Alih-alih Bergizi Gratis, Rakyat Jadi Korban Kapitalis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan dari awal tahun ini sampai saat ini terus menjadi sorotan. Mulai dari pendanaan, menu yang menuai pro dan kontra, bahkan beberapa waktu terakhir ini saja ramai laporan keracunan yang menimpa siswa sekolah usai mengonsumsi paket MBG di kota Bogor. 

Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia. Jumlah korban keracunan diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor bertambah jadi 210 orang berdasarkan perkembangan kasus hingga 9 Mei 2025.

"Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025, secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5).

Sebenarnya bukan kali ini saja terjadi kasus keracunan, di beberapa daerah punterjadi hal yang serupa. Hanya saja yang paling terbaru ini di Kota Bogor dan masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB).

Seperti yang sudah berjalan sejauh ini, program pemerintah yang dianggap sebagai solusi untuk mengatasi angka stunting di beberapa wilayah di Indonesia ini justru menimbulkan banyak polemik baru. Meskipun pemerintah sendiri mengklaim uji coba program MBG ini berjalan sukses dibeberapa daerah, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal dalam menjalankan program ini. Padahal anggaran yang digelontorkan pun cukup besar sampai harus memangkas anggaran pendidikan. 

Fakta maraknya keracunan yang terjadi merupakan akibat dari industri kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Negara dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator/regulator tidak mengurusi atau melayani rakyat sepenuh hati. 

Negara telah gagal menjamin kualitas gizi generasi, alih-alih untuk kepentingan rakyat ternyata untuk kepentingan segelintir kelompok saja rakyat jadi korbannya. 

Dalam sistem Islam, negara akan bertanggung jawab terhadap pemenuhan gizi rakyatnya dan keamanan pangan, bukan diserahkan pada mekanisme pasar atau korporasi. Tanggung jawab negara dalam merealisasikan jaminan kemaslahatan warga negara membutuhkan peran penguasa sebagai raa'in wal junnah (pelayan sekaligus pelindung). 

Pemenuhan gizi termasuk dalam tanggung jawab nafkah kepala keluarga. Karena itu negara memastikan setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan yang layak supaya bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga mulai dari sandang, pangan dan papan serta memastikan tidak ada satupun keluarga yang kelaparan.