Nasib Nelayan Terabaikan Bukti Nyata Rusaknya Kapitalis

Nasib para nelayan di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah kian terjepit. Selain hasil tangkapan ikan yang merosot tajam akibat cuaca buruk, nelayan juga kesulitan mendapatkan solar subsidi. Kondisi ini membuat banyak nelayan di wilayah Pemalang, Pekalongan, hingga Tanjung Sari dengan memilih mengurangi aktivitas melaut, bahkan menghentikan sementara operasional kapal mereka. Hanya beberapa pedagang yang menjual hasil tangkapan seadanya seperti cumi-cumi dan tongkol.

Mereka kini sulit memperoleh solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan terpaksa harus membeli solar nonsubsidi yang harganya dinilai sangat memberatkan. Pantauan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, aktivitas nelayan memang masih berjalan. Namun, nelayan mengaku kondisi tersebut hanya bertahan sementara karena mereka masih mengandalkan solar subsidi yang dijual Rp230 ribu per jerigen berisi 35 liter. Nelayan terpaksa membeli solar nonsubsidi dengan harga umum yang kini mencapai Rp30 ribu per liter.

Nelayan menilai lonjakan harga solar nonsubsidi dari sebelumnya Rp17 ribu menjadi Rp30 ribu per liter membuat biaya operasional membengkak dan tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang terus menurun. Nelayan kecil terancam berhenti melaut jika tidak ada solusi dari pemerintah (RRI.CI.ID, 16/05/2026).

Oleh karena itu, latar depan Kantor Bupati Pati Jawa Tengah dikerumuni ribuan nelayan se-Kabupaten Pati. Mereka menggelar aksi demo besar-besaran untuk mendesak kebijakan harga khusus BBM solar nonsubsidi. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra hingga Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menemui massa aksi, berdialog dan berjanji mengawal tuntutan para nelayan. "Kami tidak bisa bekerja tanpa ada solar," kata salah satu orator saat berorasi di atas sebuah truk depan Kantor Bupati Pati. 

Orator lain juga meminta tolong kepada Presiden Prabowo untuk mendengar rintihan para nelayan. Dia mengatakan 80 persen nelayan di Pati tidak bisa melaut karena harga BBM mahal. Mereka meminta harga murah BBM khusus untuk nelayan. Koordinator aksi, Eko Budiyono mengatakan jika nelayan memiliki peran penting untuk mendukung program ketahanan pemerintah tetapi perkembangan BBM industri menyebabkan kapal perikanan tidak bisa melaut karena harganya tinggi (CNN Indonesia, 04/05/2026).

Negara ini sebagai pengekor bersistem kapitalistik. Kenaikan solar dipengaruhi politik global. Geopolitik dunia saat ini dalam fase tegang yakni penutupan Selat Hormutz. Ini mempengaruhi ke kelonjakan harga energi global. Situasi semakin sulit ketika jalur distribusi global terganggu, yang menjadi perhatian pengguna dan konsumen sehingga harga minyak menjadi tinggi dari seharusnya.

Begitu juga untuk BBM non-subsidi di dalam negeri. Indonesia telah memulai proses penyesuaian harga BBM non subsidi pada Mei 2026 yang mengikuti dinamika pasar dan biaya energi global. Terutama pada solar industri non subsidi yang mengalami kenaikan signifikan sekitar 77–84 persen, dari sekitar US$ 22,7 per MMBtu menjadi sekitar USD 43 per MMBtu pada Mei 2026. Dalam rupiah, harga solar industri meningkat dari kisaran Rp14.200–14.500 per liter menjadi sekitar Rp26.000–27.900 per liter (Datatrust, 23/05/2026).

Kebijakan Kapitalis global memang kerap meminggirkan nelayan melalui pengurangan atau bahkan penghapusan investasi, privatisasi wilayah tangkap, dan liberalisasi pasar ekspor. Hal ini memicu ketimpangan struktural dan nelayan kecil harus bersaing ketat dengan korporasi raksasa yang menggunakan teknologi modern dalam memperebutkan ruang laut. Pemerintah sungguh tidak mandiri dan peduli membela ke keselamatan penuh nelayan.

Negara berkonsep Islam (Khilafah Islamiyyah) akan memberikan solusi menyeluruh bagi nelayan yang terlilit utang dan masalah ekonomi melalui program pemutihan utang dan pembangunan infrastruktur terpadu. Harapan besar untuk mewujudkan nelayan sejahtera berpusat pada program modernisasi dan pemberdayaan terpadu. 

Pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur pesisir untuk sebagian nelayan. Namun, tidak serius mempermudah akses modal usaha nelayan keseluruhan sehingga mereka tetap terpinggirkan secara ekonomi.

Khalifah akan mewujudkan kesejahteraan nelayan bisa berupa; pembangunan nelayan modern yakni pembangunan kawasan pesisir terintegrasi yang dilengkapi dengan pabrik es, gudang beku ikan, dan tempat pendaratan kapal untuk memudahkan aktivitas melaut.

Juga, membuka fasilitas permodalan penguatan nelayan untuk memberikan akses mudah terhadap permodalan, teknologi, dan pemasaran yang adil. Nelayan berperan sebagai penangkap ikan dan komoditas laut lainnya, yang kemudian dipasok ke pasar domestik maupun internasional. Tidak terlewatkan, Khalifah menerapkan pelarangan nelayan yang merusak alam laut.

Program kesejahteraan nelayan dengan utuh hanyalah di bawah sistem Khilafah Islamiyah. Seperti terwujud masa Khilafah Abbasiyah (750–1258 M). Kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir didorong melalui kemakmuran ekonomi, pembangunan infrastruktur pelabuhan, serta kebijakan fiskal dan proteksi wilayah perairan yang merata. Kekhilafahan membangun dan memajukan kota-kota pelabuhan seperti Basrah. Hal ini menciptakan pasar yang sangat luas bagi tangkapan ikan segar, ikan asin, dan mutiara, yang disertai keamanan perairan.

Pada era Khalifah Harun al-Rasyid, distribusi ekonomi dan zakat efektif dengan pendapatan negara yang masif, digunakan untuk menyejahterakan rakyat termasuk kalangan pekerja di sektor informal seperti nelayan.

Tak hanya itu, dengan dukungan kemajuan sains, negara akan memudahkan kerja para nelayan dan memberikan pelayanan dengan memperbaiki teknik navigasi, astronomi, dan penanggalan musim. Itu semua akan mempermudah para pelaut dan nelayan tradisional dalam membaca cuaca di laut, sehingga para nelayan akan lebih mudah lagi mencari ikan.[]