PTM 100%, Antara Harapan dan Kekhawatiran

Oleh : Anisah, Sp.d

Apa kabar dunia pendidikan di Negeri kita saat ini ? Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa pandemi yang tak kunjung hilang  membuat dunia pendidikan semakin dilanda kegalauan.

Pemerintah pusat memberlakukan PTM 100% di daerah yang berada di PPKM level 1 dan 2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang menggelar PTM dengan kapasitas 100%. Banyak pihak yang mengkhawatirkan atas kebijakan pemberlakuan PTM ini, mengingat terjadinya peningkatan kasus Covid-19 jenis Omicron. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus mengomentari ngeri-ngeri sedap dengan kebijakan tersebut. Ia meminta agar pemerintah  mencermati kebijakan PTM 100% kala omicron merebak di tanah air. Ia khawatir kesehatan murid dan guru malah dikorbankan demi kepentingan pemerintah. (Republika.co.id/04/01/2022)

Seperti buah simalakama, semua tentu berharap sekolah anak-anak bisa berjalan normal kembali mengingat Pembelajaran Jarak Jauh yang selama ini dilaksanakan terasa memberatkan sebagian besar orangtua, karena tidak semua orangtua punya kemampuan baik secara finansial maupun kemampuan mengajarkan anak-anak. Tetapi dibalik harapan itu juga pasti ada kekhawatiran yang besar, karena kalau PTM 100% dilaksanakan padahal pandemi ini belum sepenuhnya hilang, bahkan kembali ada peningkatan kasus positif. Ini membuat orangtua merasa tidak tenang melepas anak-anak ke sekolah, apalagi prokes yang dilaksanakan di sekolah tidak begitu ketat.

Pelaksanaan PTM tentu tidak boleh dilakukan secara sembarang. Kebijakan membuka sekolah di tengah pandemi meskipun telah dilakukan vaksinasi kepada murid dan guru sebenarnya juga tetap berisiko terjadinya penularan Covid-19. Pemerintah harus terus menyiapkan perangkat agar prokes dijalankan saat pemberlakuan PTM 100%  baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Bila perangkat prokes dikembalikan pada kemampuan rakyat atau sekolah, maka akan ada kesenjangan dan tidak maksimal dijalankan.

Negara harus bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyatnya baik pendidikan maupun kesehatan terutama di saat pandemi. Tidak cukup dengan menutup sekolah yang positif Covid-19 namun pemerintah juga harus terus mengkontrol agar PTM yang masih berjalan terlaksana secara aman. Sayangnya dalam negara yang menganut sistem kapitalisme seperti sekarang ini, kebijakan yang dibuat seakan hanya memperhitungkan untung ruginya saja tidak memperhatikan keselamatan rakyatnya.

Seharusnya dari sejak awal pandemi, pemerintah berani mengambil tindakan cepat untuk mengarantina wilayah (lockdown) sehingga mencegah virus berkembang dan menyebar di daerah lain. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Oleh karena itu, satu-satunya harapannya kembali pada sistem Islam, karena sistem Islam akan menjamin kesejahteraan rakyatnya di segala kondisi khususnya di saat pandemi.

Sistem ekonomi Islam melalui baitul mal akan menjamin kesehatan dan kebutuhan pendidikan rakyatnya dengan kualitas terbaik dan gratis. Kurikulum pendidikannya berbasis akidah Islam sehingga membentuk pribadi Islam yang tidak dikejar pencapaian materi semata. Kualitas sumber daya manusia yang unggul juga akan terbentuk dari hasil pembelajaran baik yang dilakukan secara daring maupun tatap muka. 

Wallahua’lam.

__________________________________________

Dukung terus Penamabda.com menjadi media rujukan umat. 

Dukung juga channel youtube dan IG Pena Mabda ya sahabat!





banner zoom