Dari Seblak hingga Gorengan: Negara Tepung, Krisis Lapangan Kerja, dan Islam sebagai Solusi Hakiki

Belakangan ini kita menyaksikan fenomena yang semakin mudah ditemukan di berbagai sudut kota maupun desa. Gerobak seblak, cilok, gorengan, bakso aci, pentol, mie pedas, dan berbagai makanan berbasis tepung tumbuh bak jamur di musim hujan. Banyak pihak memuji fenomena ini sebagai bukti kreativitas rakyat Indonesia. Tidak sedikit pula yang menyebut UMKM sebagai "pahlawan ekonomi" dan "penyelamat bangsa" ketika ekonomi sedang lesu.

Namun jika kita mau melihat lebih dalam, fenomena ini justru menyimpan ironi yang besar. Ledakan usaha makanan berbasis tepung bukan semata-mata menunjukkan tingginya inovasi masyarakat, melainkan dapat menjadi indikator bahwa semakin banyak orang kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak di sektor formal. Di balik wajan yang mendidih dan aroma makanan yang menggoda, ada jutaan rakyat yang sedang berjuang agar bisa bertahan hidup di tengah sistem ekonomi yang tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan.

Dalam sistem ekonomi yang sehat, seseorang memiliki banyak pilihan pekerjaan yang produktif sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Negara menciptakan iklim ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja melalui sektor pertanian, industri, perdagangan, maupun jasa.

Namun yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Banyak perusahaan melakukan efisiensi, pemutusan hubungan kerja (PHK), pembatasan perekrutan tenaga kerja, hingga penggunaan teknologi untuk menggantikan sebagian pekerjaan manusia. Akibatnya, kesempatan kerja semakin terbatas sementara jumlah pencari kerja terus bertambah.

Ketika lapangan pekerjaan tidak tersedia, masyarakat dipaksa mencari jalan keluar sendiri. Mereka menjual apa yang paling mudah diproduksi dengan modal kecil dan risiko rendah. Maka muncullah ribuan usaha yang menjual produk serupa: seblak, cilok, bakso aci, gorengan, dan berbagai makanan berbahan dasar tepung.

Sekilas terlihat sebagai semangat kewirausahaan. Padahal dalam banyak kasus, ini adalah bentuk necessity entrepreneurship, yaitu berwirausaha karena terpaksa, bukan karena melihat peluang bisnis yang menjanjikan.

Masyarakat bukan sedang mengejar keuntungan besar, melainkan sekadar berusaha agar dapur tetap mengepul.

Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memiliki kontribusi dalam aktivitas ekonomi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika keberadaan UMKM digunakan sebagai narasi untuk menutupi kegagalan sistem dalam menyediakan pekerjaan yang layak.

Setiap kali angka pengangguran meningkat, yang sering digaungkan adalah ajakan agar masyarakat menjadi wirausahawan. Setiap kali terjadi PHK massal, yang disorot adalah kisah inspiratif mantan karyawan yang akhirnya berjualan makanan.

Seolah-olah solusi dari masalah ekonomi adalah membuat semua orang menjadi pedagang.

Padahal secara logika, mustahil seluruh masyarakat menjadi penjual. Sebuah perekonomian membutuhkan petani, nelayan, guru, dosen, peneliti, tenaga kesehatan, teknisi, insinyur, pekerja industri, dan berbagai profesi lainnya.

Jika mayoritas masyarakat dipaksa masuk ke sektor informal dengan jenis usaha yang hampir sama, maka yang terjadi bukan kesejahteraan, melainkan persaingan yang semakin brutal.

Satu pedagang seblak harus bersaing dengan puluhan pedagang seblak lainnya. Satu penjual gorengan harus bersaing dengan puluhan penjual gorengan lain di jalan yang sama. Akibatnya keuntungan semakin tipis dan pendapatan menjadi tidak menentu.

Ironisnya, kondisi tersebut tetap dipuji sebagai bukti ketangguhan rakyat.

Padahal ketangguhan rakyat tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk lepas tangan dari tanggung jawabnya.

Dalam Islam, negara tidak boleh hanya menjadi regulator yang mengatur lalu membiarkan rakyat berjuang sendiri. Negara memiliki tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin bukan sekadar pembuat kebijakan. Ia adalah pengurus urusan rakyat.

Karena itu, ketika rakyat kesulitan mendapatkan pekerjaan, yang pertama kali harus dipertanyakan bukanlah mengapa rakyat kurang kreatif, melainkan apakah negara telah menjalankan kewajibannya dengan benar.

Apakah sumber daya alam telah dikelola untuk kepentingan rakyat?

Apakah industri strategis berkembang?

Apakah sektor pertanian diperkuat?

Apakah lapangan pekerjaan tersedia secara memadai?

Ataukah justru kekayaan negeri diserahkan kepada korporasi besar sementara rakyat dipaksa berebut rezeki di sektor informal?

Dalam sistem kapitalisme, ukuran keberhasilan perusahaan adalah keuntungan sebesar-besarnya. Selama sebuah kebijakan meningkatkan profit, maka kebijakan itu dianggap baik meskipun mengorbankan banyak pekerja.

Karena itu PHK massal sering dianggap wajar.

Penggunaan tenaga kerja murah dianggap normal.

Alih daya dan kontrak jangka pendek dianggap efisien.

Akibatnya, keamanan kerja semakin berkurang dan posisi pekerja semakin lemah.

Di sisi lain, negara juga semakin menarik diri dari tanggung jawab ekonomi. Banyak sektor strategis yang diserahkan kepada swasta dan asing. Negara hanya berperan sebagai pengawas, bukan pengelola.

Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Tambang, hutan, laut, energi, dan berbagai kekayaan lainnya seharusnya mampu menjadi sumber lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Namun ketika pengelolaannya diserahkan kepada segelintir korporasi, manfaatnya tidak kembali secara optimal kepada rakyat.

Inilah salah satu sebab mengapa negeri yang kaya sumber daya justru masih menghadapi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Fenomena menjamurnya makanan berbasis tepung juga menunjukkan masalah lain, yaitu ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Tepung terigu berasal dari gandum, sedangkan gandum bukan komoditas utama yang diproduksi di Indonesia. Sebagian besar kebutuhan gandum dipenuhi melalui impor.

Artinya, semakin besar ketergantungan masyarakat terhadap produk berbasis tepung, semakin rentan pula ekonomi terhadap gejolak global.

Ketika harga gandum dunia naik, biaya produksi pedagang kecil ikut naik.

Ketika nilai tukar rupiah melemah, harga bahan baku meningkat.

Ketika terjadi gangguan rantai pasok internasional, masyarakat ikut merasakan dampaknya.

Pada akhirnya, pedagang kecil yang paling merasakan tekanan tersebut.

Mereka harus memilih antara menaikkan harga dan kehilangan pelanggan, atau mempertahankan harga dengan keuntungan yang semakin kecil.

Masalah tidak berhenti pada aspek ekonomi.

Ledakan konsumsi makanan murah berbasis tepung juga menimbulkan persoalan kesehatan yang serius.

Sebagian besar makanan yang populer saat ini memiliki kandungan karbohidrat sederhana, garam, minyak, penyedap rasa, dan gula dalam jumlah tinggi. Jika dikonsumsi terus-menerus tanpa pola makan yang seimbang, risiko berbagai penyakit kronis akan meningkat.

Di antaranya:

Obesitas

Diabetes melitus

Hipertensi

Penyakit jantung

Gangguan metabolisme

Penyakit ginjal

Yang menyedihkan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka membeli makanan tersebut karena murah dan mengenyangkan.

Akibatnya, kemiskinan ekonomi berpotensi berlanjut menjadi kemiskinan kesehatan.

Masyarakat tidak hanya kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, tetapi juga harus menghadapi risiko penyakit kronis di masa depan.

Biaya pengobatan yang tinggi kemudian semakin membebani kehidupan mereka.

Islam tidak hanya memandang manusia sebagai makhluk ekonomi yang harus mencari keuntungan. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan jasmani dan ruhani yang harus dipenuhi secara seimbang.

Karena itu Islam tidak cukup hanya mengatakan kepada rakyat untuk bekerja keras.

Islam juga mewajibkan negara menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat memperoleh kehidupan yang layak.

Allah SWT berfirman:

"Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang mukmin." (QS. At-Taubah: 105)

Ayat ini mendorong manusia untuk bekerja. Namun Islam juga menetapkan berbagai aturan ekonomi yang memastikan hasil kerja dapat dinikmati secara adil.

Dalam sistem ekonomi Islam:

Sumber daya alam strategis dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat.

Monopoli dilarang.

Penimbunan dilarang.

Riba diharamkan.

Distribusi kekayaan dijaga agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya.

Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan membuka peluang kerja yang luas.

Allah SWT berfirman:

"Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat.

Islam tidak menjadikan sektor informal sebagai tulang punggung utama ekonomi. Islam mendorong pembangunan sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pertanian diperkuat.

Industri dikembangkan.

Pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk kepentingan umat.

Infrastruktur dibangun guna memperlancar aktivitas ekonomi.

Negara berperan aktif menciptakan lapangan kerja, bukan sekadar memberikan pelatihan kewirausahaan lalu membiarkan rakyat berjuang sendiri.

Dengan cara ini, masyarakat memiliki banyak pilihan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan.

Fenomena "Negara Tepung" bukan sekadar soal maraknya seblak, cilok, gorengan, atau jajanan berbasis tepung lainnya. Fenomena ini adalah cermin dari persoalan yang jauh lebih besar: sulitnya memperoleh pekerjaan layak, rapuhnya sektor informal, ketergantungan terhadap impor, serta meningkatnya risiko kesehatan masyarakat.

Sayangnya, kondisi tersebut sering dibungkus dengan narasi manis bahwa UMKM adalah pahlawan ekonomi. Padahal di balik gerobak-gerobak yang memenuhi pinggir jalan, terdapat jutaan rakyat yang sedang berjuang bertahan hidup karena sistem gagal memberikan jaminan kesejahteraan.

Islam menawarkan perspektif yang berbeda. Islam tidak membiarkan rakyat menanggung beban ekonomi sendirian. Negara diposisikan sebagai pengurus yang bertanggung jawab memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi, lapangan pekerjaan tersedia, dan kekayaan negeri dikelola untuk kemaslahatan umat.

Karena itu, solusi hakiki bukan sekadar memperbanyak pedagang atau meromantisasi UMKM. Solusi hakiki adalah menghadirkan sistem yang mampu menjalankan fungsi negara sebagai pengurus rakyat, sehingga kesejahteraan tidak bergantung pada perjuangan individu semata, tetapi ditopang oleh tata kelola ekonomi yang adil sesuai syariat Islam.