PHK Massal, Bukti Nyata Gagalnya Kapitalisme, Islam Solusinya

Ancaman pemutusan hubungan kerja belum akan mereda dalam waktu dekat. Situasi ini terjadi seiring dengan tekanan konflik global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya produksi yang berpotensi membuat perusahaan kesulitan bertahan ataupun bersaing. (Kompas.com, 25/05/26) 

PT Xacti Indonesia menutup operasional perusahaan di Depok, Jawa Barat, serta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 350 karyawan. Kabar penutupan pabrik dan PHK buruh itu diungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Said Iqbal mengatakan penyebab utama PT Xacti Indonesia tutup dan PHK lantaran kondisi ketidakpastian kondisi global dan dalam negeri. Akibatnya, perusahaan tak kuat lagi beroperasi. Selain itu, Said Iqbal menuturkan tutupnya pabrik Xacti Indonesia juga dipengaruhi kondisi dalam negeri, salah satunya pelemahan rupiah."Perusahaan juga terdampak dari pelemahan rupiah, karena bahan baku impor kan membelinya pakai dolar, jadi meningkat ongkos produksinya, karena transaksi mereka di Indonesia kan dalam bentuk rupiah," ungkapnya. (cnnindonesia.com, 26/05/26) 

Pasar tenaga kerja di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ada gap yang besar antara lowongan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja. Ini artinya cari kerja makin susah, pengangguran makin merana. Menurut data platform pencari kerja JobStreet by SEEK pada Maret lalu, rata-rata satu iklan lowongan kerja dapat menerima sekitar 500 hingga 600 lamaran dari pencari kerja. Persaingan tersebut bahkan bisa jauh lebih ketat untuk posisi umum di perusahaan besar. Dalam beberapa kasus, jumlah pelamar bisa mencapai ribuan orang. (cnbcindonesia.com, 29/05/26) 

Ancaman PHK belum mereda akibat tekanan konflik global, pelemahan rupiah, dan kenaikan biaya produksi yang membebani dunia usaha. Ditambah adanya persaingan mencari kerja yang semakin ketat, satu lowongan pekerjaan dapat dilamar oleh ribuan orang pekerja. Hal ini semakin menambah beban rakyat dalam sistem kapitalis. Dimana dalam sistem kapitalis pekerja atau buruh hanya dianggap sebagai alat produksi, dan dalam sistem ini tidak akan ada penjaminan kesejahteraan untuk pekerja karena kapitalisme menggunakan ekonomi sebagai alat untuk mencapai tujuannya yaitu mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka ketika ekonomi booming, perusahaan merekrut banyak tenaga kerja. Dan saat resesi PHK akan dilakukan juga untuk menekan beban usaha. Sehingga PHK adalah buah logis dari sistem Kapitalistme yang menjadikan buruh sebagai komoditas. Bukan sebagai rakyat yang butih penghidupan layak dan butuh perlindungan dari negaranya. 

Sistem kapitalisme memusatkan modal pada segelintir orang, sehingga lapangan kerja menjadi terbatas bukan karena kurangnya kebutuhan kerja, melainkan karena hanya dibuka jika menguntungkan pemilik modal. Dengan persaingan pasar yang sangat ketat, mendorong para pemik modal untuk menekan biaya produksi sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi semakin mendukung hal ini. Teknologi digunakna untuk menekan jumlah kebutuhan pekerja sehingga biaya produksi bisa ditekan. Dan pertumbuhan ekonomi kapitalis tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja yang ada. Dimana pekerja hanya dianggap sebagai faktor produksi penentu laba. Kondisi inilah yang memicu adanya woorking poor yakni pekerja tetap miskin karena upah rendah dan daya tawar lemah, hal ini terjadi karena pemerintah tidak mengambil peran penting di dalamnya. 

Negara dalam sistem Kapitalisme hanya berperan sebagai penjaga kepentingan para pemilik modal. Ketika gelombang PHK melanda, negara kapitalis paling jauh hanya menawarkan jaring pengaman sosial. Negara tidak mau memberikan solusi lebih karena itu akan merugikan mereka para pemilik modal. Para pemilik modal besar semakin mendominasi pasar sehingga makin memperlebar jurang kesenjangan sosial. Sumber daya alam dieksploitasi secara masif dan negara memfasilitasi yang membuat negara kehilangan sumber pemasukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Negara bergantung pada investasi para investor yang menyebakan lapangan pekerjaan bergantung padanya dan ketika investasi menurun maka lapangan pekerjaan juga menurun drastis, sehingga kondisi satu lowongna kerja di minati oleh ratusan pekerja menjadi hal yang wajar terjadi. Karena tidak ada jaminan dari negara agar semua warga memperoleh lapangan pekerjaan yang layak untuk mereka. 

Sedang dalam sistem ekonomi Islam, negara memutus rantai ketergantungan pada modal kapitalis. Dengan melakukan kemandirian pangan, menyetabilkan tatakelola sumberdaya alam, memperlancar jalur transportasi, menyetabilkan perekonomian serta tidak terikat dengan politik global yang merugikan negara islam. Maka negara akan menata sedemikian rupa dari untuk ketahanan pangan dalam negri, disini nanti akan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk rakyat dan fokus untuk memenuhi pangan bagi rakyat dengan kondisi yang lebih baik. Teknologi dikembangkan, prasarana pertanian dan produksi pasca panen dikembangkan, transportasi untuk distribusi dilancarkan, ekonomi semakin bertumbuh dan masyarakat meningkat kesejahteraannya karena fokus utama adalah untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian sumberdaya alam dikelola sendiri dengan kemampuan ahli dalam negri untuk menjamin ketahanan negeri, menolak investasi asing sehingga hasil pengolahan sumberdaya alam benar-benar di alokasikan untuk mensejahterakan rakyat. Dengan pengelolaan sendiri negara akan mendapatkan sumber pendapatan keuangan tanpa harus bergantung pada investor. Di setiap lini inilah akan muncul lapangan pekerjaan baru yang cukup bnayak untuk rakyat. Perekonomian fokus kepada perekonomian riil yang membuat roda perekonomian terus berjalan di semua lini tanpa monopoli dan penimbunan. Dengan pengembangan ekonomi riil, negara juga akan menutup sektor ekonomi non riil dan melarang riba. Sehingga perekonomian akan terhindar dari krisis yang akan berimbas pada PHK masal. Keuangan dikuatkan dengan emas dan perak yang membuat nilainya stabil dalam setiap kondisi. Regulasi diperbaiki dan aturan dibuat untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai aturan syariat islam. Hal ini menjamin rakyat mendapatkan pekerjaan tanpa ada kekhawatiran akan terkena PHK. 

Sehingga negara benar-benar menjadi raa’in, yang wajib menjamin lapangan kerja bagi pencari nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyatnya. Peran negara ini benar-benar bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan muslin atau non muslim. Negara tidak hanya sebagai regulator tapi sebagai pelaksana utama untuk mensejahterakan rakyat tanpa ada campur tangan pihak lain yang ingin mengambil keuntungan di dalamnya. Negara juga akan memastikan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja berjalan sesuai syariat islam apakah dalma bentuk kontrak kerja (ijaroh) atau kemitraan (syirkah). Negara juga akan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi benar-benar untuk kemaslahatan rakyat dan mencegah rakyat terlena di dalamnya. 

Kemudian Khilafah akan membangun struktur kepemilikan yang mencegah monopoli dan ketimpangan ditengah-tengah masyarakat. Hukum diterapkan tanpa pandang bulu dan berat sebelah. Distribusi kepemilikan yang adil ini menciptakan ekosistem ekonomi yang luas dan beragam. Sehingga tercapai suahsana politik yang bersih tanpa suap dan korupsi. Distribusi ini akan dijalankan langsung dengan pengawasan negara mulai dari distribusi ekonomi yakni dalam bidang perdangangan dan kontrak kerja sampai distribusi non ekonomi yakni zakat, waris dan pemberian negara. Selainitu negara juga memungut zakat, fai dan kharaj untuk di distribusikan kepada rakyat secara langsung. 

Baitul Maal hadir sebagai jaminan nyata. Semua pemasukan negara akan di masukkan baitul mal, kemudian akan di distribusikan sesuai alokasi yang sudah ditentukan dalam syariat islam. Khilafah juga wajib memenuhi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara langsung bagi setiap individu rakyatnya. Dan itu diberikan secara cuma-cuma, kalaupun harus membayar hanya sebatas untuk ganti biaya administrasi saja. Sehingga benar-benar masalah kesejahteraan akan tertangani sampai tuntas dan rakyat mendapatkan jaminan penghidupan yang layak karena mereka memiliki pekerjaan yang dijamin oleh negara.