DI BALIK BERBALIKNYA ARAH SIKAP MUI DAN ORMAS ISLAM DENGAN MENDUKUNG BoP

Sikap masyarakat terhadap BoP (Board of Peace), Lembaga Perdamaian Gaza buatan Amerika, terpecah. Ada yang mendukung, ada yang menentang. Tapi mayoritas menentang. Termasuk MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai perlambang wakil suara umat Islam. Sayangnya berakhir antiklimaks. Paska mereka dipanggil oleh Presiden Prabowo dengan beberapa pimpinan ormas Islam lainnya. Tentu ini menuai kekecewaan mayoritas umat Islam yang suara hatinya masih mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, menyatakan pihaknya mendukung Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Dukungan ini disampaikan usai menghadiri undangan Presiden RI Prabowo Subianto. "Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja (mendukung Indonesia gabung BoP). Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan," kata Anwar kepada wartawan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/2/2026) (www.inilah.com, Selasa 3 Februari 2026) (1).

Ini sikap yang sangat menyakitkan. Di saat muslim Palestina jutaan dibunuh Israel dengan Amerika sebagai pendukung utamanya, mereka malah setuju untuk duduk Bersama dengan penjajah laknatullah Israel dan Amerika. Dan yang lebih menyakitkan lagi bagi umat Islam Indonesia, mereka adalah para ulama yang harusnya paling tahu syariat, bahwa haramnya mendukung pihak yang menebar kezaliman seperti Amerika; tapi kok malah didukung program menyesatkannya. Maka tidak heran jika di Tengah umat Islam timbul kecurigaan ada deal-deal politik antar pemerintah dengan MUI dan ormas-ormas Islam yang hadir di pertemuan tersebut.

Kita perlu memahami potret negara Amerika Serikat (AS), si pendukung Israel untuk menjajah Palestina. Amerika selalu mencitrakan dirinya sebagai penjaga utama demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan tatanan internasional. Ini digaungkan di berbagai diplomasi, media global, serta berbagai institusi internasional yang di bawah kendalinya. Tapi praktik geopolitik AS justru menunjukkan kebalikannya. AS melakukan banyak intervensi militer, operasi intelijen, sanksi ekonomi sepihak; hingga rekayasa pergantian rezim di berbagai negara. Inilah potret buruk AS yang lebih mementingkan kepentingan Kendal pengaruhnya, daripada nilai-nilai demokrasi dan HAM yang dia koar-koarkan selama ini.

Demokrasi dan HAM hanya jadi alat legitimasi untuk membenarkan agresi AS atas negara lain, tak peduli jika sampai menewaskan jutaan nyawa manusia tak berdosa. Inilah kecongkakan kekuasaan yang lahir dari posisi dominan AS dalam sistem internasional pasca-Perang Dunia II. Krisis Iran saat ini contohnya, ternyata bukan hanya persoalan ekonomi lokal, tapi cerminan tatanan internasional yang dikuasai penguasa jahat AS yang memaksa dunia mengikuti kepentingannya; menempatkan dirinya sebagai hukum internasional yang harus dipatuhi penduduk dunia. Akhirnya Langkah AS selalu berstandar ganda dalam penegakan hukum dan HAM.

AS juga menjadi penyebab utama instabilitas dunia. Keberadaannya tidak kunjung mewujudkan perdamaian dan keamanan global, tapi malah melahirkan konflik berkepanjangan. Dampaknya hancurlah negara-negara lemah dan krisis kemanusiaan berkepanjangan. Rangkaian konflik bersenjata yang melibatkan AS di seluruh dunia, memperlihatkan pola kekerasan militer yang berorientasi hanya pada kepentingannya. Perang AS di Vietnam misalnya, tidak hanya menelan jutaan korban warga Vietnam, tetapi juga meninggalkan luka ekologis dan kesehatan jangka panjang akibat penggunaan senjata kimia. Dampaknya sampai saat ini hadir dalam bentuk cacat lahir dan kerusakan lingkungan permanen. Begitu juga di Irak, Afganistan dan Libya. Jutaan rakyat sipil menjadi korban. Akan tetapi, AS tak merasa bersalah sedikit pun. Juga tak ada sanksi internasional atas kejahatannya. Di Afganistan juga sama, AS malah mewariskan trauma kolektif dan kehancuran sistemik. Di Libya pun, AS memicu kekacauan berkepanjangan. Yang paling mutakhir adalah kasus penculikan pemimpin Venezuela oleh AS secara semena-mena. 

Keseluruhan kasus di atas menegaskan bahwa intervensi AS berfungsi sebagai alat dominasinya di dunia global, bukan untuk penegakan kemanusiaan dan perdamaian. Sehingga hak politik negara lain menjadi komoditas yang dapat dipertukarkan demi kepentingan geopolitik dan keamanan nasional AS. Prinsip kedaulatan dan kesetaraan antarnegara pun diterjang. Kebijakan AS inilah bentuk kezaliman struktural.

Kezaliman (zhulm) dalam Islam mencakup segala bentuk penyimpangan dari kebenaran dan keadilan yang telah Allah tetapkan. Tidak hanya kekerasan fisik semata, tetapi mencakup pelanggaran terhadap hak Allah SWT, hak manusia dan tatanan keadilan secara menyeluruh. Pelanggaran terhadap hak Allah SWT terwujud dalam bentuk pengingkaran terhadap hukum-hukum-Nya. Ini mengacu pada firman-Nya :

“Siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah para pelaku kezaliman” (TQS al-Maidah [5]: 45).

Al-Quran secara tegas mengecam dan melarang segala bentuk kezaliman ini, baik dalam skala personal maupun struktural dan negara. Allah SWT berfirman: 

“Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya” (TQS Ghafir [40]: 31).””

“Allah tidak menghendaki kezaliman bagi seluruh alam” (TQS Ali ‘Imran [3]: 108).

Bahkan sekadar cenderung, apalagi mendukung, pada pelaku kezaliman, telah diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras: 

“Janganlah kalian cenderung kepada para pelaku kezaliman yang menyebabkan kalian disentuh oleh api neraka. Sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kalian tidak akan ditolong” (TQS Hud [11]: 113). 

Karenanya haram mendukung kezaliman AS. Termasuk kezaliman AS seperti Board of Peace (BoP) walau ada kata “damai”nya, walau dengan dalih demi masa depan Gaza. Sebab rekam jejak politik dan sejarah AS jelas-jelas penuh dengan aneka kejahatan internasional. Maka aneh saja jika masih ada banyak pihak, yang terdiri dari penguasa muslim, kalangan intelektual, ulama atau ormas Islam, yang masih “berprasangka baik” terhadap gembong penjahat kafir internasional yang culas seperti AS

Islam memberi solusi yang nyata, yaitu dengan Khilafah. Khilafah adalah solusi ideologis dan sistemik untuk menghadapi dan melawan kezaliman global AS. Karena Khilafah sebagai institusi pemerintahan Islam global, tidak akan berhenti pada kecaman moral. Khilafah menawarkan kerangka institusional kekuasaan yang nyata. Yaitu dengan penyatuan umat Islam sedunia yang selama ini terpecah dalam banyak negara-negara bangsa yang lemah dan saling terpisah. Penyatuan ini akan melahirkan daya gentar global, yang mampu mencegah agresi, intervensi dan pemaksaan kehendak oleh kekuatan hegemoni negara adidaya batil seperti AS. Dengan persatuan di bawah Khilafah, umat Islam tidak lagi berada pada posisi defensif dan reaktif, tapi mampu aktif dalam politik global. Allah SWT dengan tegas memerintahkan kepada kaum Muslim untuk bersatu:  

“Berpeganglah teguhlah kalian semuanya pada tali (agama) Allah dan jangan bercerai-berai” (TQS Ali Imran [3]: 103). 

Hal ini sejalan dengan fungsi Kekhilafahan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw.: 

“Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu adalah perisai; manusia berperang di belakangnya dan berlindung dengan dirinya” (HR al-Bukhari Muslim). 

Dalam Khilafah, kaum tertindas, termasuk rakyat P4lest1n4, tidak hanya sebatas isu; akan tetapi sebagai amanah yang wajib dibela secara politik, hukum dan bahkan militer dengan jihad. Khilafah berfungsi bukan hanya sebagai simbol persatuan umat, tetapi juga untuk menghentikan kezaliman dari negara adidaya yang zalim seperti AS. Kecongkakan dan kezaliman yang dilakukan AS adalah perwujudan dari sistem Kapitalisme global yang dibangun di atas dominasi kekuatan dan kepentingan hegemonik. Selama tatanan internasional masih dikendalikan oleh Kapitalisme global dan AS sebagai gembongnya, maka selamanya keadilan global akan tetap menjadi retorika kosong. Karenanya tidak ada pilihan lain bagi umat Islam sedunia selain memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah, sebagai pemersatu umat dalam bentuk negara adidaya, yang akan mampu menghadang kecongkakan dan kezaliman AS; juga akan menebarkan rahmat bagi alam semesta. 

Wallaualam Bisawab