Kritik Sistem Kapitalis Proyek vs Pencegahan Bencana

Kita tinggal di sebuah negeri yang sangat istimewa. Negeri yang duduk dengan santainya di atas cincin api Pasifik. Di bawah kaki kita, lempeng-lempeng bumi saling berpelukan, saling bertabrakan, saling menggoda. Di atas kepala kita, ada 127 gunung yang kapan saja bisa batuk. Ada langit yang kadang lupa cara menurunkan hujan, dan kadang lupa cara berhenti.

Ini bukan negeri yang kekurangan bencana. Ini negeri yang dikaruniai bencana sebagai kurikulum wajib. Maka logika paling sederhana dari seorang anak SD pun akan berkata: kalau rumahmu berada di pinggir sungai yang langganan banjir, kamu perbaiki tanggulnya dulu. Kamu beli pelampung. Kamu ajari anakmu berenang. Bukan malah sibuk mengecat ulang pagar dengan cat paling mahal di dunia. Tapi kita tidak. Kita memilih logika yang lebih kapitalistik, lebih modern, lebih penuh senyum di depan kamera.

Data BNPB mencatat, hingga 7 September 2026 saja, sudah 1.730 kejadian bencana menampar negeri ini. 627 kali hutan kita terbakar, 543 kali air meluap masuk ke ruang tamu rakyat, 324 kali angin mengamuk, 105 kali tanah longsor karena sudah lelah menahan serakah. Ribuan rumah rusak (Antara.com).

Itu bukan angka. Itu adalah jeritan. Dan bagaimana kita menjawab jeritan itu? Mari kita lihat dompetnya. Dompet itu jujur. Dompet tidak bisa bersilat lidah. 

Pada tahun 2020, anggaran BNPB Rp 11,78 triliun. Masuk akal, pandemi. Tahun 2021 jadi Rp 7,14 triliun. Tahun 2022 Rp 5,05 triliun. Tahun 2023 Rp 5,43 triliun. Tahun 2024 Rp 4,92 triliun. Tahun 2025 terjun menjadi Rp 2,01 triliun. Dan pada tahun 2026, yang terhormat, yang tercatat, yang resmi, tinggal Rp 491 miliar.

Ya, kamu tidak salah baca. 491 miliar. Untuk negara seluas benua, dengan 127 gunung aktif, ribuan titik banjir, dan hutan seluas harapan yang terus dibakar (Kompas). Itu angka terendah dalam 15 tahun terakhir. Lebih rendah dari anggaran untuk membangun beberapa kilometer jalan tol. Lebih rendah dari biaya sekali makan siang gratis selama beberapa hari.

Tentu, nanti akan ada yang berbisik dengan suara bijak di televisi: "Tenang, ada Dana Siap Pakai. Ada 4,62 triliun. Nanti bisa ditambah 5,67 triliun lagi kalau butuh. Pokoknya ada." (Antara). Itu logika pemadam kebakaran yang disuruh menunggu rumah habis terbakar baru boleh beli air. Itu logika kapitalisme paling murni: pencegahan itu tidak menghasilkan foto. Pencegahan itu tidak bisa dipotong pita. Pencegahan itu tidak ada proyeknya.

Apa yang bisa difoto dari sebuah desa yang TIDAK banjir karena tanggulnya kuat? Tidak ada. Apa yang bisa diberitakan dari anak-anak yang TIDAK keracunan asap karena gambutnya basah dan dijaga? Tidak ada. Yang bisa difoto ketika bantuan datang. Ketika pejabat turun dengan sepatu boots mengkilap yang baru dibeli. Ketika paket makanan dibagikan. Ketika dana darurat digelontorkan. Di situlah ada panggung. Di situlah ada proyek.

Maka jangan heran jika di banyak negara maju, rumusnya terbalik: 80% uang dihabiskan untuk mencegah, 20% untuk memadamkan. Di sini, kita habiskan 80% energi untuk menjelaskan kenapa anggarannya kecil, dan 20% sisanya untuk berharap semoga bencananya tidak datang tahun ini.

Padahal teknologinya sudah ada. BMKG sudah bisa berteriak "Gempa!" dalam 3 menit. Akurasinya 90%. Sumber: Okezone. Tiga menit. Lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan pejabat untuk menemukan alasan. Tapi peringatan itu berhenti di server. Tidak sampai ke masjid di kampung. Tidak sampai ke pengeras suara balai desa yang kabelnya sudah putus sejak 2019. Karena diseminasi itu butuh uang. Butuh pelatihan. Butuh orang yang dibayar untuk siaga, bukan hanya dibayar untuk rapat.

Ini adalah sistem yang sangat kapitalistik. Ia mencintai program yang penuh proyek. Yang ada bangunannya. Yang ada porsinya. Yang ada piringnya.

Mari kita bicara tentang piring itu. Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Niatnya mulia. Siapa yang menolak anak-anak makan bergizi? Tidak ada. Tapi mari kita lihat angka kapitalistiknya. Awalnya diusulkan Rp 335 triliun. Lalu diefisiensi menjadi Rp 268 triliun. Lalu ada kabar menjadi Rp 229 triliun. Realisasinya sudah lebih dari Rp 101 triliun dalam sekejap.

Sementara itu, penjaga bencana kita diberi Rp 491 miliar. Satu banding lima ratus. Satu banding lima ratus! Kalau kamu punya anak, satu kamu beri makan 500 piring, satu lagi kamu suruh menjaga rumah dari banjir, gempa, dan api hanya dengan satu sendok. Lalu kamu marah ketika rumahmu kebanjiran.

Inilah satire terbesarnya. Kita membangun narasi "bonus demografi" dengan memberi makan, tapi kita lupa memastikan di mana anak itu akan tinggal jika sekolahnya hanyut, rumahnya terbakar asap, dan desanya longsor.

Dan piring itu pun tidak semuanya sampai dengan selamat. Data Kementerian Kesehatan dan pemantauan independen mencatat, per awal September 2026, sekitar 50.000 korban keracunan terkait program MBG. Tersebar di ratusan kejadian, hampir di seluruh provinsi. Ada yang ratusan anak dalam satu sekolah langsung muntah bersama.

Lima puluh ribu. Itu bukan "sakit perut biasa". Itu satu stadion penuh anak-anak yang memegangi perutnya. Tapi lagi-lagi, logika kapitalisme proyek menemukan jawabannya yang paling indah: "Prosentasenya kecil kok, dibandingkan miliaran porsi yang sudah disalurkan."

Tentu kecil. Jika kamu membagi 50.000 dengan 1 miliar, memang kecil. Jika kamu membagi air mata ibu yang anaknya kejang-kejang dengan PDB nasional, memang kecil juga. Semua akan terlihat kecil jika hatimu sudah cukup jauh.

Dan asap itu? Asap yang setiap tahun kita ekspor dengan gratis ke tetangga? Tahun 2026, lebih dari 202.000 hektare lahan terbakar hingga Juli saja. Hampir tiga kali luas Singapura hangus menjadi abu dan dikirim lewat angin. Puluhan ribu orang sesak napas, dari Riau sampai Sarawak, dari Singapura sampai Brunei. Sekolah tutup, langit kuning. Sumber: Nation Thailand.

Ini bukan bencana alam. Ini bencana keserakahan. Pembukaan lahan dengan api itu murah. Menjaga gambut tetap basah itu mahal. Dan dalam sistem yang hanya menghitung laba proyek, yang murah akan selalu menang. Lalu ketika tetangga protes, kita bilang itu kabut musiman. Seolah-olah asap punya paspor musiman.

Lihatlah polanya. Kita selalu reaktif. Selalu menunggu. "Tenang, dana ada jika butuh." "Tenang, padamkan jika terjadi." "Tenang, itu hanya 0,00 sekian persen." Padahal dalam Islam, kepemimpinan itu bukan soal menunggu.

Mari kita belajar dari mereka yang takut pada azab Allah, bukan takut pada turunnya elektabilitas.

*Umar bin Khattab saat Tahun Abu - 18 Hijriah*

Ketika Hijaz kering kerontang selama 9 bulan. Tanah menjadi hitam seperti abu. Ternak mati. Ribuan orang Badui masuk ke Madinah, kelaparan. Apa yang dilakukan Khalifah? Ia tidak mengadakan rapat koordinasi nasional dengan spanduk besar. Ia bersumpah tidak akan makan daging, tidak akan makan ghee, tidak akan makan enak sampai rakyatnya kenyang. Ia hanya makan roti kasar dan minyak. Perutnya berbunyi keras sampai orang-orang mendengarnya.

Ia menulis surat darurat dengan tangannya sendiri kepada gubernurnya di Mesir, Syam, dan Irak: "Kirim makanan, atau aku akan datang kepadamu." Dan karavan gandum datang bertubi-tubi. Ia membuka dapur umum. Setiap hari 40 ribu hingga 60 ribu orang makan dari Baitul Mal. Ia sendiri yang mengaduk panci. Ia menunda hukum potong tangan karena tahu orang mencuri karena lapar.

Itu pemimpin yang berkorban, bukan yang omon-omon. Ia tidak berkata "prosentase kelaparan kecil kok". Ia merasakan lapar itu di perutnya sendiri. Sumber: Tabaqat Ibn Sa'd, Al-Tabari, Ibn Kathir.

*Umar bin Abdul Aziz*

Ia memerintah hanya 2,5 tahun, tidak punya banyak waktu untuk proyek mercusuar. Yang ia lakukan adalah mematikan proyek-proyek zalim. Ia kembalikan tanah rampasan. Ia hapus pajak yang mencekik petani. Ia beri pinjaman tanpa bunga untuk buka lahan. Hasilnya? Petugas zakat berkeliling bingung mencari orang miskin, karena tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Ia tidak menambah anggaran pencitraan. Ia memotong kebocoran. Sumber: Sirah Ibn Abd al-Hakam.

*Harun Al-Rasyid*

Ia paham bencana dicegah dengan infrastruktur yang tidak terlihat. Irigasi, jembatan, rumah sakit pertama di Baghdad, bahkan rumah sakit keliling di atas unta. Ia tidak menunggu banjir datang baru membangun perahu. Ia atur sungai sebelum sungai marah.

*Sultan Abdul Hamid II saat Gempa Istanbul 1894*

Magnitudo 7,0. 1.500 orang mati, ribuan bangunan runtuh. Apa yang ia lakukan dalam hitungan jam? Ia kirim pejabat tingginya langsung ke lapangan. Ia bentuk Komisi Bantuan dan ia sendiri yang jadi donatur pertama dari uang pribadinya, bukan uang negara dulu. Ia perintahkan toko roti yang masih berdiri untuk menambah produksi, ia bagi tenda, makanan, air. Ia perbaiki observatorium gempa agar tragedi tidak berulang. Sumber: Arsip Ottoman. Tidak ada kata "dana siap pakai ada kok" sambil menunggu. Ada kata "aku duluan yang keluar uang."

Lihat bedanya? Sistem kapitalis hari ini mengajarkan: buat program yang besar, yang terlihat, yang bisa dibagi-bagikan, yang ada angkanya fantastis. Karena program seperti itu seksi secara politik. 5 tahun sudah terlihat hasilnya. Foto bisa dipajang di baliho.

Sementara mitigasi bencana, pendidikan kebencanaan di desa, restorasi gambut, perawatan alat peringatan dini - itu tidak seksi. Payback-nya 20 tahun. Tidak ada pita yang bisa digunting dari desa yang tidak longsor.

Maka anggaran BNPB bisa dipotong sampai 491 miliar tanpa ada yang merasa berdosa. Karena yang menjaga agar tidak terjadi, memang tidak pernah dianggap pahlawan.

Kita sedang menukar masa depan dengan piring hari ini. Kita memberi makan anak hari ini, tapi membiarkan hutan yang akan ia hirup besok terbakar. Kita bangga dengan miliaran porsi, tapi lupa bahwa 50.000 anak yang keracunan itu juga anak-anak yang porsi itu seharusnya menyelamatkan mereka.

Negeri ini tidak kekurangan uang. Negeri ini kekurangan rasa takut. Takut kepada Allah. Takut bahwa setiap rupiah yang dipotong dari penjaga bencana, setiap asap yang dibiarkan menyeberang ke negeri tetangga, setiap anak yang muntah karena piring yang tidak higienis, semua akan ditanya.

Pemimpin yang takut azab Allah tidak akan berkata "prosentasenya kecil". Ia akan berkata "satu anak pun keracunan karena kelalaianku, maka aku yang akan muntah darah di akhirat."

Pemimpin yang takut azab tidak akan berkata "dana ada kalau butuh". Ia akan berkata "aku siapkan sebelum mereka butuh, karena aku yang butuh ampunan-Nya."

Sudah saatnya kita berhenti memuja proyek dan mulai memuliakan pencegahan. Sudah saatnya Islam dijadikan sistem bernegara dengan bencana bukan dianggap beban, tapi dianggap investasi iman. Karena banjir, gempa, dan asap tidak peduli siapa pemimpinya. Ia hanya peduli, apakah tanggul kuat atau tidak. Dan tanggul yang kuat tidak dibangun dengan omon-omon dia harus dibangun dari penerapan Islam secara kaffah.[]