Harga Beras Melambung, Rakyat Dibuat Linglung

Lagi dan lagi, rakyat dibuat meronta dengan naiknya harga beras. Tidak tanggung-tanggung, harga beras naik melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi). Kenaikan harga beras ini terjadi merata di seluruh negeri, tidak hanya di wilayah tertentu saja.

Pada pekan kedua Juni 2025, sudah ada sekitar 133 kabupaten di Indonesia yang mengalami kenaikan harga beras. Dalam sepekan, jumlah ini bertambah 14 kabupaten, dari yang awalnya 119 kabupaten pada pekan pertama mengalami kenaikan harga. (Ekonomi.bisnis.com)

Ironisnya, Indonesia saat ini tidak kehabisan stok beras. Bahkan, stok beras tahun ini sangat melimpah. Stok beras berkisar di antara 4,2 juta ton (bersatu.com, 19/06/2025).

Katanya stok beras melimpah? Lalu mengapa kenaikan harga tidak bisa terhindarkan?

Diduga ada anomali distribusi beras di tengah rakyat. Satgas pangan saat ini bertindak cepat dan tegas dalam menangani naiknya harga beras di tengah melimpahnya produksi.

Namun, mereka tidak menyadari bahwa titik kelengahan negeri ini adalah kesalahan dalam pengaturan sistem distribusi pangan. Kesalahan mendasarnya bermuara pada sistem kapitalis.

Saat ini, penopang sumber beras untuk beras subsidi (Bulog) telah menyerap beras dari petani lokal dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini mengakibatkan stok beras menumpuk di gudang. Akibatnya, suplai beras terhambat, lalu harga pun ikut naik.

Kesalahan utamanya bukan hanya terletak pada pendistribusian barang ke rakyat, tetapi juga pada mekanisme produksi, yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme distribusi dengan memastikan rakyat mampu untuk membelinya.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kebutuhan pokok bukanlah hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara, melainkan menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan. Negara bertindak sebagai regulator, bukan pelindung dan penjamin agar komoditas utama dapat terdistribusi ke tengah rakyat.

Siapa yang terus menjadi korban? Tentu saja rakyat miskin yang selalu menjadi korban fluktuasi harga. Karena rakyat tidak hanya membutuhkan terpenuhinya produksi, tetapi juga terpenuhinya distribusi yang adil. Di mana stok beras melimpah namun menjadi tidak berguna karena rakyat tidak mampu membelinya.

Solusinya adalah kembali kepada sistem Islam. Dalam penerapan Islam, kebutuhan pokok adalah hal dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Produksi, distribusi, dan cadangan pangan merupakan keniscayaan yang harus terpenuhi dalam sistem Islam.

Di bidang pertanian, subsidi bibit, pupuk, dan pengadaan sarana pertanian akan dimudahkan oleh negara, sehingga negara memastikan seluruh produksi adalah produk terbaik. Kemudian, distribusi produk tidak sebatas pada ketersediaan barang saja, tetapi juga memastikan produk tersebut mampu dibeli oleh masyarakat.

Dalam mekanisme harga, negara juga tidak akan mematok harga, melainkan harga akan mengikuti mekanisme pasar. Dalam Islam, tidak ada monopoli pasar yang menyebabkan barang menumpuk pada suatu kondisi atau waktu, sehingga sewaktu-waktu harga bisa naik signifikan dan distribusi terhambat. Inilah bentuk penjaminan distribusi.

Hanya Islam solusi hakiki, di mana sistem ekonomi Islam menjamin bahwa pendistribusian barang adalah tugas negara. Ini tidak ditawarkan oleh sistem kapitalis. Hanya Islam satu-satunya yang menawarkan solusi tuntas.

Wallahu a‘lam bish-shawab.