Beban Ganda Perempuan Dalam Setiap Bencana

Meskipun terjadi bencana, ekspektasi peran domestik, seperti mengurus anak, memasak, dan merawat anggota keluarga yang sakit atau lansia, tetap berada di pundak wanita. Hal ini menjadi semakin sulit dengan terbatasnya akses terhadap air bersih, makanan, dan fasilitas sanitasi di tempat pengungsian.

Kebutuhan spesifik wanita terkait kesehatan menstruasi, kehamilan, persalinan (bidan berperan penting dalam hal ini), dan pascapersalinan sering kali terabaikan dalam tanggap darurat bencana. Kurangnya akses terhadap pembalut, fasilitas toilet yang aman dan bersih, serta layanan kesehatan reproduksi yang memadai memperburuk kondisi mereka.

Namun meskipun menghadapi tantangan besar, wanita juga memainkan peran penting sebagai agen perubahan dan ketangguhan dalam komunitas mereka. Wanita sering menjadi "guru siaga bencana" di tingkat keluarga, memastikan anggota keluarga memahami risiko dan memiliki rencana darurat.

Dalam bencana baik perempuan maupun anak-anak mengalami nasib buruk. Bencana adalah situasi krisis yang menyebabkan para perempuan kesulitan bergerak cepat saat evakuasi. Tidak jarang, mereka merasa harus mengutamakan anggota keluarga atau orang lain terlebih dahulu sehingga mereka justru mengorbankan dan mengabaikan kebutuhan diri sendiri.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifah Fauzi saat berkunjung ke posko pengungsian korban banjir di Kota Padang, Sumbar mengungkapkan kehidupan perempuan makin sulit ketika dihadapkan dengan situasi bencana. Ia juga menyatakan, KemenPPPA sudah berkoordinasi dengan dinas pengampu isu perempuan dan anak untuk memastikan kondisi para perempuan dan anak korban bencana. (Kemenpppa, 1-12-2025).

Meski demikian korban bencana juga banyak dialami laki- laki dan lansia, semua terkena dampaknya. Kelompok rentan adalah kalangan yang mengalami penderitaan paling berat saat bencana. Namun, nyatanya, kelompok yang bukan rentan pun membutuhkan bantuan. Sungguh, korban bencana Sumatra telah mencakup semua kalangan sehingga membutuhkan pemulihan yang menyeluruh.

Namun miris, di tengah semua keprihatinan, pemerintah masih bimbang dan ragu dalam penanganan bencana Sumatra. Kebijakan seputar bencana terkesan asal-asalan, tidak terarah, bahkan berpotensi salah sasaran. Apa yang menjadi kegagapan penguasa atas bencana ini, seharusnya penguasa siap dalam semua kondisi, mengingat Indonesia negara yang menjadi kekuasaanya adalah wilayah yang memiliki banyak potensi bencana.

Pemerintah seharusnya memastikan dan menjamin perlindungan semua korban. Secara psikis mereka sudah trauma karena terdampak bencana, jangan sampai fisik mereka turut tercabik akibat nihilnya perlindungan. Pemerintah juga harus menerbitkan berbagai kebijakan strategis, termasuk pemulihan pascabencana seperti jaminan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keamanan. Semua ini agar masyarakat dapat kembali pulih sebagaimana sebelum bencana.

Sungguh, penguasa hari ini sulit diharapkan, lalu kemana mencari tempat sandaran dan yang bisa menolong?

Ketika berbicara adakah alternatif lain dari sistem kapitalis hari ini, maka Islam adalah jawaban yang tepat. Siap dengan seperangkat aturannya untuk membawa keberkahan negeri ini bahkan negeri- negeri di seluruh dunia. 

Rakyat membutuhkan pemimpin yang dapat mengurus dan memperhatikan urusan mereka dengan tulus dan ikhlas, lebih-lebih di tengah situasi bencana alam. Untuk itu, paradigma kepemimpinan sekuler kapitalistik harus diganti dengan paradigma Islam. Khilafah sebagai negara berideologi Islam sekaligus pelaksana syariat Islam kafah akan mewujudkan perlindungan bagi seluruh rakyat yang menjadi tanggung jawabnya.

Fungsi kepemimpinan menurut syariat adalah mengurusi urusan umat (raa’in) dan menjaga mereka (junnah). Inilah profil pemimpin visioner. Dengan profil seperti ini, seorang pemimpin akan mengerahkan segala upaya untuk melindungi, baik saat bencana maupun tidak, karena itu adalah kewajibannya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).

Maka khilafah dalam sistem Islam yang amanah dan beraktivitas sesuai petunjuk dalam Alquran dan Al hadits, akan meriayah rakyat dengan sebaik- baiknya berdasarkan syariat Islam.

Wallahu a'lam.