Asa Menciptakan Pendidikan bagi Si Papa

Prabowo meresmikan 166 sekolah rakyat (SR) yang tersebar di 34 provinsi menampung 15.954 siswa (setkab.go.id, 12/1/2026). Sekolah rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo, dimulai Bulan Juli 2025 sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sehingga bisa memotong rantai kemiskinan.

Menurut Prabowo, anak pemulung bisa menjadi dokter ataupun insinyur sehingga bisa memenuhi kekurangan tenaga ahli di Indonesia. Kedepan Prabowo akan membuka kampus kedokteran dan teknik dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh negara (liputan6, 13/1/2026).

Kesenjangan pendidikan masih cukup lebar. Kementerian Pendidikan menyampaikan sebanyak 3.9 juta anak tidak bersekolah (www.tempo.co, 19/5/2025). Tingginya angka anak yang tidak bersekolah terjadi secara struktural. Penerapan sistem ekonomi kapitalis meniscayakan kesenjangan yang cukup lebar antara si kaya dengan si miskin. Keterbatasan finansial menyebabkan banyak keluarga yang tidak mampu membayar biaya sekolah. Paradigma kapitalis menjadikan pendidikan sering dikomersialkan sehingga tidak semua rakyat bisa mengakses pendidikan berkualitas. 

Adanya sekolah rakyat patut diapresiasi karena membuka peluang bagi anak miskin mengenyam bangku pendidikan. Namun sayang daya tampung Sekolah Rakyat dibanding jumlah anak miskin secara keseluruhan sangat timpang. Anak miskin yang bisa ditampung di SR masih sekitar 0.4 persen. Nampaknya asa Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan, serta cita-cita agar anak miskin bisa menjadi dokter dan insinyur sehingga memutus mata rantai kemiskinan masih jauh panggang dari api, masih jauh dari angka ideal. Ditambah keberadaan SR menjadi jurang pemisah antara anak kaya dengan anak miskin sehingga mematikan rasa empati dan kepedulian.

Sekalipun SR memberi peluang bagi rakyat miskin menikmati pendidikan berkualitas, namun program SR dianggap kontra produktif dan meninggalkan tanda tanya. Sebelum ada SR, sekolah-sekolah negeri milik pemerintah sudah banyak, mengapa sekolah yang ada tidak dioptimalkan pengelolaannya sehingga ada sinergi untuk semakin tumbuh dan berkembang kualitasnya sehingga bisa menampung semua anak sekolah baik yang mampu dengan yang tidak dengan pelayanan yang sama. Apakah sekolah negeri yang sudah ada kurang berkualitas?. 

Keberadaan SR justru mensekat-sekat anak bangsa berdasarkan materi. Fakta peradaban kapitalisme sekuler yang menjadikan materi sebagai tolak ukur dan standar kebahagiaan. Padahal pendidikan adalah kebutuhan dasar yang harus diberikan negara pada rakyatnya tanpa membedakan kaya atau miskin, di desa ataupun di kota. Penguasa dalam sistem kapitalis sebagai regulator bukan pelayan sehingga pendidikan pun sering dikomersialkan. Hanya rakyat yang mampu yang bisa mengenyam bangku pendidikan berkualitas.

Berbeda dengan paradigma Islam. Penguasa adalah ra'in atau pelayan, bertanggungjawab atas semua urusan rakyatnya. Penguasa dalam Islam menjamin kebutuhan pokok individu yakni sandang, pangan dan papan maupun kebutuhan pokok komunal seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Penguasa dalam Islam akan menyelenggarakan sistem pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyatnya tanpa membedakaan kaya dan miskin. Semua rakyat memperoleh akses pendidikan dengan kualitas yang sama dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan gratis.

Negara mampu menciptakan pendidikan berkualitas untuk semua rakyatnya didukung dengan sistem keuangan baitul mal. Pemasukan baitul mal sangat banyak meliputi kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Sumber kepemilikan umum seperti bahan tambang dan sumber energi yang jumlahnya melimpah, sumber daya kelautan juga sumber daya hutan. Sumber pemasukan kedua dari kepemilikan negara meliputi ghanimah, fa'i, 'usyr, kharaj, harta orang murtad serta harta orang yang tidak punya ahli waris. Sumber pemasukan yang banyak ini membuat negara menciptakan pendidikan berkualitas dengan mutu dan fasilitas terbaik tanpa membedakan kaya dan miskin.

Wallahu a'lam