Presidensi G20 Benarkah Membawa Manfaat Untuk Rakyat Indonesia?

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan seluruh kesiapan KTT sudah 100 persen. Dengan mengusung prinsip inklusivitas KTT G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah tahun ini akan melibatkan 17 kepala negara /pemerintahan dan 3.443 delegasi.

Menurut Luhut pemimpin negara G20 di Bali adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Prancis, Tiongkok, dan Uni Eropa. Jawapos.com (13/11/2022).

Sementara itu kepala negara/pemerintahan dari Rusia, Brazil, dan, Meksiko menyatakan tidak hadir. Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin hadir secara virtual. "Mereka (Rusia) sepertinya akan virtual ya" kata Luhut dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali kemaren (12/11).

Menyoal berbagai kekhawatiran puncak acara KTT G20 tidak mencapai Komunike dari para kepala negara, Luhut tidak ambil pusing. Menurut dia, yang jelas G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sudah menghasilkan banyak kesepakatan diberbagai bidang. Juga memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi RI. "Kalaulah pada akhirnya tidak mencapai Komunike nggak apa-apa. Banyak hal yang sudah kami hasilkan, berbagai macam, dan bahkan kalau dihitung dari sisi ekonomi sudah mencapai miliaran dolar AS" jelas ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 itu.

Sudah jelas bahwa sistem kapitalis telah melahirkan penguasa yang hanya sibuk dengan urusan rupiah daripada urusan rakyatnya. Kapitalis Demokrasi yang memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan golongan. Karena selama masih memiliki modal banyak maka siapapun berhak untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah di sepanjang Nusantara.

Persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah tingginya kemiskinan, kerawanan konflik sosial dan lain-lain. Keberadaan Indonesia sebagai Presiden G20 nyaris seperti EO yang melayani kepentingan negara besar.

Sejak Indonesia merdeka , kemudian telah beberapa kali ganti presiden namun angka kemiskinan tetap tinggi semua itu di sebabkan karena ketidakadilan penguasa dalam pendistribusian sumber daya alam. Rakyat miskin tidak punya kesempatan untuk mengelola sumber daya alam karena tidak punya modal, alih-alih punya modal besar sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih belum terpenuhi. 

Ketika persoalan kemiskinan masih tinggi maka akan berimbas kepada kerawanan konflik sosial yang berkelanjutan. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka harus merampok demi untuk mempertahankan hidup.

Sementara penguasa hanya sebagai penyelenggara untuk memuluskan cengkraman asing di bumi Pertiwi. Penguasa tidak memberikan keadilan yang nyata kepada rakyat, namun malah memberikan angin segar terhadap asing untuk menjarah sumber daya alam yang sejatinya adalah milik umat.

Penguasa di sistem kapitalis menjadi  begundal asing yang dengan rela memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjarah SDA sebagai bentuk balas jasa atas tahta dari tuannya.

Kalaulah diklaim mendapatkan keuntungan ekonomi, apakah benar keuntungan itu dirasakan oleh rakyat secara luas, dan bukan hanya sesaat saja? Karena faktanya Indonesia hanyalah menjadi pasar bagi negara maju.

Realitasnya masyarakat tidak pernah mendapatkan keuntungan secara ekonomi, yang ada malah jurang pemisah antara sikaya dan simiskin semakin menganga. Keuntungan secara ekonomi itu dapat dirasakan dan dinikmati oleh sebagian masyarakat yang punya modal tebal . Apalagi Indonesia faktanya hanyalah sebagai tempat atau wadah untuk penyelenggara transaksi jual beli bagi negara-negara asing, jadi keuntungan itu tentunya mereka yang peroleh bukan rakyat.

Yang jelas presidensi G20 tidak membawa manfaat untuk rakyat Indonesia, keuntungan ekonomi hanya asing yang miliki, rakyat Indonesia  hanya bisa gigit jari, kecuali rakyat mau kembali ke pada syariat Islam kaffah hingga semua persoalan umat dapat diselesaikan dengan baik dan mudah tanpa harus ada yang merasa kecewa karena ulah penguasa yang serakah, karena diterapkan melalui Daulah khilafah.

Wallahu a'lam bi ash-shawwab