-->

Polemik flim pesta babi

Oleh : zuxy

Film Pesta Babi mengangkat isu eksploitasi sumber daya alam di Papua yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam skala besar. Film tersebut menggambarkan bagaimana pembukaan lahan dan aktivitas industri menyebabkan hutan Papua mengalami deforestasi hingga mencapai jutaan hektar serta menyoroti kondisi masyarakat Papua, khususnya di Merauke, yang kehilangan hutan sebagai sumber pangan, sumber kehidupan, serta bagian penting dari budaya dan tradisi mereka. Kemudian hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan industri untuk kelapa sawit, bioetanol tebu diklaim sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Inilah realitas  pembangunan kapitalisme yang dimana keuntungan ekonomi dari berbagai proyek tersebut dinilai lebih banyak dinikmati oleh kelompok pemilik modal atau oligarki. Sementara itu, masyarakat lokal harus menanggung berbagai dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, berkurangnya ruang hidup, serta munculnya berbagai persoalan sosial.  sering kali dilakukan atas nama kepentingan rakyat, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara merata oleh masyarakat yang terdampak secara langsung. 

Dalam Islam, keadilan diwujudkan dengan menempatkan dan mengelola harta sesuai dengan hak kepemilikannya. Harta milik negara harus dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk keuntungan penguasa. Sementara itu, hak kepemilikan individu wajib dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang, termasuk dengan alasan pembangunan.

Dalam konteks apa yang disuarakan dalam film Pesta Babi, sejatinya hutan adalah milik umum. Rasulullah saw. bersabda,

الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلا والنار

“Manusia itu memiliki hak bersama (bersekutu) dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah).


Oleh karenanya, pembangunan dilakukan benar-benar untuk kemaslahatan rakyat. Ketika ada kritik dari rakyat  negara harus terbuka terhadap kritik tersebut. Maka kholifah akan menampung kritik tersebut dan menyaring mana kritik yang di terapkan atau tidak. Tidak ada upaya dalam membungkam suara kritis rakyat. Bahkan, khalifah bisa minta masukan atau saran untuk perihal pembangunan maupun yang lain.

Demikian juga pembangunan tidak boleh eksploitatif. Pembangunan dilakukan benar-benar untuk kemaslahatan rakyat. Ketika ada kritik dari rakyat terhadap pembangunan, negara Khilafah harus terbuka terhadap kritik tersebut. Jika dirasa positif, kritik tersebut bisa diterima dan menjadi masukan bagi khalifah. Tidak boleh ada upaya membungkam suara kritis rakyat. Bahkan, khalifah bisa minta masukan dari tokoh-tokoh representasi umat Islam sebelum melakukan pembangunan.
Wallahu a'lam.