Banjir dan Longsor Aceh: Warga Kehilangan Mata Pencaharian, Dampak Lamban Penanganan

Lebih dari sebulan berlalu sejak bencana banjir bandang dan longsor menghantam Aceh pada awal Januari 2026, namun ribuan warga masih terjebak dalam penderitaan. Mereka tinggal di antara reruntuhan, tanpa rumah, tanpa harapan yang jelas, dan yang paling menyakitkan mereka merasa dilupakan.

Di sektor pertanian dan peternakan, sekitar 77 ribu ekor ternak terdampak, 56 ribu hektare sawah rusak, 100 ribu hektare kebun terdampak, serta 30 ribu hektare tambak mengalami kerusakan

Lambatnya penanganan pascabencana berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat; lapangan kerja sulit diperoleh dan hasil panen tidak mudah dijual. Cara pandang negara yang berorientasi pada keuntungan menyebabkan dana pemulihan terbatas, sehingga peran negara sebagai pengurus rakyat belum maksimal.

Sistem penanggulangan bencana masih lemah secara struktural, terlihat dari koordinasi yang kurang efektif dan status darurat yang terus diperpanjang. Dalam sistem kapitalis, anggaran negara cenderung diprioritaskan untuk investasi, sementara masyarakat seolah dituntut mandiri memenuhi kebutuhan pokoknya.

Negara berperan sebagai pengelola urusan rakyat dengan menjamin perbaikan fasilitas umum, lahan, serta kebutuhan pokok masyarakat secara cepat, tepat, dan merata.

Bantuan diberikan langsung kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, seperti orang sakit, lansia, penyandang disabilitas, atau mereka yang kehilangan pekerjaan, bukan sekadar untuk kepentingan citra.

Sumber dana berasal dari kas negara ( baitul mal ) yang kuat dan dikelola untuk kepentingan umum, digunakan bagi pemulihan ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar masyarakat.

Program pemulihan disusun dengan aturan yang sederhana, pelayanan yang sigap, serta penanganan yang profesional agar hasilnya efektif. 

Wallahu'alam Bishshowab