POLEMIK DANA BANSOS SALAH SASARAN

KOMPAS.TV, (29/5/22) melansir, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap ada tiga jenis bantuan sosial di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. Bahkan, salah sasarannya mencapai Rp 6,93 triliun. Hal ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan semester dua BPK tahun 2021. 

Dalam laporannya itu disebutkan penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan atau PKH, Sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT serta Bantuan Sosial Tunai atau BST tidak sesuai ketentuan. 

Hal ini pun telah menuai potensi kerugian dalam negeri. 

Temuan BPK terkait dana penyaluran bansos  tidak tepat sasaran ini harus segera ditindaklanjuti dengan serius. Pasalnya, diperlukan kesamaan data, transparan, dan berkesinambungan dalam penyaluran bansos agar bisa tepat sasaran.

Bansos seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat, terlebih dalam kondisi perekonomian rakyat kala diterapa pendemi. Rakyat yang saat itu keadaannya jauh dari kata sejahtera. Ternyata, penyebab bansos salah sasaran yang sering terjadi ialah soal data tidak terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta lemahnya proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh negara. 

Hal yang membuktikan jika negara memberi bantuan kepada rakyat tidaklah serius. Negara tidak bisa memastikan bantuan telah sampai kepada rakyat ataukah tidak, juga apakah tepat sasaran ataukah tidak. Namun yang ada justru dana bansos diembat oleh para pejabat. 

Jelas, fakta praktik penyelewengan dana disebabkan kesadaran akan hubungannya dengan Sang Pencipta telah rusak. Di mana rakyat tidak diurusi dengan benar, bahkan justru dijadikan bahan eksploitasi untuk meraih keuntungan. 

Maka, sistem rusak ini telah gagal dalam mengurusi urusan umat. Sistem ini hanya memanjakan kepentingan-kepentingan asing dan para pemilik modal. Pun mendapat peluang besar untuk memperkaya diri sendiri dengan membuat kebijakan-kabijakan yang mencekik rakyat dari sistem fasad ini. 

Karenanya, negara saat ini senantiasa loyal kepada oligarki. Kepentingan asing dan aseng dipermudah sedangkan urusan rakyat dipersulit. Namun ada solusi tuntas untuk mengatasi permasalahan bansos ini. Ialah dengan penerapan sistem Islam.

Dalam naungan Khilafah, Islam memberi tanggung jawab kepada penguasa untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Islam tidak mengenankan kepala negara menempatkan rakyat sebagai pengemis di depan penguasa untuk mendapatkan haknya. Karena sejatinya pemimpin adalah sebagai pelayan umat.

Islam tidak membenarkan jika seorang pemimpin membuat kabijakan yang mengakibatkan rakyat jadi sengsara. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hingga rakyat kelaparan dampak dari kebijakan yang tidak pro pada rakyat. sehingga, banyak perbuatan yang tidak pantas dilakukan masyarakat demi memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti mencuri, menjambret dan lain sebagainya. 

Semua itu tidak lain merupakan kegagalan sistem negara hari ini. Di mana para penguasa dan pemimpinnya tidak menerapkan aturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Hingga aturannya sering berbenturan dengan fitrah manusia.

Maka, sudah semestinya masyarakat khususnya umat Islam kembali merujuk kepada sistem yang mampu mensejahterakan umat yaitu sistem Islam dalam negara Khilafah. Siap memperjuangkannya meski kebijakan demokrasi masih di elu-elukan sebagian dari penduduk Indonesia.