Bergabung dengan BoP diplomasi semu atau pengkhianatan terhadap Palestina?

Keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board Of Peace dengan dalih mewujudkan perdamaian di Palestina menuai tanya besar. Di tengah genosida yang belum usai, langkah ini justru terlihat seperti jebakan diplomasi yang mahal dan berbahaya dengan mahar fantastis sebesar 1 Miliar Dolar AS (sekitar 17 Triliun), Indonesia resmi memilih kursi di sebuah lembaga yang arah kebijakannya berada di bawah kendali penuh Amerika Serikat melalui hak Veto Donald Trump.

Sangat Naif jika menganggap BoP adalah jalan menuju kemerdekaan Palestina. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Palestina sendiri sama sekali tidak dilibatkan dalam pembentukannya. Analisis mendalam mengisyaratkan bahwa BoP tak lebih dari alat proteksi kepentingan ekonomi dan geopolitik AS di Timur Tengah.

Mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya untuk menyulap kawasan strategis tersebut menjadi Gaza baru sebuah mega proyek berisi gedung pencakar langit, wisata pantai mewah dan bandara. Dalam konteks ini, kehadiran negara-negara muslim termasuk Indonesia dalam BoP hanya berfungsi sebagai stempel legitimasi bagi penghancuran entitas Palestina demi kepentingan kapitalisme global.

Keikutsertaan negeri-negeri muslim dalam skema ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Gaza. Menyerahkan dana triliunan rupiah kepada lembaga yang dikendalikan oleh pendukung utama Zionis sama saja dengan membiayai pengusiran saudara seakidah dari tanah mereka sendiri. Diplomasi meja makan ini tidak akan menghentikan peluru, melainkan justru memperkokoh kuku penjajahan dengan bungkus pembangunan

Dalam pandangan Islam, Palestina tidak membutuhkan proposal ekonomi atau rencana tata kota dari negara-negara Imperialis. Merujuk pada kitab Asy-syakhsiyah Al Islamiyah jilid 2 persoalan pendudukan tanah milik umum muslim memiliki solusi syar'i.

1. Penghentian penjajahan perdamaian Hakiki hanya akan tegak jika entitas Zionis hengkang sepenuhnya dari tanah Palestina.

2.  Jihad fi sabilillah. Sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan tidak pernah lahir dari meja perundingan yang dikontrol musuh, melainkan melalui jihad.

Di dalam Kepemimpinan Khilafah, umat membutuhkan institusi politik global, khilafah yang mampu mengomando kekuatan militer untuk mengusir penjajah, bukan sekedar menjadi pelengkap dalam organisasi bentukan Kafir Harbi Fi'lan.

Negeri-negeri muslim harus berhenti mengekor pada agenda barat. Dan menjadikan Khilafah sebagai qadiyah masyiriah adalah kebutuhan mendesak untuk mengakhiri Penderitaan Palestina. Bergabung dengan BoP bukan sekedar kesalahan kebijakan, melainkan langkah mundur yang menggadaikan Kehormatan dan tanah suci umat Islam demi Janji Palsu perdamaian.