BERGABUNG DENGAN BOP, PENGKHIANATAN TERHADAP PALESTINA

Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan ini diambil sebagai wujud komitmen aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian global, khususnya mendukung upaya perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina.Presiden Prabowo Subianto menilai keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian menjadi langkah strategis untuk berperan langsung dalam stabilitas kawasan. Pemerintah Indonesia juga menilai Dewan Perdamaian berpotensi menjadi motor rekonstruksi Gaza, membantu pemulihan tata kelola sipil, serta menjamin transisi menuju perdamaian yang berkelanjutan wilayah tersebut.CNBCindonesia.com

Sementara itu, pengamat hubungan internasional, menilai Indonesia akan punya peran lebih kuat dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Asalkan punya agenda yang jelas. Tanpa itu, hanya akan jadi "antek asing". Dalam pernyataan bersama sebelumnya, setidaknya delapan pemimpin negara, termasuk Indonesia menyatakan keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian ini.Lembaga yang diklaim akan mengurus Gaza ini memicu kekhawatiran sekaligus beragam pertanyaan tentang peta politik internasional. Salah satu informasi terkait "Dewan Perdamaian" yang memicu kritik adalah susunan anggota dewan eksekutifnya yang tidak memasukkan warga Palestina, tapi justru melibatkan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang mendukung invasi Irak pada 2003. Informasi lain yang melahirkan pertanyaan adalah terkait biaya yang harus dibayar anggota permanennya, sebesar US$1 miliar (Rp16,9 triliun).selain itu, bagaimana lembaga ini akan mengambil alih peran PBB juga urung terjawab.

Bergabung dengan BOP merupakan Penghianatan bagi muslim Palestina. Pembentukan BOP oleh Trump mencerminkan arah politik luar negri Amerika Serikat,yaitu politik imprealisma.sebagai negara-negara yang berideologi kapitalis,Amerika Serikat berambisi untuk menjadikan semua kawasan ada dalam dominasi dan genggamannya khususnya kawasan timur tengah dan jajarannya. Amerika Serikat merupakan negara penjajah, tapi masih tetap ada negara yang berharap mewujudkan perdamaian bersama Amerika Serikat termasuk Indonesia. padahal sudah jelas rekam jejak invansi dan kekerasan Amerika Serikat. mulai dari Vietnam pada tahun 1954-1975, 2 Juta warga sipil tewas diseluruh Vietnam, di Korea sejak tahun 1950-1953,1-3 juta warga tewas sebagai korban, Irak sejak tahun 2003-2011, 1,2 Juta warga sipil tewas akibat embergo dan invansi Amerika Serikat, kemudian Afganistan sejak tahun 2001-2021 sedikitnya 50 ribu warga sipil tewas,Libya tahun 2011 sedikitnya 509 ribu warga sipil tewas 1,500 hilang hingga sekarang tercatat genosida yang terjadi di Gaza juga termasuk ikut campur tangan Amerika Serikat dan lebih dari 15 negara yang menjadi korban agresif militer Amerika Serikat dengan jutaan korban jiwa. Maka harusnya jelas bahwa Amerika Serikat adalah negara agresor,kriminal,brutal bahkan negara paling berbahaya didunia bagai mana mungkin Amerika Serikat bisa menjadi pemimpin perdamaian sementara negaranya tercatat jelas sebagai penjajah.

Amerika Serikat juga memiliki rekam jejak yang panjang sebagai penjajah besar. Amerika Serikat juga melakukan sejumlah besar infansi,kudeta dan peghancuran negara-negara muslim seperti di Afganistan, Irak,Libya,Suriah,Sudan,Rohinia,Uigur,dan masih banyak lagi negara-negara muslim yang menjadi korbannya. Apalagi tujuan resmi BOP diklaim untuk mengelola transisi Gaza paska konflik,menjaga stabilitas dan mencegah kekerasan berulang. akan tetapi struktur kewenagannya justru mengarah pada pengambil alihan kendali Gaza oleh pihak asing ini akan menjadi ironi terbesar bagi dunia islam.

Sementara itu, Amerika Serikat dan negara-negara barat terus memberikan dukungan militer dan diplomatik kepada Israel termasuk mempetokan resolusi gencatan senjata permanen di PBB.sikap uni Eropa yang menyerukan solusi dua negara tampa disertai jaminan nyata dan keterlibatan Israel dalam Dewan Perdamaian dinilai hanya memperkuat posisi Israel untuk tetap menghancurkan Gaza. Maka penderitaan rakyat Palestina akan terus berlangsung selama Zionis Israel tetap eksis baik kejahatannya diakui atau tidak oleh komunitas internasional. Apalagi dibalik penjajahan Zionis Israel terhadap Palestina ada negara Amerika Serikat yang selalu mendukungnya. Seperti yang dijelaskan di awal,Fase pembentukan BOP itu inisiasi dari pemerintahan Trump,tidak ada keterlibatan langsung warga Gaza atau Representasi Palestina sebagai rumusan utama.Target utama BOP itu "stabilitas dan rekonstruksi" bukan penyelesaian konflik.keanggotaan awal terdiri dari negara-negara yang di undang dan diseleksi oleh inisiator bukan dari mandat rakyat ataupun pemerintahan Gaza. BOP bukanlah lembaga seperti PBB,tetapi inisiatif politik yang digagas oleh Amerika Serikat,struktur awalnya dibentuk oleh pemerintah Donald Trump,dan Trump sendiri yang ditetapkan sebagai ketuanya. Agenda dan desain serta arah kebijakan udah ditentukan dari Trump sejak awal. jadi BOP bukanlah hasil perumusan kolektif negara. maka aneh kalau organisasi sebesar BOP berbicara tentang masa depan Gaza tapi tidak melibatkan pemerintah Gaza sejak pembentukannya.

Sayangnya Indonesia dikabarkan masuk sebagai anggota BOP ini.ini berarti Indonesia ikut menjamin proyek penjajah serta penghancuran gaya baru di Palestina. Netralitas semu dan diplomasi tampa prinsip ini hanya akan menambah penderitaan warga Palestina. Indonesia beresiko menjadi stempel legitimasi bagi skema yang merugikan ummat islam itu sendiri.

Genosida, penghancuran hingga pembantaian anak-anak serta seluruh warga Gaza adalah agenda mereka untuk menghancurkan kaum muslimin yang sudah dirancang secara tersetruktur dalam pelaksanaannya. Maka harusnya jika ingin membebaskan negara-negara kaum muslimin baik itu di Sudan,Libya, Somalia hingga ingin mengakhiri penderitaan manusia diseluruh dunia maka bebaskan Palestina. Hanya setelah proyek negara aparthein,politik elit internasional serta pembentukan Israel Raya dihentikan barulah semua pembantaian dan kejahatan diseluruh dunia ini akan berhenti. Kita memang berada dipersimpangan yang dahsyat tepat dimana ahir sejarah harusnya bukanlah Demokrasi Liberal melainkan kembalinya manusia kepada pengaturan oleh Dzat yang menciptakannya.sebuah negara yang bukan basis bangsa tetapi berbasis Akidah.yang tidak dipimpin oleh suara mayoritas yang berubah-ubah,tetapi oleh syariat Ilahi yang abadi. Sebuah kekuatan global yang akan menyatukan kaum muslimin dari Maroko hingga mindonao bahkan diseluruh dunia yang menawarkan alternatif peradaban yang utuh dalam ekonomi,politik sosial dan hukum.

Oleh karena itu kesadaran kaum muslimin untuk bangkit dari keterpecahan dan kembali bersatu dalam satu kepemimpinan yaitu adil dan berdaulat yakni Daulah Khilafah yang harus terus di kobarkan kebangkitannya. Wallahu a'lam bishowab.