Board of Peace, Ancaman bagi Baitul Maqdis

Sampai detik ini, rakyat Gaza, Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya. Mereka masih harus mendapat intimidasi dan tekanan dari pasukan Yahudi Israel. Meski statusnya sudah gencatan senjata, tetapi pasukan Israel masih terus membombardir wilayah Gaza. Tak sedikit nyawa rakyat Gaza melayang akibat agresi militer di Gaza sejak Oktober tahun 2023 lalu.

Dilansir setkab.go.id (22/01/2026), Indonesia telah bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi Amerika Serikat (AS). Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto tampak optimis terhadap perdamaian di Gaza dalam waktu dekat. Baginya, bergabung dengan BoP menjadi langkah nyata untuk mendukung perdamaian di Palestina.

Hal ini juga menjadi bukti komitmen Indonesia dalam perdamaian dunia. Menurut Presiden RI ke 8 tersebut, kondisi rakyat Gaza berangsur membaik. Adapun bantuan kemanusiaan sudah dapat masuk ke wilayah Gaza. Oleh karenanya, ia berharap Indonesia dapat turut andil dalam perdamaian di Gaza, Palestina. Sebagai contoh, dengan bergabung pada Dewan Perdamaian yang diketuai Presiden AS Donald Trump.

Dilansir dari laman cnbcindonesia.com (29/01/2026), Menteri Keuangan Purbaya menanggapi pertanyaan terkait dari dana yang digunakan untuk iuran Indonesia dalam BoP. Adapun AS digadang-gadang meminta iuran sukarela sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,7 triliun. Kemudian, dana yang akan dianggarkan untuk iuran sukarela tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan BoP dibentuk untuk melakukan rekonstruksi di Gaza. Faktanya, rekonstruksi sebuah negara tentu membutuhkan dana yang besar. Dengan demikian, iuran sukarela tersebut digunakan untuk rekonstruksi Gaza. Tambahnya, Indonesia akan menjadi anggota tetap, jika membayar iuran tersebut.

Seperti yang kita ketahui, BoP merupakan produk keluaran AS. Adapun AS menjadi kiblat sistem ekonomi kapitalisme. Tentu, ada udang di balik batu, yakni kepentingan geopolitik dan ekonomi AS sendiri. Alih-alih ingin membebaskan Gaza, Trump ingin menguasai Gaza sepenuhnya. Sebagai contoh, program rekonstruksi Gaza dengan nama ‘New Gaza’ melancarkan AS untuk membangun gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen.

BoP yang disebut-sebut sebagai Dewan Perdamaian untuk Palestina, tetapi nyatanya tidak melibatkan Palestina itu sendiri. Sekitar 21 negara di dunia telah bergabung dengan BoP, sedangkan negeri-negeri muslim tampak mendominasi. Sejatinya, keikutsertaan negeri-negeri muslim tersebut menjadi bentuk pengkhianatan terhadap muslim Gaza.

Dalam sistem kapitalisme, yang kuat akan senantiasa menindas yang lemah. Mereka yang berkuasa tentu memiliki andil untuk menentukan dan mengatur permainan. AS sebagai negara adidaya saat ini tampak terang-terangan mengatur BoP. Sebelumnya, AS memilih meninggalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Trump membuat Dewan Perdamaiannya sendiri.

Tak sampai di situ, Donald Trump juga akan menjadi ketua tunggal yang akan menjabat selamanya. Dari sini, sudah jelas keberadaan BoP adalah senjata bagi AS untuk mengendalikan dunia. Adapun negeri-negeri muslim hanya menjadi penonton yang harus mengikuti aturan penyelenggara. Dengan demikian, bentuk neokolonialisme kian gencar melalui BoP yang mana jelas produk kapitalisme.

Seperti yang kita sering dengar, Islam rahmatan lil ‘alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Dengan kata lain, Islam pasti hadir membawa kebaikan. Sayang, kaum muslimin hari ini berada dalam keterpurukan. Sebagai contoh, Palestina kini terancam hilang dari peradaban dunia.

Sejak agresi militer yang dilakukan pasukan Zionis Yahudi Israel pada Oktober tahun 2023 lalu, lebih dari 70.000 warga sipil tewas. Adapun gencatan senjata nyatanya hanya omong kosong belaka. Penjajah Yahudi tersebut acapkali melanggar janji dengan terus membombardir wilayah Gaza. Dengan demikian, sudah seharusnya yang dilakukan adalah mengusir para penjajah tersebut.

Dalam Islam, memerangi kaum kafir yang memusuhi kaum muslimin adalah sebuah kewajiban. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman, “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan,” (TQS. Al-Baqarah: 191).

Syariat Islam telah mensyariatkan jihad melawan kaum kafir penjajah. Dalam hal ini, kemerdekaan hakiki bagi Gaza hanya dapat tercapai jika Zionis Yahudi hengkang dari tanah Palestina. Oleh karenanya, kaum muslimin harus bersatu melawan penjajah laknatullah Israel tersebut. Untuk tujuan ini, hanya kepemimpinan Islam global yang mampu mengomando jihad akbar melawan Zionis.

Tanpa menunda-nunda lagi, negeri-negeri muslim seharusnya bersatu melawan kafir penjajah dan sekutunya. Sebaliknya, mereka tidak boleh bersekutu dengan negara kafir harbi fi’lan yang akan selalu memusuhi Islam. Oleh karena itu, umat harus bersegera menegakkan kepemimpinan Islam seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin, yakni Khilafah Islamiyah. Dengan demikian, muslim Palestina dapat segera tertolong, dan tanah Baitul Maqdis tidak akan terancam hilang.

Wallahu a’lam bishshowab. []