Rebutan Peran Negara dalam Program MBG, Rakyat Terbebani, Islam Punya Solusi

Terobosan baru dilakukan oleh Yayasan Prawiro DPC Purbalingga. Yayasan tersebut mendirikan tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menguatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tiga dapur SPPG yang baru dibangun itu mendapatkan perhatian khusus dari Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani. Dimas juga memuji kontribusi dari Yayasan Prawiro yang dinilai mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Dengan penambahan tiga dapur baru tersebut, total ada enam dapur yang dibangun oleh Yayasan Prawiro DPC Purbalingga. Hal itu disampaikan oleh Dimas saat menghadiri peresmian di Desa Pepedan, Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga pada Jumat (22/8).

Sementara itu, Ketua Yayasan Prawiro DPC Purbalingga, Mayor (Purn) DS. Cahyadi, menekankan bahwa Yayasan Prawiro harus menjadi contoh bagi elemen masyarakat lain yang ingin mendukung program-program pemerintah. Tiga dapur yang terletak di Kecamatan Karangmoncol, Mrebet, dan Kertanegara tersebut akan mulai digunakan pada 25 Agustus 2025. Hal ini merupakan bukti dukungan Yayasan Prawiro untuk ikut mencerdaskan generasi muda dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan berpartisipasi dalam Program MBG.

*(TribunBanyumas.com, 23/8/2025)*

Program Makan Bergizi Gratis saat ini masih menuai banyak pro dan kontra. Sebagian masyarakat berterima kasih karena merasa terbantu. Namun, banyak juga yang mengeluhkan realisasi program tersebut karena tidak sesuai dengan harapan. Salah satunya adalah menu makanan yang dianggap kurang sesuai dengan selera anak-anak sekolah.

Selain itu, Program MBG ini belum menjangkau seluruh sekolah di Indonesia. Ada sekolah yang sudah menerima manfaatnya, ada pula yang belum. Bahkan ada yang sempat merasakan, tetapi kemudian terhenti karena kendala teknis di lapangan.

Pro dan kontra juga datang dari para orang tua. Sebagian merasa senang, tetapi sebagian lagi justru kecewa. Salah satunya karena makanan yang diterima dalam kondisi tidak layak atau bahkan basi sebelum dikonsumsi. Semua ini tentu menjadi masalah yang harus segera diselesaikan agar program tersebut dapat berjalan maksimal.

Realisasi Program MBG memang membutuhkan kerja sama yang solid dari berbagai pihak. Namun, pertanyaannya: apakah harus melibatkan ormas untuk ikut berkontribusi? Lebih jauh lagi, apakah rakyat juga harus dilibatkan?

Bukankah rakyat sudah sangat terbebani dengan berbagai kesulitan hidup? Apakah beban itu belum cukup hingga ditambah lagi dengan kewajiban ikut berkontribusi dalam program yang jelas membutuhkan biaya besar?

Jika rakyat dituntut ikut menyukseskan program pemerintah, tentu hal ini sangat memberatkan. Rakyat seolah dipaksa mandiri agar dianggap memiliki kontribusi. Alhasil, rakyat diberi pujian atas capaian yang mereka tunjukkan, tetapi hak mereka tetap belum sepenuhnya terpenuhi.

Lantas, kapan negara benar-benar hadir untuk rakyat? Rasanya rakyat akan sulit sekali mendapatkan haknya yang seharusnya menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.

Peran negara sangat dibutuhkan oleh rakyat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang sulit. Pemenuhan kebutuhan rakyat, termasuk pangan, seharusnya menjadi prioritas. Begitu juga kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah.

Makanan bergizi tidak harus mahal, tetapi harus halal dan thayyib. Jika negara mampu menciptakan kesejahteraan dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, orang tua akan lebih mudah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka tanpa harus mengandalkan program bantuan yang serba terbatas.

Negara yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar dalam memecahkan problem kehidupan akan mampu mewujudkan kemandirian dalam semua aspek. Apalagi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, tentu hal itu bukan hal yang sulit. Sistem ekonomi Islam tahan badai inflasi dan tidak bergantung pada asing.

Ketika Islam diterapkan, negara akan mampu menyelesaikan seluruh masalah rakyatnya tanpa terkecuali. Daulah Islam tidak akan bergantung pada negara lain. Ada beberapa faktor yang menjadikan Daulah Islam mampu mandiri, di antaranya:

1. Sumber daya alam yang melimpah, dikelola sesuai syariat.

2. Sumber daya manusia yang kuat.

3. Sistem pemerintahan sempurna berbasis syariat Islam.

Dengan komponen tersebut, kemandirian Daulah Islam tidak perlu diragukan lagi. Islam hadir sebagai aturan hidup yang sempurna, berasal dari Zat Yang Maha Tinggi.

Negara dalam sistem Islam hadir untuk menyejahterakan rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam adalah ra’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Al-Qur’an juga menegaskan kewajiban ayah (pemimpin keluarga) untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya:

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Dua dalil ini menunjukkan bahwa pengurusan rakyat adalah tanggung jawab negara secara mutlak. Allah SWT telah memberikan kekayaan alam yang melimpah sebagai modal utama untuk menyejahterakan rakyat.

Namun, kesejahteraan hanya bisa terwujud jika Islam diterapkan secara menyeluruh. Tanpa itu, rakyat akan tetap menanggung beban berat akibat cara pandang yang salah tentang makna “mendukung program pemerintah.”

Wallahu a’lam bish-shawwab.