Kapitalisme Gagal Lindungi Gizi Rakyat, Khilafah Hadir Sebagai Solusi

Kasus keracunan massal makanan bergizi (MBG) di Bogor menjadi tamparan keras bagi sistem kapitalisme yang selama ini diandalkan dalam mengelola urusan publik, termasuk penyediaan pangan sehat bagi generasi muda. Berdasarkan laporan CNN Indonesia (11 Mei 2025), jumlah siswa dan guru yang mengalami dugaan keracunan akibat mengonsumsi MBG melonjak menjadi 210 orang, dengan gejala seperti mual, pusing, hingga muntah. (CNN Indonesia)

Hal ini diperkuat oleh laporan Tirto.id yang menyebutkan bahwa puluhan pelajar hingga guru menjadi korban dari makanan yang seharusnya bernutrisi namun justru membawa malapetaka kesehatan. (Tirto.id)

Ironisnya, alih-alih memperbaiki sistem distribusi pangan dan memperketat pengawasan kualitas makanan, pemerintah justru mendorong skema asuransi untuk program MBG. OJK bahkan menyebutkan bahwa program MBG dapat menjadi peluang pertumbuhan industri asuransi, menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih berlandaskan pada logika pasar dan keuntungan, bukan pencegahan sistemik terhadap bahaya kesehatan rakyat. (Bisnis.com)

Kejadian ini bukan insiden tunggal, melainkan gejala dari penyakit struktural dalam sistem kapitalisme, di mana keuntungan lebih diutamakan daripada keselamatan manusia. Industri makanan menjadi ajang komersialisasi, bukan lagi alat untuk menjamin hak dasar rakyat berupa gizi yang sehat dan aman. Negara, dalam sistem kapitalisme, lebih berperan sebagai fasilitator pasar daripada pelindung rakyat. Ini menjelaskan mengapa produk berbahaya bisa dengan mudah beredar tanpa pengawasan ketat.

Sistem kapitalisme juga telah gagal dalam hal yang lebih mendasar: menjamin kesejahteraan rakyatnya. Minimnya lapangan kerja yang layak memaksa sebagian warga menerima pekerjaan berisiko rendah upah, sementara kebutuhan pokok—termasuk pangan bergizi—semakin dikomersialkan.

Dalam kondisi seperti inilah, Khilafah Islamiyah hadir sebagai alternatif sistemik yang menawarkan solusi menyeluruh. Dalam sistem Islam, negara tidak menyerahkan urusan vital seperti pangan dan kesehatan kepada mekanisme pasar. Sebaliknya, negara bertanggung jawab penuh atas keamanan, kualitas, dan distribusi pangan. Makanan yang masuk ke sekolah, rumah sakit, atau masyarakat umum harus melalui kontrol ketat sesuai dengan hukum syariat, demi mencegah bahaya bagi umat.

Khilafah juga menjamin tersedianya lapangan kerja yang luas melalui pengelolaan mandiri atas sumber daya alam, pembangunan sektor pertanian dan industri produktif, serta distribusi kekayaan yang adil. Semua kebijakan diorientasikan untuk kemaslahatan umat, bukan keuntungan segelintir elit korporasi.

Insiden MBG di Bogor harus menjadi titik balik. Sudah saatnya publik mempertimbangkan solusi ideologis yang mampu mencegah kerusakan sistemik seperti ini—bukan sekadar tambal sulam dengan asuransi. Dan Khilafah Islamiyah, dengan sistem yang adil dan terpadu, layak menjadi jawaban atas krisis multidimensi akibat kapitalisme yang terus berulang.

Wallahu a’lam bi ash sawab.