-->

PHK Massal Menghantui Kepala Rumah Tangga, Bukti Gagalnya Negara Mengurus Rakyatnya

PHK Massal Menghantui Kepala Rumah Tangga, Bukti Gagalnya Negara Mengurus Rakyatnya

Oleh. Susi Ummu Musa

Ancaman PHK masih menjadi momok bagi setiap pejuang nafkah yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, bagaimana tidak khawatir di tengah sulitnya mencari kerja namun harus dihadapkan dengan kabar PHK massal. 

KOMPAS — Ancaman pemutusan hubungan kerja belum akan mereda dalam waktu dekat. Situasi ini terjadi seiring dengan tekanan konflik global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya produksi yang berpotensi membuat perusahaan kesulitan bertahan ataupun bersaing.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) membayangi pekerja. Salah satu kasus PHK terbaru terjadi di sebuah perusahaan manufaktur di Depok, Jawa Barat. Perusahaan ini menutup operasionalisasinya sehingga menyebabkan ratusan pekerja mengalami PHK. Informasi tersebut diperoleh dari basis anggota KSPI di pabrik itu.

Nasib rakyat memang sedang dipertaruhkan dinegri yang kaya ini, Indonesia punya SDA tapi rakyat hanya makan sisa sisa, ada jutaan rakyat yang berjuang susah payah untuk sejengkal perutnya ditambah lagi dengan kebutuhan ekonomi yang terus naik maka tak heran gangguan psikologis rentan dialami para pejuang nafkah baik laki-laki maupun perempuan, namun lebih kepada kepala rumah tangga. 

Berikut adalah tanda-tanda kepala keluarga mengalami masalah psikologis pasca PHK:

Emosi tidak stabil: Mudah marah atau sensitif.

Menarik diri: Enggan berkomunikasi dengan pasangan atau anak.

Gangguan fisik: Sering mengeluh pusing atau susah tidur.

Rasa putus asa: Kehilangan motivasi dan pesimis menjalani hidup
Hal ini yang dirasakan seorang kepala rumah tangga 

Negara Gagal Mengurusi Rakyat

PHK massal seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan bahwa pasar tenaga kerja kita masih rentan. Perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak atau paruh waktu di sektor digital masih lemah. Selain itu, jaring pengaman sosial—seperti asuransi pengangguran atau pelatihan ulang yang berbasis kebutuhan pasar belum optimal menjangkau mereka yang terdampak.
"Demikian yang dikatakan salah satu mahasiswa jurusan jurnalistik politeknik  Negeri Jakarta Muhammad Ismail".

Terbukti bahwa negara telah gagal dalam mengurusi rakyat nya, sehingga efek PHK massal benar benar menghancurkan harapan setiap kepala keluarga. 
Hal ini juga turut disampaikan oleh
Ustadz Ismail Yusanto dalam menanggapi masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal sebagai dampak langsung dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme, yang ia sebut memicu korporatokrasi dan kesenjangan ekonomi. Beliau menekankan perlunya solusi sistemik berupa penerapan tata kelola ekonomi syariah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. 

Dalam menghadapi kesulitan ekonomi, beliau juga mengingatkan umat untuk menyeimbangkan antara kesabaran (tawakal) dan ikhtiar. Menurutnya, ikhtiar dengan bersuara atau memberikan masukan kepada penguasa merupakan tanda kepedulian agar kondisi negara dan kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik.

Tentu terus mendakwahkan islam kaffah sebagai solusi tuntas bagi negri ini agar masalah PHK tidak terjadi lagi dan peluang harapan hidup dalam kesejahteraan bisa dirasakan umat keseluruhan. 

Wallahu a'lam bissawab