Gonjang-ganjing BBM, Imbas Gejolak Global

BBM bersubsidi dipastikan tidak mengalami kenaikan, sementara harga BBM nonsubsidi tetap berpotensi naik mengikuti mekanisme pasar. Pemerintah memutuskan menahan harga BBM subsidi meskipun rata-rata harga minyak dunia telah mencapai US$100 per barel. Kepastian ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin, 6 April 2026 (BBC.com, 6/4/2026).

Di beberapa tempat masyarakat harus antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, atau membeli secara eceran dengan harga tinggi, pasalnya Kapal tanker Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz. Yang menjadi masalah, perang di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Kalaupun berakhir, Media Askar menilai harga minyak dunia tidak akan kembali ke level semula. Sebab, Iran berencana memberlakukan biaya transit bagi kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz. Tarifnya mencapai Rp33 miliar untuk satu kali lintasan kapal tanker raksasa. Keputusan itu memicu kekhawatiran global karena Selat Hormuz merupakan jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan energi dunia.

APBN menambal subsidi BBM karena harga minyak global naik, tapi tidak mampu bertahan lama, maksimal beberapa minggu. Hal ini sangat membuat miris. Efek perang Iran sangat mempengaruhi lajur perekonomian Indonesia saat ini. Pemerintah pun melakukan langkah-langkah penghematan seperti WFH, pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda 4, pengurangan jumlah hari untuk MBG dan lainnya. Upaya-upaya ini dilakukan agar dapat menghemat energi minyak untuk sementara waktu. 

Pemerintah dilema. Jika harga BBM dinaikkan, inflasi akan meningkat dan terjadi gejolak sosial. Belum naik saja, antrean sudah terjadi di beberapa tempat. Jika tidak dinaikkan, defisit APBN akan makin besar. Meski Indonesia memiliki beberapa kilang minyak akan tetapi tidak bisa mensuplai kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. 

Indonesia net importir minyak sehingga tergantung pada pasokan BBM dari luar. Jika ada masalah dalam pengiriman melintasi selat Hormuz maka berimbas pada ketersediaan pasokan minyak yang ada di Indonesia. Kondisi gonjang-ganjing minyak ini menyulitkan masyarakat, baik untuk mendapatkan BBM maupun menjangkau harga BBM yang naik. Kenaikan inflasi juga makin menjadi ancaman. 

Inilah gambaran negeri yang tergantung pada impor komoditas strategis (BBM). Ekonomi dan politiknya kerap terguncang ketika ada sentimen global. Berbeda dengan negara independen yang berusaha mengupayakan ketersediaan seluruh kebutuhan masyarakatnya sendiri tanpa bergantung pada negra lain.

Solusi Islam terhadap gonjang ganjing masalah BBM yang saat ini terjadi, diperlukannya kemandirian BBM hanya akan terwujud ketika Indonesia tergabung dalam Khilafah dengan negeri-negeri Muslim lain. Minyak yang melimpah di wilayah Arab, termasuk Iran, akan didistribusikan untuk seluruh negeri di wilayah Khilafah. Hal ini akan tercipta jika seluruh negeri-negeri Muslim mau bersatu dalam naungan Khilafah, sehingga tidak terpecah belah seperti saat ini. 

Dengan kemandirian BBM ini, Khilafah akan menjadi negara independen, bahkan adidaya, sehingga politik dan ekonominya tidak mudah terguncang akibat gejolak global. Meskipun memiliki kemandirian BBM, Khilafah tetap menggunakan BBM dengan bertanggung jawab sesuai kebutuhan berdasarkan syariat. Penghematan dilakukan pada hal-hal yang perlu dihemat, bukan pada pelayanan publik atau kewajiban seperti jihad. 

Khilafah juga tetap mengembangkan sumber energi selain minyak, seperti nuklir dan lainnya, sehingga menjamin pemenuhan kebutuhan energi sebagai negara adidaya. Dalam Islam sumber daya alam tidak boleh dimiliki perorangan ataupun asing, kepemilikannya dilindungi negara kelola negara untuk menghasilkan kepentingan masyarakat luas termasuk minyak, air, batu bara dan lainnya.[]