Dampak Perang Dagang, Bagaimana Posisi Indonesia?

Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia akan mengirim surat terutama ke negara negara ekonomi utama dunia untuk menetapkan tarif perdagangan sebelum batas waktu 9 Juli 2025 untuk mencapai kesepakatan perdagangan dengan pemerintahannya.

Secara konseptual, tarif dirancang untuk mencapai dua tujuan, yaitu melindungi kepentingan atau keamanan nasional dan meningkatkan pendapatan. Sejak diberlakukan perdagangan bebas dunia, pengenaan tarif oleh AS lebih ditekankan untuk melindungi kepentingan atau keamanan nasional AS. Tujuan ini pula yang berlaku pada perang tarif kali ini.

Melalui perdagangan bebas, AS dan negara-negara besar lainnya bisa mendapatkan bahan baku dengan harga murah untuk menjalankan mesin produksinya di dalam negeri. Hasil produksinya kemudian diekspor dengan harga mahal ke luar negeri. Lebih jahatnya lagi mata uang yang dipakai dalam transaksi perdagangan internasional adalah USS dimana AS-lah satu-satunya pemegang hak otoritatif penuh yang bisa mencetak USS.

Kejahatan AS melalui perdagangan bebas tidak sampai disitu saja. Bagi negara-negara berkembang tapi kaya bahan baku industri, adalah sebuah berkah jika mereka bisa memasukkan barang-barangnya ke pasar AS tanpa tarif.

Semua itu menimbulkan dampak lingkungan yang tidak sedikit bagi negara-negara berkembang Jadi produksi manufaktur riil terjadi di AS, angka pengangguran dan kemiskinan AS menurun, keuntungan ekonomi AS berlipat ganda, namun kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan ekosistem, kemiskinan, kebodohan semakin meningkat di negara-negara berkembang. Pada akhirnya negara berkembang justru menjadi sumber polutan dunia dan tetap miskin.

Posisi Indonesia Yang Semakin Terjajah

Sebelum 9 Juli 2025, semua negara akan dikenakan tambahan tarif 10%, yang berlaku mulai 9 April 2025. Tambahan tarif ini berlaku untuk 57 negara yang dianggap sebagai “the worst offenders” (negara-negara yang menyebabkan besarnya defisit perdagangan AS). Tidak hanya itu, Indonesia juga menerima tarif impor sektoral sebesar 25% yang sudah dan akan diberlakukan oleh AS untuk komoditas besi baja, aluminium, semikonduktor, produk tembaga, kayu dan produk turunan, serta logam mulia.

Indonesia sendiri mendapatkan tekanan tarif sebesar 32%. Dikutip dari situs resmi Gedung Putih, Kamis (3/4/2025), Trump menyinggung tarif yang dikenakan Indonesia terhadap produk AS jauh besar daripada tarif yang dikenakan AS atas produk Indonesia yang masuk ke AS. Selain itu, trump juga mempersoalkan kebijakan nontarif. Dia menyoroti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan label halal di berbagai sektor, perizinan impor yang sulit hingga kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengharuskan perusahaan sumber daya alam menyimpan pendapatan ekspor di rekening dalam negeri.

Dampak bagi Indonesia akan sangat terasa apabila tarif 32% ini benar-benar diberlakukan oleh AS. Karena dipastikan daya serap produk Indonesia di pasar AS akan menurun tajam dibandingkan sebelum diberlakukan tarif 32%. Akibatnya perusahaan eksportir di Indonesia akan kehilangan pasar dan ini bisa mengakibatkan gelombang PHK baru. Beberapa produk ekspor Indonesia ke AS, seperti pakaian jadi, sepatu, dan produk kayu, mempunyai ketergantungan tinggi terhadap pasar AS.

Kerugian perdagangan AS-Indonesia bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari defisit perdagangan hingga potensi hilangnya pendapatan negara. Defisit perdagangan terjadi terus menerus dapat menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah dan ketergantungan ekonomi pada negara lain.

Saat ini negeri negeri muslim telah lama menjadi jajahan negara-negara Barat kapitalis, sekaligus objek permainan kepemimpinan ideologi asing. Negeri-negeri Islam juga menjadi incaran negara adidaya kapitalis, sekaligus menjadi sasaran untuk diperangi dan dikuasai Bahkan tidak sekadar menjajah, Barat kapitalis-imperialis menguasai dan mengubah negeri-negeri islam menjadi negeri-negeri sekuler, termasuk ekonominya. Oleh karena itu, negara-negara adidaya kapitalo akan terus menjadi sumber bencana bagi negeri-negeri mustan, Jelas, kondisi ini bertentangan dengan apa yang Allah Swt kehendaki. Allah Swt berfirman, “Sekali-kali Allah tidak akan memberikan jalan kepada koum kofir untuk menguasai kaum mukmin” (TOS An-Nisa (4): 141)

Negeri-negeri islam jika bersatu dan menggabungkan kekuatan ekonomi dan politik mereka, pasti bisa mengubah peta kekuatan global dunia. AsySyeikh Taqiyyudin AnNabhani telah membangun sistem ekonomi Islam yang khas, berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme Beliau mendasarkannya pada nash-nash syar’i dan mendesainnya sebagai solusi sistemik komprehensif bersama dengan pelaksanaan sistem kehidupan lainnya secara kaffah, sehingga sanggup menopang beban berat dan tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Pilar-pilarnya antara lain:

Kepemilikan dalam tiga bentuk, yaitu kepemilikan individu, negara, dan umum. Pembedaan kepemilikan ini untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Khilafah Islamiyah serta menjamin kepastian diperolehnya pendapatan Negara yang berlimpah untuk membiayai sernua urusan negara,

Pertumbuhan ekonomi negara Khilafah Islamiyah disandarkan pada sektor ekonomi riil Bahkan memiliki industri berat adalah sebuah fardhu kifayah bagı Khilafah Islamiyah

Penggunaan mata uang berbasis pada emas dan perak. Emas dan perak adalah satu satunya instrument moneter yang paling jitu dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena bebas inflasi dan bebas deflasi

Kebijakan perdagangan luar negeri hanya bisa dilakukan pada negara-negara non-kafir harbi fi’lan. Strategi ini jelas akan menciptakan kemandirian ekonomi Khilafah Islamiyah serta mengurangi ketergantungan pada asing Penjajah.

Semua potensi ini sanggup untuk menciptakan tatanan dunia baru dibawah syariat Islam kaffah. Untuk itu kaum muslimin tidak boleh menganggap gagasan Khilafah sebagai sesuatu yang utopis. Ketidakadilan global menunjukkan kebutuhan adanya tatanan duma baru, untuk melenyapkan dominasi AS dan sekutunya melalui perang tarif maupun untuk membebaskan Palestina.

Wallahu’alam Bi Shawab.