Islam Solusi Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas

Permasalahan Pendidikan dan kesehatan di Indonesia masih banyak terjadi, seperti layanan pendidikan dan kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang tidak merata, serta kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Contohnya, SD Negeri 084 Amballong, Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang memiliki ruang kelas berlantai tanah dan berdinding papan dengan papan tulis bolong (kompas.id, 16/8/25).

Angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah, yaitu sekitar 30-40% untuk kelompok usia 19-23 tahun (cnnindonesia,14/ 8/25). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak muda yang belum dapat mengakses pendidikan tinggi dengan baik.

Antrean panjang yang sering terjadi di rumah sakit dan kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai juga menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini. Rasio dokter di Indonesia masih di bawah standar WHO, yaitu 0,47 per 1.000 penduduk. Bahkan di beberapa kabupaten perbatasan dan wilayah 3T, satu dokter bisa menangani hingga 5.000 warga, lebih dari 10.000 fasilitas kesehatan belum terakreditasi hingga 2024 (detik.com, 31/7/25). Sehingga tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan BPJS. 

Ketidakmerataan layanan pendidikan dan kesehatan di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara daerah maju dan terpencil. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk distribusi tenaga medis dan guru yang tidak merata, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya fasilitas pendukung.

Kapitalisme memiliki peran besar dalam menciptakan kesenjangan ini, karena pendidikan dan kesehatan diperlakukan sebagai komoditas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu secara finansial. Sistem kapitalisme menyebabkan diskriminasi dan kesenjangan sosial dalam akses pendidikan dan kesehatan.

Kapitalisme meniscayakan pendidikan berkualitas tidak merata, Kapitalisme hanya mengutamakan daerah yang dianggap memiliki nilai ekonomi, sementara daerah terpencil terabaikan. 

Pada sistem kapitalisme, pendidikan cenderung menjadi tidak merata karena beberapa faktor. Pertama, layanan pendidikan lebih banyak diserahkan kepada pihak swasta, sedangkan negara lebih berperan sebagai regulator. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta dengan sekolah negeri, terutama di daerah-daerah yang kekurangan secara ekonomi.

Kedua, dalam kapitalisme investasi dan perhatian lebih banyak dialokasikan pada daerah-daerah yang dianggap memiliki potensi ekonomi tinggi, sementara daerah terpencil yang kurang menguntungkan secara finansial seringkali terabaikan dalam hal penyediaan fasilitas dan kualitas pendidikan. Sehingga mengakibatkan ketidakmerataan dalam pendidikan, terutama dalam hal kualitas dan aksesibilitas. 

Begitu juga pelayanan kesehatan yang sulit didapatkan oleh rakyat miskin. Hal Ini menggambarkan dampak negatif kapitalisme terhadap pendidikan dan kesehatan. 

Pada sistem kapitalisme, pendidikan dan kesehatan lebih sering diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, sehingga kualitasnya bergantung pada kemampuan finansial seseorang. Akibatnya, mereka yang mempunyai keterbatasan finansial menjadi kesulitan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, akhirnya timbul diskriminasi dan kesenjangan sosial. Seharusnya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas adalah hak semua orang bukan hanya untuk orang yang mampu dari segi finansial saja. 

Penerapan sistem Islam secara kaffah merupakan solusi yang hakiki atas permasalahan pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Pada sistem Islam, pendidikan dan kesehatan dijamin oleh negara dan diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat, penguasa juga sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Rasulullah saw. bersabda di dalam hadis:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).

Sistem pendidikan Islam memiliki visi yang jelas, yaitu mencetak generasi dengan pola pikir dan pola sikap islami. Negara mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, dalam dua jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

Jaminan kesehatan dalam Islam memiliki tiga sifat: berlaku umum tanpa diskriminasi, bebas biaya alias gratis. Seluruh rakyat harus diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh negara. Negara wajib menyediakan Dokter, klinik, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang lain yang diperlukan oleh rakyat.

Dengan menerapkan sistem Islam kafah, Indonesia dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan dan kesehatan yang telah berlangsung selama delapan dekade. Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai dan berkualitas, serta menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan berdasarkan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, seluruh rakyat dapat mengakses kesehatan dan pendidikan dengan baik dan gratis.