Dari Meja Makan ke Meja Perawatan, Ironi Program MBG

Satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di kecamatan Margorejo kabupaten Pati yang dikelola yayasan patriot Bangsa hingga kini belum beroperasi. Penghentian ini dilakukan menyusul dengan dugaan keracunan makanan yang dialami puluhan siswa usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG) Ketua satgas MBG kabupaten Pati Risma membenarkan insiden ini yang menimpa puluhan pelajar tersebutTtercatat sebanyak 23 siswa mengalami gejala mual pusing hingga muntah setelah mengkonsumsi menu MBG pada senin 9 Februari 2026. (kompas.com 14/02/2026).

Program makan bergizi gratis dengan anggaran besar yang digagas pemerintah pada mulanya bertujuan mengatasi masalah gizi anak dan stunting. Namun, serangkaian kasus keracunan MBG berulang justru menunjukkan bahwa program ini lebih menyerupai proyek politik daripada program gizi generasi. Alih-alih menjamin gizi MBG justru mengancam kesehatan generasi akibat lemahnya standar keamanan dan pengawasan. Bahkan untuk sekedar higienis bersih dan sehat pemerintah gagal melakukannya.

Kasus keracunan makanan, distribusi, pengawasan dan minimnya kontrol kualitas menunjukkan bahwa MBG belum memiliki sistem pengawasan yang memadai padahal peserta didik adalah kelompok rentan yang seharusnya mendapat perlindungan maksimal ketika makanan yang seharusnya bergizi justru menjadi sumber penyakit. Tidaklah berlebihan kita meminjam ungkapan makan bergizi yang ternyata tidak bergizi, makan gratis yang ternyata juga tidak gratis. Atau istilah warganet yg mengatakan MBG adalah makan bakteri gratis. Menimbulkan pertanyaan baru “Apakah program ini layak untuk dipertahankan?”

Mandulnya keberadaan ahli gizi dalam setiap SPPG pun terlihat tak kala keracunan massal terjadi berulang. Bukankah penempatan ahli gizi bertujuan untuk menjamin keamanan dan pemenuhan gizi anak-anak? Lantas kenapa tugas dan fungsi tersebut tidak berjalan? ini menjadi indikator bahwa pengawasan terhadap kinerja SPPG masih lemah dan tidak terkontrol. Anehnya lagi, kepala BGN adalah ahli serangga bukan ahli gizi tidak nyambung bukan jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya apa yang akan terjadi?

Sejatinya program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh bukan hanya dari sisi teknis tetapi juga ideologis dan struktural. Jika negara ingin menjamin gizi generasi, pola pikir menjadikan rakyat sekedar objek proyek politik harus ditinggalkan. Pemenuhan gizi adalah tanggung jawab negara sehingga segala hambatan terhadap tujuan tersebut wajib dihapus. Negara yang menerapkan Islam kaffah bertindak sebagai roin wa Junnah (pengurus sekaligus pelindung rakyat). Konsep ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok bukan sekedar janji politik melainkan tanggung jawab penuh negara yang dapat diwujudkan melalui mekanisme syariat Islam.

Setiap program yang ditujukan bagi rakyat akan dirancang secara cermat dipersiapkan dengan baik serta diawasi dan dikendalikan secara menyeluruh. Negara juga akan memanfaatkan tenaga profesional atau para ahli sesuai dengan tujuan program, misalnya dalam penyediaan makanan gratis harus melibatkan ahli gizi. Negara memastikan pemenuhan gizi masyarakat dengan memastikan distribusi pangan dilakukan secara merata berkualitas dan dengan harga terjangkau hingga ke pelosok. Tidak ada diskriminasi wilayah, setiap individu berhak atas akses pangan yang sehat sebagai bagian dari hak dasar rakyat yang dijamin syariat.

Pada masa kekhalifahan Utsmaniyah layanan makan bergizi gratis diwujudkan melalui pendirian imaret atau dapur umum berbasis wakaf yang berlangsung sejak abad ke-14 hingga abad ke-19. Imaret pertama kali dibangun di Iznk mekece oleh Sultan Orkhan. Setiap imaret berfungsi menyiapkan makanan untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari pengurus masjid guru murid sufi hingga pelancong dan warga lokal yang membutuhkan. Kesejahteraan dalam hal gizi pun dirasakan oleh masyarakat.

Wallahu ‘alam bishawab.