Gonjang Ganjing BBM di Tengah Gejolak Global, Ketergantungan Energi yang Kian Terbuka

Gejolak global saat ini mempengaruhi stabilitas energi saat ini. Situasi ini juga dipicu oleh gangguan distribusi global, kapal tanker milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak dunia. Gangguan tersebut memperlambat pasokan dan memperkuat sentimen pasar terhadap kenaikan harga minyak global. Di berbagai daerah, masyarakat mulai cemas. Antrean kendaraan di SPBU mengular hingga puluhan meter karena warga khawatir terjadi kenaikan harga atau kelangkaan pasokan. Bahkan di beberapa tempat, masyarakat harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM atau membeli secara eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus digunakan untuk menambal subsidi BBM agar harga tetap terjangkau. Namun kemampuan fiskal ini terbatas. Jika harga minyak dunia terus meningkat, pemerintah diperkirakan hanya mampu menahan tekanan subsidi dalam waktu relatif singkat. Untuk merespons kondisi ini, pemerintah mulai mendorong berbagai langkah penghematan seperti kebijakan work from home (WFH), rencana pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda empat, hingga penyesuaian beberapa program layanan publik. Pemerintah menjamin BBM non subsidi dalam negeri tidak naik. Namun BBM non subsidi mengalami kenaikan. 

Situasi ini menempatkan dalam posisi dilematis. Jika harga BBM dinaikkan, dampaknya hampir pasti memicu inflasi yang lebih tinggi serta berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan BBM selalu diikuti kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Bahkan sebelum ada keputusan kenaikan pun, Kebutuhan harian yang semakin meroket dipicu harga plastik yang naik akibat kelangkaan bahan baku. masyarakat sudah mulai bereaksi dengan antrean panjang di SPBU. 

Sebaliknya, jika harga tidak dinaikkan, beban subsidi akan semakin besar dan memperlebar defisit anggaran negara. Ketika harga minyak dunia meningkat tajam, pemerintah harus mengalokasikan dana yang sangat besar hanya untuk menjaga harga BBM tetap stabil.

Persoalan ini tidak terlepas dari posisi Indonesia sebagai net importir minyak. Artinya, kebutuhan BBM nasional tidak sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga harus bergantung pada pasokan impor. Ketika terjadi gangguan distribusi global atau kenaikan harga minyak dunia, dampaknya langsung terasa pada kondisi ekonomi nasional.

Ketergantungan terhadap impor komoditas strategis seperti minyak membuat stabilitas ekonomi dan politik negara mudah terguncang oleh sentimen global. Gangguan geopolitik, konflik kawasan, atau hambatan jalur perdagangan dapat dengan cepat memicu lonjakan harga dan ketidakpastian pasokan. Akibatnya, masyarakatlah yang paling merasakan dampak, baik melalui kesulitan mendapatkan BBM maupun melalui kenaikan harga yang memicu inflasi.

Kondisi ini menggambarkan rapuhnya sistem energi yang tidak memiliki kemandirian penuh. Selama kebutuhan energi utama masih bergantung pada pasokan luar negeri, gejolak global akan terus menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi dalam negeri.

Dalam Islam, pengelolaan sumber daya strategis seperti minyak tidak hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai kekayaan umat yang harus dikelola negara untuk kemaslahatan bersama. Sistem pemerintahan Islam menempatkan sumber daya alam yang besar—termasuk minyak dan gas—sebagai kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai segelintir pihak.

Kemandirian energi hanya akan dapat terwujud ketika negeri-negeri Muslim yang memiliki cadangan minyak besar terintegrasi dalam satu sistem pemerintahan yang sama. Dalam konstruksi politik Islam, penyatuan wilayah-wilayah Muslim dalam sebuah pemerintahan khilafah memungkinkan distribusi sumber daya strategis, termasuk minyak, dilakukan secara terkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh wilayah.

Wilayah Timur Tengah seperti Arab dan Iran dikenal memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Jika sumber daya tersebut dikelola secara kolektif dan didistribusikan ke seluruh wilayah Muslim, maka ketergantungan terhadap pasar global dapat dikurangi secara signifikan. Dengan kemandirian energi, stabilitas ekonomi dan politik negara juga akan lebih kuat menghadapi tekanan geopolitik dunia.

Namun kemandirian energi dalam sistem Islam tidak berarti penggunaan sumber daya secara berlebihan. Pengelolaan energi tetap dilakukan secara bertanggung jawab sesuai kebutuhan masyarakat dan prinsip syariat. Negara akan memastikan pemanfaatan energi dilakukan secara efisien tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Selain itu, negara juga akan mengembangkan sumber energi alternatif seperti teknologi nuklir dan sumber energi lainnya untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi jangka panjang. Diversifikasi energi ini menjadi bagian penting untuk menjaga kekuatan negara sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara stabil.

Gonjang-ganjing BBM yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan kenaikan harga atau antrean di SPBU. Ia menunjukkan persoalan struktural yang lebih dalam, yaitu ketergantungan pada pasokan energi global. Selama kemandirian energi belum terwujud, setiap gejolak geopolitik dunia akan terus berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi nasional.

Karena itu, solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan menambah subsidi atau melakukan penghematan sementara. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar dalam cara negara mengelola sumber daya energi dan membangun kemandirian strategis agar kesejahteraan masyarakat tidak terus bergantung pada dinamika pasar global.