Kampus Jadi Pabrik Buruh, Apakah Jadi Solusi Lapangan Kerja?

Sejumlah perguruan tinggi negeri mengakui belum menerima informasi resmi ihwal wacana pemerintah menutup program studi yang dianggap tidak relevan lagi dengan industri. Rencana ini digulirkan oleh kementerian pendidikan tinggi sains dan teknologi. Sekretaris jenderal kementerian pendidikan tinggi sains dan teknologi Badrul Munir Sukoco mengatakan wacana menutup program studi dilakukan untuk menekan kesenjangan antara lulusan kampus dan kompetensi yang diperlukan dunia kerja. Kemendikti menurutnya mencatat ada 1,9 juta sarjana yang dihasilkan kampus setiap tahunnya. Jumlah itu dinilai telah membuat para lulusan perguruan tinggi kesulitan dalam mencari pekerjaan, penyebabnya karena kebutuhan di lapangan acap kali tidak cocok dengan latar pendidikan sarjana. (Tempo co 25 April 2026).

Pemerintah melontarkan wacana penghapusan jurusan yang tidak relevan dengan industri. Komisi 10 di DPR menilai mesti ada kajian mendalam tentang berbagai dampak jangan sampai keputusan yang berjangka pendek Karena jika Pemerintah tidak bisa menutup Prodi yang saat ini tidak relevan. Pemerintah juga tidak memiliki kapasitas untuk memprediksi perkembangan industri baik secara nasional dan global. Sekretaris jenderal kementerian pendidikan tinggi sains dan teknologi Badri Munir Sukoco mengatakan bahwa jurusan-jurusan perkuliahan yang dianggap tidak relevan demi menembus target pertumbuhan ekonomi ada peluang untuk dihapuskan. Artinya mungkin keberadaan jurusan perkuliahan sebaiknya perlu menyesuaikan jadi ada beberapa hal yang harus kita eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi yang perlu kita pilih, perlu kita pilah, dan kalau perlu kita tutup. Kalimat ini yang kemudian akhirnya untuk meningkatkan relevansi keputusan. Semua skenario bakal dirumuskan secara komprehensif dan berbasis kajian. 

Sedangkan menurut dosen Ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Nabila Izzati memaparkan bahwa perguruan tinggi dituntut balik modal dengan mensuplai lulusan-lulusan yang siap kerja di industri sebab modal yang diperlukan untuk menembusnya tidak murah. Jadi prodi-prodi dianggap menguntungkan dalam hal ini adalah Prodi yang dekat dengan industri, teknik industri misalnya teknik A teknik B dan seterusnya. bila terserap di pasar kerja.Iironisnya istilah industrialisasi ini berhasil diciptakan di pendidikan tapi tidak di ketenagakerjaan makanya tidak ada yang terserap.

Menurut data pemerintah sendiri (BPS) proporsi tenaga kerja di sektor industri khususnya manufaktur tidak sampai 15% per Februari 2026. Jadi sektor informal itu masih mendominasi, lapangan kerja informal non pertanian misalnya komposisinya menyentuh 46,74% baik di desa maupun di perkotaan, sehingga dari sini angka pengangguran terbuka di kelompok usia muda termasuk lulusan mahasiswa tergolong paling tinggi 14,35% yang rata-rata 20 sampai 24 tahun. Sederhananya, dari sekian banyak pengangguran angkanya 14,35% ini angka yang tinggi. Sebuah tulisan oleh pengamat politik Iwan Januar menuliskan dalam judulnya pendidikan bukan budak industri mengungkapkan rencana penutupan Prodi itu semakin menunjukkan kelemahan negara dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Yang terjadi sesungguhnya Mal distribusi (distribusi yang tidak merata) dari tenaga kerja terdidik yang dibutuhkan di tingkat masyarakat, lalu menutupi ketidakjujuran itu dengan terjadi over supply padahal sederhananya lapangan kerja mestinya diciptakan. Rencana penutupan Prodi ini juga menggambarkan ketidakmampuan negara menciptakan blueprint (cetak biru) 2 dari arah bangsa mestinya negara tidak hanya berpikir apa yang dibutuhkan hari ini tapi juga apa yang dibutuhkan esok hari.

Dampak dari penerapan ideologi kapitalisme, Indonesia memilih tunduk kepada tekanan dunia industri yang kapitalistik alih-alih mengeksplorasi sumber daya alam yang luar biasa, Indonesia memilih mengeksploitasinya di tingkat dasar tidak menjadikan sebagai komoditi ini yang nanti relevan dengan hilirisasi. tetapi perencanaan besar itu. Tidak mungkin kalau suatu negara dipimpin oleh para pebisnis dan pedagang atau oligar-oligar. Negara akan maju bila dipimpin oleh sosok negarawan yang visioner yang punya tekad membawa negaranya menjadi negara besar dan berpengaruh. Ini Membutuhkan perombakan pemikiran yang mendasar bukan sekedar omong-omong.

Islam sebenarnya sudah menawarkan ideologi yang tepat, hanya Islam yang akan membawa negeri ini lebih baik, berpengaruh dan menundukkan bangsa-bangsa yang lain. Mengingat kembali bahwa tujuan pendidikan untuk membentuk kepribadian Islam (pola pikir dan pola sikap serta membekalinya dengan ilmu kehidupan) yaitu diantaranya adalah saintek bukan semata-mata untuk bekerja. Negara islam terbukti menghasilkan ilmuwan yang sejahtera. Juga tanggung jawab negara dalam konteks pemimpin jadi pendidikan itu harus menyiapkan semua aspek terkait dengan anggaran termasuk perguruan tinggi. Seharusnya dibahas bagaimana pendidikan itu bisa dijangkau banyak pihak kemudian berkualitas. Para guru dan para dosen diperhatikan kesejahteraannya.

Wallahu a’lam bishawab.