Sekolah Rakyat, Proyek Populis Pemerintah

Berganti personil pemimpin, berganti pula janji manis yang ditawarkan pada rakyat. Sebelum menjadi Presiden, Prabowo berjanji mewujudkan harapan rakyat, terutama yang bertempat tinggal di pedesaan dan daerah terpencil, untuk mengenyam pendidikan berkualitas dan gratis. Beliau menggagas pembangunan sekolah untuk rakyat miskin dan miskin ekstrem dengan kemampuan akademis standar. Di Kabupaten Bandung, Stadion Si Jalak Harupat menjadi salah satu titik sekolah rakyat. 

Meski sudah mulai berjalan, gagasan ini masih mengundang tanya. Apakah benar bisa terwujud dan efektif dalam pemerataan pendidikan hingga mampu mengurangi kemiskinan? Mengingat tekanan ekonomi dan beban APBN yang berat dan kegagalan program MBG sebelumnya yang diakibatkan kekurangan dana. Kita tahu bahwa APBN dalam sistem kapitalis tidak dirancang untuk menjamin hak dasar rakyat secara permanen. Sumber dana APBN yang berasal dari pajak dan utang sangat rentan untuk bisa menjamin program ini berakhir sesuai yang seharusnya.

Pendidikan adalah hak setiap anak didik tanpa memandang apakah ia kaya atau miskin. Artinya, setiap rakyat harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama, baik kualitas, fasilitas dan juga gratis. Mengapa demikian? Karena pendidikan merupakan elemen penting sekaligus kebutuhan mendasar dalam pembentukan kepribadian manusia secara keseluruhan dan utuh. 

Dalam Islam, negara akan menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat dalam mengakses pendidikan secara gratis, berfasilitas terbaik, berkualitas dan merata bagi seluruh warganya, bukan hanya untuk segelintir orang saja yang dikategorikan miskin. Orang kaya juga memperoleh hak yang sama. Penguasa dalam Islam akan menjalankan tugas kepemimpinan sebagai wujud pengamalan sabda Rasulullah Saw bahwa seorang pemimpin punya amanah menjadi peri’ayah atau pengurus urusan rakyatnya.

Melihat kondisi pendidikan hari ini, permasalahan utamanya adalah kapitalisme dalam pendidikan. Kemiskinan terjadi bukan semata sekolah yang ada yang belum mumpuni, tetapi karena negeri ini juga mendasarkan ekonominya pada kapitalisme. Maka untuk mengatasinya tidak cukup sekedar perbaikan teknis seperti mengubah kurikulum, sertifikasi guru, menambah fasilitas termasuk membangun sekolah rakyat. Tapi mengganti kapitalisme yang menjadi asas sistem pemerintahan Indonesia dengan Islam yang sangat manusiawi dan terbukti mampu melahirkan kegemilangan peradaban.

Maka dalam Islam, negara akan membiayai pendidikan yang sumber dananya berasal dari Baitulmal alias APBN negara Islam. Lalu, akses pendidikan dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi dibuka secara gratis bagi seluruh rakyat. Negara juga menyediakan sarana untuk fasilitas penunjang belajar seperti perpustakaan, laboratorium, dan sarana ilmu pengetahuan lainnya dengan gedung-gedung sekolah dan universitas yang layak. Memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki minat dan kemampuan lebih dalam berbagai cabang ilmu, baik ilmu yang berkaitan dengan agama (fiqih, Ushul fiqih, hadits dan tafsir) maupun ilmu murni di berbagai bidang seperti kedokteran, teknik, kimia dan penemuan-penemuan baru hingga melahirkan banyak Mujtahid dan para penemu. (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, Nizham al-Islam dalam Bab “Strategi Pendidikan”, hlm 176).

Negara akan menentukan kurikulum dengan materi pelajaran yang disusun hanya berbasis Islam. Sebab strategi pendidikan Islam bertujuan membentuk pola pikir dan pola sikap Islam. Sehingga terwujud output mumpuni dari sisi karakter dan pengetahuan. Tenaga pengajarnya, merupakan orang-orang yang faqih dalam agama.

Semua itu dilakukan negara dengan kesadaran atas kewajiban, tugas pokok dan fungsinya serta penanggung jawab atas rakyat tanpa memandang wilayah desa atau kota dan tanpa membedakan fasilitas dan sarana.

Wallahu a’lam bishowab