BBM Naik Lagi, Rakyat Menderita

Oleh: Khantynetta

Miris, PT. Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar (BBM) non subsidi di seluruh SPBU mulai 1 September 2023. Konon katanya, penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan Melalui SPBU (databoks.katadata.co.id 1/9/2023).

Pada September tahun ini, semua jenis BBM non-subsidi mengalami kenaikan harga, mulai dari Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dexlite, hingga Pertamax Green 95. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi didasari oleh sejumlah aspek dan sesuai regulasi yang berlaku. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya secara berkala melakukan evaluasi harga pasar. Evaluasi produk BBM non subsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau Argus. Sehingga, penyesuaian harga BBM pada 1 September sudah sesuai dengan Kepmen (kompas.com 1/9/2023).

Meskipun kenaikan harga BBM hanya berlaku untuk BBM non subsidi, tetap saja kebijakan ini memberikan beban kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi. BBM seharusnya menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus diakses oleh semua orang dengan harga yang terjangkau atau bahkan gratis.

Naiknya harga BBM akan sangat berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan hidup lainnya.Inilah yang di namakan dengan efek domino. Mau tidak mau kenaikan harga pasti terjadi. Hal ini karena BBM adalah salah satu kebutuhan pokok dalam industri dan transportasi. Distribusi barang dari satu tempat ke tempat lainnya butuh transportasi. Jika biaya transportasi naik otomatis akan berpengaruh pada biaya produksi, dan akan diikuti pula dengan naiknya  harga-harga barang.

Jika kita telusuri, penyebab carut marut kehidupan saat ini adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme yang sekuler. Di mana agama tidak boleh hadir dalam urusan kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah kepengurusan tentang BBM ini. Sifat asli kapitalisme adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan, apakah kebijakan yang di terapkan akan menyulitkan hidup rakyat atau tidak. Karena materi  dan keuntungan saja yang ada dalam benaknya. Sehingga upaya memperkaya diri dengan memeras rakyatnya tak jadi soal bagi ideologi ini. Inilah wujud asli dari kapitalisme.

Namun, ini menjadi sulit terwujud dalam sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan negara ini. Kesalahan mendasar dalam sistem kapitalisme adalah memperlakukan BBM sebagai objek komersialisasi yang dapat dikelola oleh siapa saja selama memiliki modal.

Solusi Islam.

Dalam sistem  Islam, posisi pemimpin atau penguasa adalah sebagai pengurus rakyat. Penguasa bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Setiap jiwa rakyatnya akan dipertanggung jawabkan di hari penghisapan.

Menyadari hal ini, Penguasa dalam Islam akan berkhidmat untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini dilengkapi dengan sistem yang benar karena berasal dari Sang Khalik.Sistem pemerintah Islam yakni khilapah memosisikan BBM sebagai kepemilikan umum, hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW: " Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu Padang rumput, air, dan api. (HR.Abu Daud dan Ahmad).

Khilafah akan menjamin kebutuhan BBM rakyat dan menjadikannya sebagai sumber kekuatan negara, untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, khilafah bisa menempuh dua kebijakan:

Pertama, mendistribusikan minyak, gas, kepada rakyat dengan harga murah.

Kedua, mengambil keuntungan dari pengelolahan energi untuk menjamin kebutuhan rakyat yang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, termasuk terpenuhinya sandang, papan dan pangan.

Dengan demikian, khilafah bisa mengelolah secara mandiri dan tidak diintervensi oleh negara mana pun. Khilafah akan mewujudkan  swasembada energi. Hasil dari pengolahan energi bagi rakyatnya dan menjadi kekuatan bagi negara.

Negara bukan saja mewujudkan kemandirian energi tetapi juga bisa menjadikan energinya sebagai kekuatan diplomasi.Untuk itu, khilapah sejak pertama kali berdiri segera melakukan pengembangan infrastruktur energi yang diperlukan untuk menjamin kebutuhannya dan memastikan agar energi tersebut tidak keluar dari negara dan jatuh ke tangan negara-negara penjajahan.

Wallahu alam bish shawab.