Derita Rakyat dibawah Bayang-bayang PHK Massal

Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai terlihat di sejumlah kawasan industri. Potensi gelombang PHK disebut mulai menghantam sektor manufaktur hingga industri padat karya di beberapa daerah di Indonesia.

Di tengah tekanan ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kenaikan biaya produksi, banyak perusahaan memilih jalan efisiensi dengan mengurangi jumlah pekerja. Ancaman PHK ini bukan sekadar angka statistik. Karena itu, PHK bukan hanya persoalan hubungan antara perusahaan dan pekerja, melainkan persoalan sosial yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama rakyat bawah.

Salah satu perusahaan yang memutuskan memPHK ratusan karyawannya adalah PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, yang menutup operasional pabriknya. Sebanyak 350 karyawan perusahaan manufaktur yang merupakan bagian dari industri elektronik berorientasi ekspor tersebut terpaksa kehilangan pekerjaan (cnnIndonesia.com, 26/05/2026).

Disisi lain, memperoleh pekerjaan baru semakin sulit karena jumlah lowongan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. Satu lowongan bahkan bisa diperebutkan oleh ratusan hingga ribuan pelamar. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan bukan sekadar soal kompetensi individu, tetapi juga minimnya lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat.

Fakta ini seharusnya mendorong masyarakat untuk melihat akar masalahnya. PHK yang terus berulang bukanlah sekadar akibat kondisi ekonomi sesaat, melainkan konsekuensi logis dari sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. Dalam sistem ini, tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang nilainya ditentukan oleh keuntungan perusahaan. 

Ketika biaya tenaga kerja dianggap mengurangi profit, maka PHK menjadi pilihan yang dianggap wajar dan rasional. Kapitalisme juga mendorong konsentrasi modal pada segelintir pemilik usaha besar. Semakin besar modal yang dikuasai, semakin besar pula kendali mereka terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 

Akibatnya, kesempatan kerja bergantung pada keputusan para pemilik modal, bukan pada kebutuhan masyarakat secara luas. Ketika investasi menurun atau keuntungan menyusut, lapangan pekerjaan ikut menghilang. Padahal kebutuhan masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah tetap ada. 

Dalam kondisi ini, ada dua hal mencolok yang bisa dikritisi. Pertama, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan negara untuk andil dalam mempertahankan keberlangsungan sektor ekonomi yang penting bagi rakyat. Kedua, maraknya PHK ini adalah bukti bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Hal yang pertama, ketidakmampuan negara untuk bertindak lebih tegas dalam mencegah PHK adalah buah dari sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia selama ini. Kebijakan sepenuhnya diberikan kepada korporasi. Undang-undang yang menjadi dasar pengambilan kebijakan itupun, meski dibuat oleh pemerintah, nyatanya hanya berpihak kepada para pemilik modal. Bagaimana tidak, jika pemerintahan itu sendiri dikendalikan dan dikuasai oleh kaum kapitalis. Akibatnya, seringkali para buruh diperlakukan semena-mena.

Kedua, maraknya PHK bisa menjadi tolak ukur kondisi ekonomi sebuah negara. Apabila pemerintah mengatakan bahwa ekonomi sedang dalam keadaan baik, meningkat, bahkan sedang meroket, namun disisi lain gelombang PHK massal tidak bisa dibendung, maka jelas perekonomian negara sedang jatuh. Ekonomi meroket hanyalah klaim sepihak tanpa didukung data dan fakta. Maka rakyat Indonesia tidak boleh terlena. Buruknya perekonomian telah membawa nasib rakyat Indonesia semakin diujung tanduk. Perlu sebuah solusi efisien dan komprehensif sesegera mungkin.

Islam menawarkan solusi paripurna bagi persoalan ekonomi. Namun sayang, sistem ekonomi Islam masih diambil secara setengah-setengah sehingga tidak mampu memberikan dampak berarti. Menerapkan sistem Islam artinya menerapkan semua aturan yang berasal dari Allah SWT tanpa pilih-pilih.

Dikarenakan sistem ini dari Allah, maka tidak akan berpihak kepada korporasi atau pemilik modal, melainkan berpihak pada kemaslahatan seluruh manusia. Setiap masalah yang muncul akan mudah teratasi karena sistem Islam sesuai dengan fitrah manusia, termasuk masalah pengangguran dan PHK.

Sebuah negara bersistem Islam, tidak hanya bertindak sebagai regulator apalagi penonton. Negara memiliki peran yang besar dan bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat. Mencegah PHK artinya mencegah seseorang untuk tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan. Hal ini adalah salah satu hal penting dan krusial yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Islam sebab syariat Islam mewajibkan setiap laki-laki yang sudah balig dan mampu untuk berikhtiar mencari nafkah. Bila syariah menjadi tolak ukur, maka menganggur adalah sebuah kemaksiatan dan negara wajib mencegah hal ini. 

Pemerintahan Islam akan semaksimal mungkin menjaga kestabilan industri dalam negeri agar tidak bangkrut dan menyebabkan PHK serta kemerosotan ekonomi. Menjaga setiap sumber daya alam yang ada di dalam negeri semuanya diolah sendiri bukan diserahkan kepada asing.

Dengan demikian pastilah lapangan pekerjaan terbuka seluas-luasnya bagi rakyat. Negara tidak akan membiarkan setiap laki-laki, terutama kepala keluarga, tidak memiliki pekerjaan. Inilah gambaran sistem Islam yang mampu memberikan solusi dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalisme dan sekularisme yang menggerogoti negara dan memiskinkan rakyat banyak. Sudah seharusnya kita menerapkan sistem Islam demi kemakmuran bangsa dan negara serta kehidupan yang diberkahi oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bisshawab