AKI Masih Tinggi Saat Dokter Surplus

Angka Kematian ibu (AKI) masih menjadi masalah yang belum pernah terselesaikan meski surplus dokter terjadi. Meskipun pemerintah masih menjadikan masalah ini sebagai prioritas namun peningkatan kasus masih terus terjadi. Peningkatan kasus disebabkan oleh beberapa hal seperti pendarahan, pre-eklampsia (hipertensi), keterlambatan rujukan, serta kurangnya pemeriksaan kehamilan yang menyeluruh.

Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyebut, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia memperihatinkan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum POGI Prof. Dr. dr. Budi Wiweko dalam peringatan Hari Kartini di Rumah POGI, Pegangsaan, Menteng, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Prof Budi menjelaskan, berdasar data yang dia peroleh, tercatat AKI mencapai 189 kasus per 100.000 kelahiran. Menurut dia, angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara. ”Di sisi lain, setiap tahun, lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks terdiagnosis, dengan lebih dari 21 ribu kematian. Itu setara satu perempuan meninggal setiap 25 menit,” ungkap Prof Budi. Dikutip dari Koranindopos.com(21/04/26).

Ternyata Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, padahal jumlah dokter kandungan selalu meningkat setiap tahunnya. Namun sayang kebanyakan dokter kandungan terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan di daerah kurang diminati dengan alasan satu dan lain hal. Jarang sekali dokter yang mau ditempatkan di daerah, apalagi daerah  seperti Papua jumlahnya sangat minim.

Salah satu penyebab dokter tidak mau ditempatkan di daerah salah satunya karena tingkat kesejahteraan  dan fasilitas di daerah sangat jauh jika dibandingkan dengan kota besar. Selain itu usaha pemerataan dokter kandungan, misalnya dengan program WKDS, saat ini tidak bisa dilakukan karena dianggap melanggar HAM. Inilah sulitnya membuat aturan ditengah sistem kapitalis yang selalu terbentur dengan aturan lainnya.

Tingginya angka kematian ibu (AKI) merupakan contoh kegagalan negara melindungi nyawa ibu yang sedang berusaha bisa memberikan salah satu penerus bangsa. Hal ini sangat berdampak pada kelangsungan hidup anak kedepannya. Namun memang kesehatan dalam kapitalisme hanya dianggap sebagai komoditas sehingga dipenuhi untuk tujuan materi (keuntungan), bukan untuk pelayanan rakyat.

Kapitalisme hanya peduli pada jumlah tenaga kesehatan, tetapi abai dalam distribusinya sehingga tidak menyelesaikan masalah. Negara hanya menjadi regulator, bukan pengurus rakyat. Bahkan distribusi dokter kandungan yang tidak merata menjadi salah satu penyebab tingginya AKI. Namun, sebenarnya persoalan ini merupakan persoalan sistemis, yaitu yang terkait jaminan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan infrastruktur kesehatan. Seperti halnya ketersediaan faskes, Rumah Sakit, dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya.  

Sesuatu yang berkaitan dengan sistem harus dilawan dengan sistem. Dari masalah ini Islam memberikan solusi yang sistemik terkait AKI. Dalam Islam kesehatan merupakan kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara. Negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan nakes dalam jumlah cukup dan terdistribusi merata. Tidak boleh ada daerah yang kekurangan layanan kesehatan. Khilafah juga membangun infrastruktur (seperti jalan) untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.  

Selain infrastruktur yang memadai didalam Islam juga akan mengatur tentang pendidikan yang layak yang harus dimiliki oleh setiap individu sebelum memutuskan menikah dan mempunyai anak. Mulai dari usia yang cukup agar sistem reproduksi terbentuk sempurna. Memastikan jarak antara anak aman juga berkb. Selain itu negara wajib memberikan pekerjaan kepada laki-laki agar bisa memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil.

Negara dengan sistem Islam akan membiayai sektor kesehatan dari baitulmal sehingga tersedia dengan biaya murah bahkan gratis. Pendapatan Baitul mall bisa dipastikan akan selalu surplus jika diterapkan di negara Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah. Negara akan mengelola setiap aset negara dan akan dikembalikan kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan negara secara bijak.