Karena politik ekonomi Islam mempunyai visi dan misi yang jelas dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh individu rakyat. Pengaturan pertanian wajib berada dalam tanggung jawab Khilafah mulai dari hulu hingga hilir. Sebab negara adalah raain bagi rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari)

Khilafah bertanggung jawab untuk menjamin berjalannya produksi, menjaga stok pangan, distribusi hingga konsumsi. Dengan demikian maka Khilafah akan mendukung penuh usaha yang akan dilakukan rakyatnya untuk meningkatkan produksi pertanian, sampai akhirnya terwujud swasembada pangan sehingga tidak bergantung pada impor. Misalnya kedelai yang merupakan bahan pangan pokok.

Politik ekonomi Islam yang sahih, yang dijalankan oleh pemerintahan yang amanah dan sebagai pelayan serta pelindung rakyat, menjadi jaminan bagi berjalannya sektor pertanian dengan dinamis dan terus tumbuh. Termasuk melindungi usaha kecil rakyat dari krisis global.

Wallahu’alam bishowab