Nasib PPPK Meresahkan, Negara Lepas Tangan Tanda Kelemahan

Nasib PPPK Meresahkan, Negara Lepas Tangan Tanda Kelemahan

Oleh. Susi Ummu Musa

"Kemana lagi mencari rezeki untuk keluarga karna diusia yang tidak muda lagi sulit mencari kerja" Seperti inilah ucapan salah satu guru yang sangat khawatir jika nanti namanya ikut masuk dari bagian pengurangan PPPK tahun depan, dampak dari pemangkasan anggaran PPPK benar-benar menjadi momok bagi Ribuan guru yang ada dibeberapa wilayah Indonesia. 

Sekali lagi ini masih tentang guru yang benar-benar diperhitungkan dinegri ini, polemik yang belum mendapatkan tempat di negara ini menambah deretan panjang cerita penuh keprihatinan bagi kualitas bangsa ini. 

Dilansir Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengisyaratkan adanya potensi pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027. Langkah ini kemungkinan diambil untuk menjadi opsi menjaga stabilitas fiskal dan memenuhi mandat mandatori belanja daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan bahwa wacana merumahkan tenaga PPPK tersebut telah menjadi pembahasan di tingkat legislatif, khususnya Komisi II DPR RI. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas keterbatasan ruang fiskal daerah.

Tahun depan ada kemungkinan [merumahkan PPPK], karena sudah dirapatkan di Komisi II DPR RI," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Kamis (26/3/2026).

Sangat disayangkan demi menjaga keseimbangan anggaran negara namun melepaskan hak hak yang lain, padahal keberadaan mereka benar-benar diperlukan. 

Bisa kita bayangkan jika pemecatan ribuan PPPK itu benar-benar terealisasi, berapa banyak pelayanan publik yang akan terabaikan akibat kurangnya pegawai? Efisiensi anggaran belanja pegawai menjadi dalih demi mengatasi krisis fiskal. Padahal, semua itu berawal dari kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpikir konsekuensi jangka panjang dalam setiap kebijakan yang dibuat. 

 pada akhirnya rakyat lah dan para pegawai yang menjadi korban ketidak seriusan pemerintah dalam mengurusi setiap kebijakan yang dibuat.

Sampai detik ini masalah guru belum bisa diselesaikan oleh pemerintah, kemelut panjang tenaga pendidik masih saja dilema. 

Bagaimana mungkin Indonesia emas akan terwujud jika guru gurunya saja masih belum diutamakan kesejahteraan nya. 

Bentuk lemahnya negara bisa dilihat dari sistem yang diemban nya, memahami prioritas dengan standar materi dan  manfaat semata sudah bagian yang tidak terpisahkan lagi. 

Sejak awal, skema perekrutan ASN melalui PPPK sudah salah arah. Sistem PPPK mencerminkan logika kapitalisme, karena PHK bisa terjadi pada mereka jika ada aspek yang tidak menguntungkan dan kontrak bisa diputus mengikuti kebijakan penguasa.  

Inilah lemahnya sistem Kapitalis sekuler tidak bisa memberikan solusi secara hakiki sebab aturannya bukan dari ilahi melainkan dari akal manusiawi. 

Wallahu a lam bisaawab