BoP Dan Perdamaian Sejati Bagi Gaza

Amerika semakin menunjukkan posisi tawarnya di konstelasi politik internasional. Perhatiannya pada politik di area Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel, kian besar. Jikalau sebelumnya ada di balik layar (lihat referensi 1), maka sejak awal tahun kemarin, AS tampil langsung di podium. Menjadi "ketua" Dewan Perdamaian, mengajak pendukungnya terkait ide penanganan Gaza. 

Menurut Wikipedia, Dewan Perdamaian atau Board of Prace (BoP), adalah badan pengawas multilateral yang dibentuk pada 15 Januari 2026 untuk mengawasi pelaksanaan Rencana Perdamaian Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rencana Perdamaian Gaza tersebut merupakan kesepakatan antara Israel dan Hamas pada 9 Oktober 2025 dan telah disahkan melalui Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Board of Peace bertugas mengawasi pengakhiran permanen perang di Gaza, penyelesaian krisis sandera, perlindungan warga sipil, rekonstruksi Jalur Gaza, serta kemajuan proses perdamaian Israel–Palestina yang berkelanjutan. Organisasi ini bertujuan untuk "mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik". [2]

Saat ini Israel telah resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump pada Rabu (11/2). Momen bergabungnya Israel ke BoP ini dilakukan sepekan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi perdana BoP pada 19 Februari 2026. BoP merupakan salah satu poin dari 20 rencana Trump atas Gaza dengan anggota dewan ditugaskan mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Tercatat 26 negara telah menjadi anggota BoP termasuk Indonesia.[3]

Dunia selama ini sudah melek fakta bahwa peristiwa Gaza adalah sebuah genocida yang terencana. Dunia juga sudah tahu nama-nama aktor politik yang menjadi pendukung dan pemelihara energi genosida. Maka mungkinkah fakta yang sudah terang ini kemudian diabaikan demi memberi dukungan "perdamaian" yang dirancang demi mengamankan genosida? 

Upaya perdamaian tidak selalu sejajar dengan keadilan. Terlebih jika istilah itu lahir dari tangan penjajah yang masih berlumuran darah dan air mata penduduk Gaza dan negeri lainnya di Palestina. Perdamaian bisa jadi hanya dijadikan lebeling untuk memuluskan rencana kontrol penuh kendali Gaza oleh pihak asing. 

Gaza adalah bagian dari negeri yang dihuni kaum mukmin, sehingga wajib bagi muslim lainnya untuk tidak membiarkannya dicabik-cabik oleh kekuatan kafir. Apalagi secara tegas Allah tidak akan memberikan jalan bagi kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin (dalam Alquran surat An-nisa' ayat 141). Maka dengan adanya keimanan dan naluri kasih sayang kemanusian yang hidup, bagaimana mungkin muslim memberi dukungan pada "perdamaian" versi penjajah? 

Adakah Ladang Kapitalis di Gaza?

Perdamaian bisa saja sekadar dijadikan lebeling untuk memuluskan rencana kontrol penuh kendali Gaza oleh pihak asing. Apalagi motif kendali atas Gaza ini sarat dengan aroma kapitalis. Terlebih potensi alam dan potensi geografis Gaza sangat luar biasa. Ladang laut Gaza, yang terletak hampir 32 km (20 mil) di lepas pantai wilayah kantong yang terkepung itu. Hingga saat ini, harta karun itu masih belum dikembangkan meski diperkirakan menampung 28 miliar meter kubik (1 triliun kaki kubik) gas alam. Sebenarnya menurut studi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Perdagangan dan Pembangunan, UNCTAD, Palestina memang kaya cadangan minyak dan gas. Tak hanya lepas pantai Gaza, tapi juga area C Tepi Barat. [4]

Terkait Gaza, sudah pernah mengemuka juga mengenai konsep Riviera of The Middle East. Konsep “Gaza Riviera” pertama kali muncul dalam wacana ketika Donald Trump secara retoris menggambarkan Gaza sebagai lokasi pesisir yang memiliki potensi ekonomi besar jika seluruh wilayah tersebut dibangun ulang dengan investasi besar dan struktur modern.Istilah ini mengacu pada ide menjadikan Gaza layaknya Riviera di Mediterania dengan kawasan wisata, fasilitas hunian kelas atas, dan pusat komersial yang menarik investor dari seluruh dunia. Di mata Trump sendiri, Gaza bukan sekadar wilayah konflik tetapi juga aset real estate potensial yang bisa berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan berkelas internasional di masa depan. [5]

Paradigma kapitalis tidak mengenal konsep makan siang gratis. Jika sudah mengeluarkan banyak modal, maka tentu berharap keuntungan yang sepadan. Apalagi prinsip ekonominya meyakini bahwa modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya, wajar jika untuk menjalankan pabrik keuntungan ini dibutuhkan modal, meskipun harus ditopang oleh iuran triliunan dari pendukungnya. Sehingga dari satu sisi, terbaca kenapa ada ambisi yang begitu luar biasa di tanah Gaza dan sekitarnya. 

BoP dan Kecerdasan Politik

Sejauh ini, Gaza Palestina masih menjadi objek dalam BoP. Walaupun yang dikoarkan adalah perdamaian dan stabilitas Gaza, namun nama negaranya belum ada di member. Sebaliknya, Israel sudah tergabung, begitu juga dengan beberapa negera dengan mayoritas penduduk muslim. Maka sebenarnya perdamaian bagi siapa yang dijamin dari BoP ini? 

Publik dunia, apalagi mereka yang berhati nurani, atau yang beriman, atau yang mengikuti perkembangan Gaza dari sumber terpercaya, tentu sudah tahu jawabannya. Lembaga ini menginginkan perdamaian tetapi tidak menuntut pemicu malapetaka dan pelaku genosida sama sekali. Lembaga ini juga tidak menuntut pengembalian tanah-tanah yang direbut paksa dari penduduk Palestina. Lembaga ini bahkan belum membuka pintu bantuan dan penyelamatan hak hidup dasar bagi pengungsi. 

Sehingga secara politik, kebijakan apa yang diagendakan BoP untuk benar-benar menormalkan Gaza? Ataukah justru perdamaian dimanfaatkan untuk normalisasi genosida dan pelakunya? Kecerdasan politik sangat diperlukan untuk membaca rencana dan sepak terjang penjajah atas Palestina. Agar bukan dukungan pada kejahatan yang diberikan, tali justru pembelaan sebagai sesama muslim sekaligus sebagai bagian dari menunaikan amanah undang-undang dasar. 

Panggung politik internasional ini terbaca tidak menampakkan keberpihakan sejati pada Gaza. Berbagai perundingan yang akan dilakukan pun masih sulit diharapkan. Apalagi fakta menunjukkan bahwa dengan begitu banyaknya perundingan, Gaza Palestina belum juga merdeka. Terlebih perundingan biasanya dipimipin oleh kafir Barat. Bukankah Alquran surat Al-maidah ayat 51 melarang menjadikan pemimpin selain muslim? 

Sudah saatnya ada kekuatan politik yang semakin besar, yang terus mengarahkan opini dunia bahwa solusi atas Gaza Palestina adalah pembebasan. Yakni mengusir penjajah dan antek-antek yang menyusup dari tanah kaum muslimin. Jika mereka memerangi, bukankah balasan yang setimpal adalah melawan lalu mengusir balik? Oleh karena itu dibutuhkan kekuatan besar Islam yang bisa menjalankan peran ini. 

Sebuah kekuatan yang menyatukan militer kaum muslimin untuk benar-benar membela saudara seimannya. Yang dikomando oleh satu pemimpin IsIam, sebagaimana dahulu di masa kekhalifahan Abbasiyah, Shalahuddin Al Ayyubi berhasil mengusir penjajah dari tanah Palestina. Kembalinya kekuatan dibawah komando Islam inilah yang pada dasarnya bisa diharapkan untuk membawa perdamaian bagi Gaza Palestina dan negeri-negeri muslim lainnya. Sehingga rasional jika ada cita-cita untuk kembali menyatukan kaum muslimin sedunia, dengan satu kendali kepimpinan. Dan bukankah itu penting? []