JUMLAH DOKTER KANDUNGAN SURPLUS KOK AKI TINGGI?

Memperihatinkan. Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Ini disampaikan Ketua Umum POGI (Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia )Prof. Dr. dr. Budi Wiweko pada peringatan Hari Kartini di Rumah POGI, Pegangsaan, Menteng, Jakarta pada Selasa (21/4/2026). Beliau menjelaskan, berdasar data yang dia peroleh, tercatat AKI mencapai 189 kasus per 100.000 kelahiran. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara (www.koranindopos.com, 21 April 2026) (1).

Di sisi lain, ironisnya, jumlah dokter spesialis kandungan padahal surplus; tapi faktanya tidak berefek pada pelayanan para ibu hamil. Hal ini disoroti oleh Dosen Departemen Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) Konsultan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Dr. Andon Hestiantoro. Hal tersebut disampaikannya dalam seminar nasional bertajuk “Distribusi Dokter dan Tantangan Nasional” yang diselenggarakan secara daring, Jumat (25/7/2025). Beliau mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sebenarnya mengalami surplus dokter spesialis obstetri dan ginekologi (spesialis kandungan), dengan kelebihan sekitar 900 dokter. Rasio dokter obgyn saat ini mencapai 1–2 per 100.000 penduduk. Tapi faktanya surplus tersebut belum berdampak pada pelayanan yang merata karena problem distribusi. Kepulauan Seribu dan Sukabumi termasuk wilayah yang sulit menemukan dokter obgyn (www.infomase.id, Minggu 27 Juli 2025) (2). Apalagi di daerah 3T seperti Papua, jumlahnya sangat minim. Ini karena tingkat kesejahteraan dan fasilitas di daerah dan daerah 3T jauh jika dibandingkan dengan kota besar. 

AKI tinggi ini membuktikan bahwa negara gagal melindungi nyawa para ibu, terutama ibu hamil. Ini berdampak pada kelangsungan hidup anak. Kesehatan dalam kapitalisme hanya dianggap sebagai komoditas sehingga dipenuhi untuk tujuan materi (keuntungan), bukan untuk pelayanan rakyat. Kapitalisme hanya peduli pada jumlah tenaga kesehatan dengan begitu masifnya membuka jurusan kedokteran di banyak perguruan tinggi, tetapi abai dalam distribusinya; sehingga tetap tidak menyelesaikan masalah. Karena dalam system sekuler kapitalisme, egara hanya menjadi regulator, bukan pengurus rakyat. 

Distribusi dokter kandungan menjadi salah satu penyebab tingginya AKI. Namun, sebenarnya persoalannya sistemis, yaitu terkait jaminan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan infrastruktur kesehatan (ketersediaan faskes, RS, dokter, perawat, bidan, dan lain-lain). Bisa terlihat contoh kasus dari seorang ibu hamil di Papua yang meninggal akibat ditolak 4 RS di sana. Wanita bernama Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia usai diduga terlambat mendapat penanganan dari sejumlah rumah sakit (RS) di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Ibu dan bayinya itu dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan ke RSUD Dok II Jayapura setelah sebelumnya ditolak 4 rumah sakit (www.detik.com, Minggu 23 November 2025) (3).

Penting melihat solusi Islam sebagai sebuah sistem yang solutif, karena berasal dari Sang Pencipta Yang Maha Mengetahui aturan yang terbaik untuk hamba-Nya. Persatuan umat Islam dan penerapan Islam secara sempurna di bawah payung Khilafah itu penting, sesuai ajaran Nabi Muhammad saat beliau hijrah ke Madinah mendirikan Daulah (negara) Islam sebagai pemersatu umat, yang berfungsi melindungi Islam dan kaum Muslimin. Tanpa Khilafah, aturan Islam tak dapat diterapkan secara sempurna sesuai tuntutan keimanan; sesuai petunjuk dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 208 : “Wahai orang-orang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena ia musuh nyata bagimu..”.

Islam memposisikan kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara. Ini menjadi tanggung jawab Khalifah sebagai pemimpin Khilafah, mengacu pada hadis :

“Imam adalah raa’in (pelayan dan pengurus rakyat) dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang ditanggungnya (rakyat)” (Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim).

Maka Khilafah akan menyediakan semua sarana dan prasarana kesehatan; seperti fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan nakes dalam jumlah cukup dan terdistribusi merata di semua wilayah. Tidak boleh ada daerah yang kekurangan layanan kesehatan. Khilafah juga membangun infrastruktur (seperti jalan dan alat transportasi) untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kesejahteraan para dokter dan nakes pun akan diperhatikan oleh Khilafah dengan seksama, dengan memprioritaskan pemenuhan kesejahteraan mereka. Bahkan ada semacam insentif, jika nakes bersedia ditempatkan di pelosok maka gaji dan tunjangannnya semakin besar. Tentu jika ada jaminan seperti ini, tak akan ada nakes yang menolak ditempatkan di pelosok dan tempat terpencil.

Khilafah membiayai sektor kesehatan dari pendanaan Baitul Mal yang merupakan kas negara Khilafah yang bersumber dari banyak hal, di mana yang terbesar adalah dari SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah di seluruh negeri-negeri Islam; sehingga layanan kesehatan bagi rakyat tersedia dengan tarif terjangkau, bahkan bisa gratis. Ini akan mempermudah bagi para ibu hamil untuk cek kesehatan dan penanganan secepatnya saat dibutuhkan Tindakan darurat, sehingga akan meminimalisasi jumlah ibu hami yang meninggal saat akan melahirkan.

Ini juga dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah saat beliau menjadi kepala negara Daulah Islam, yang saat mendapat hadiah seorang Tabib (dokter) dari Mesir, beliau menjadikan Tabib tersebut menjadi Tabib umum bagi masyarakat agar semua bisa berobat tanpa ada diskriminasi. Pada masa kejayaan Islam dulu, Khalifah juga menyediakan dokter keliling yang bisa menghampiri pasien untuk menyembuhkan mereka, di mana pun mereka berada.

Inilah penanganan system Islam dalam naungan Khilafah di bidang kesehatan dalam rangka untuk menekan AKI, agar kesehatan para ibu hamil bisa terjamin sepenuhnya.

Wallahualam bisawab