Menurut Data BPS, Angka Kemiskinan di Indonesia Menurun, Benarkah?

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2025 menurun 0,10 persen terhadap September 2024, menjadi 8,47 persen. Jumlah penduduk miskin berkurang 210.000 orang pada periode sama, mencapai 23,85 juta orang. Meski secara keseluruhan jumlah penduduk miskin menurun, BPS menyebut penduduk miskin di kota justru bertambah sekitar 220.000 orang. Angka kemiskinan yang menurun secara keseluruhan (BBC News Indonesia, 25/6/2025).

Namun benarkah penduduk miskin di Indonesia menurun? Faktanya, saat ini kehidupan rakyat mengalami kondisi sulit dan menderita. Banyak PHK di mana-mana sehingga orang yang nganggur pun melimpah. Angka kemiskinan ekstrem memang turun di atas kertas, tapi faktanya standar garis kemiskinan juga rendah. 

Ini manipulasi statistik untuk menunjukkan progres semu. Sistem kapitalisme lebih peduli pada citra ekonomi ketimbang realitas penderitaan rakyat. Akar kemiskinan ekstrem bukan pada definisinya, tetapi pada sistem ekonomi kapitalisme yang menciptakan jurang kaya-miskin. Kekayaan menumpuk di segelintir elite, sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak semakin mahal dan sulit. 

Alih-alih mengurus kesejahteraan rakyat, negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai pengelola angka dan fasilitator pasar bebas. Solusi yang ditawarkan pun tidak pernah menyentuh akar masalah, sistem ekonomi yang cacat dan menindas. 

Ketika rakyat sulit mencari pekerjaan, di sisi lain para pejabat justru rangkap jabatan dengan gaji miliaran rupiah. Inilah hasil sistem kapitalisme yang menciptakan ketimpangan struktural, krisis berkala dan memiskinkan rakyat. Pembahasan yang sering menunjukkan lahan bersertifikat hanya dikuasai oleh segelintir keluarga, sementara proyek-proyek mercusuar terus didanai, lapangan kerja untuk rakyat justru tidak disiapkan.

Dalam hal ini, negara gagal menciptakan iklim usaha sehat, pajak tinggi, biaya produksi mahal dan banjir barang impor menyebabkan banyak industri dalam negeri gulung tikar, PHK pun tidak terhindarkan, akibatnya rakyat makin terpuruk alias bertambah jumlah kemiskinan.

Oleh karena itu, akar masalah dari segala persoalan yang dialami umat saat ini karena buruknya sistem yang diemban oleh seluruh negeri untuk mengatur tatanan kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara, yakni kapitalis sekular. Sehingga, semakin marak berbagai tindak kejahatan, kemaksiatan, dan kezaliman. Hanya saja, tidak semua orang menyadari tentang akar masalah yang terjadi saat ini. Masihkah kita akan tetap bertahan dan mempertahankan sistem kapitalis sekuler?

Tentu saja ini berbeda dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam, negara (khilafah) wajib menyediakan pekerjaan dan menjamin kebutuhan pokok rakyat. Islam melarang penumpukan kekayaan, riba, dan eksploitasi, kekayaan alam dikelola negara demi kemaslahatan umat bukan untuk oligarki atau asing.

Di dalam negara Islam, khalifah pada hakikatnya bukan penguasa yang bisa dengan bebas memperkaya diri, tapi pelayan umat yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Salah satu tugasnya memastikan setiap laki-laki yang mampu bekerja mendapatkan pekerjaan, bila tidak negara yang akan menanggungnya. 

Sejatinya kapitalisme, sistem yang harus segera dibumihanguskan dan harus disegerakan menerapkan sistem Islam untuk menyelesaikan setiap masalah. Sesungguhnya ini adalah kewajiban, sebab hanya Islam yang datang dari Allah yang Mahaadil yang mampu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan, sebagaimana janji-Nya. 

Dalam khilafah Islam, negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Khilafah tidak mengukur kemiskinan dari angka buatan lembaga internasional, melainkan dari apakah kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi secara layak atau tidak.[]