Wujudkan SDM Unggul Lewat Program Makan Bergizi Gratis, Mungkinkah?

Pemerintah berkomitmen mengatasi masalah gizi sebagai langkah untuk menciptakan generasi penerus yang kuat  dan menjadi pilar kemajuan bangsa, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Salah satu visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Staf Ahli Bidang Koordinasi Peningkatan Sumber Daya Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Budiono Subambang menyampaikan, salah satu program Quick Wins yang penting untuk mewujudkan Asta Cita ke-4 adalah memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.

(kemenkopmk.go.id,11/11/24)

Senada dengan program pemerintah RI tersebut, Polres Tulungagung mengoperasikan Mobil Senyum pada Jumat (01/11/2024) pagi. Hal itu ditandai dengan aksi pemberian makan bergizi gratis kepada siswa-siswi SDN 01 dan SDN 03 Tanggunggunung.

Mobil dengan warna warni bernuansa ceria itu merupakan kendaraan yang didesain khusus buat distribusi makanan dan minuman ke sekolah sasaran. Aksi ini merupakan upaya Polres Tulungagung untuk berbagi kebahagiaan dengan memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya pelajar. Makanan dan minuman yang dibagikan merupakan produksi UMKM lokal yang pengolahnya kerjasama warung yang sudah ditunjuk. (jatim.teraskata.com, 3/11/24).

Seberapa besar upaya, energi dan dana dikerahkan guna pemenuhan makanan gratis yang dikomandoi oleh polres setempat bekerja sama dg swasta- HIPMI ini tak akan membawa pengaruh yang berarti untuk mewujudkan kesejahteran bagi masyarakat luas. Apalagi sasarannya hanya beberapa sekolah. Mengapa? Karena menjamin kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Pula, dengan keterbatasan kapasitas lembaga polres dan pihak yang dirangkulnya, seberapa lama pogram ini akan bisa berjalan?

Sistem Kapitalisme yang ada saat ini membuat negara jauh dari peranan wajibnya yaitu mengurus rakyat. Kewajiban itu adalah memenuhi kebutuhan pokok mereka berupa sandang, pangan dan papan secara layak. Buruknya mekanisme distribusi kekayaan yang ada dalam sistem.

Sistem yang ada menambah berat beban kepala keluarga, terutama saat tidak ada jaminan bagi pendidikan, kesehatan juga keamanan. Ditambah problem sempitnya lapangan pekerjaan untuk kaum laki laki sebagai kepala keluarga. Semua ini menjadikan rakyat hidup dalam kesempitan. Dengan program makanan bergizi gratis oleh polres setempat, langkah ini tentunya sangat tidak memadai untuk menyelesaikan problem kesejahteran masyarakat dalqm rangka mewujudkan generasi unggul.

Dalam sistem, pemenuhan kebutuhan pokok individual  dijamin oleh negara,  bahkan kebutuhan kolektif berupa layanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Islam mewajibkan  kepada  Khalifah selaku kepala negara untuk menjamin terpenuhinya semua keputuhan mendasar itu bagi semua warga negara baik mampu maupun tidak mampu.

Untuk pemenuhan kebutuhan pokok ini, negara memberikan layanan dengan mekanisme distribusi langsung ke setiap warganegara, juga dengan mekanisme tidak langsung. Semua itu didukung dengan sistem sanksi yang diberlakukan kepada warga laki-laki apabila mereka lalai terhadap kewajiban menafkahi keluarga. Apabila kepala keluarga tidak mampu mencukupi nafkah keluarga karena kondisi tertentu maka Khalifah akan meminta kerabat laki-laki dari jalur ayah untuk memenuhinya. Jika kerabat tersebut tidak mampu, maka Khalifah akan wajib memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun pendanaan pada pos ini dicukupi dari baitulmal.

Ketersedian lapangan pekerjaan yang memadai dengan upah karyawan yang  layak, memungkinkan setiap keluarga tak kesulitan memenuhi kesejahteraannya.

Di samping itu adanya layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan dijamin oleh negara dari sumber pengelolaan SDA negara Khilafah dalam kas baitul mal, kesejahteraan bagi seluruh warga merupakan sebuah keniscayaan.

Di samping itu sistem keuangan yang berbasis emas (Dinar-Dirham) diterapan oleh negara Khilafah akan menjamin  menstabilkan harga barang dan jasa. Mekanisme  itu sangatlah lmembantu kepala keluarga dalam memenuhi semua kebutuhannya, baik primer maupun sekunder bahkan tersier.

Walhasil pemenuhan gizi tanpa kompensasi merupakan hak seluruh masyarakat,  tidak terbatas  pada anak sekolah. Kondisi itu tidak bisa terjadi dalam sistem demokrasi kapitalis hari ini. Sebaliknya, kesejahteraan bagi seluruh warga negara merupakan sebuah keniscayaan bila   aturan Islam diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun bernegara.